PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-18-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-18-menhut-ii-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

METODA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN

Pasal 4

Koreksi

Metoda penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan dilakukan dengan : a. memperhitungkan nilai tegakan hutan ditambah dengan biaya investasinya; atau b. memberikan kompensasi dengan melakukan penanaman pohon di areal lainnya.

Pasal 5

Koreksi

Ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperhitungkan dengan formula : NGR = NT + BI NT = {(HK x V) (1+r)n } BI = { (P + B + T + M1 + M2 + G + E) (1+s)m} Dalam hal ini : NGR = nilai ganti rugi tanaman NT = nilai tegakan hutan HK = harga patokan kayu dari Menteri Perdagangan yang berlaku V = volume kayu dihitung berdasarkan hasil survei dan dapat menggunakan tabel volume kayu yang berlaku BI = biaya investasi r, s = suku bunga n, m = jumlah tahun P = biaya perencanaan B = biaya penyediaan bibit T = biaya penanaman M1 = biaya pemeliharaan I M2 = biaya pemeliharaan II G = biaya bimbingan E = biaya penilaian tanaman

Pasal 6

Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diperhitungkan berdasarkan biaya standar rehabilitasi hutan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Kompensasi penanaman pohon di areal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut : a. areal kompensasi seluas 25 (dua puluh lima) kali luas kawasan hutan yang terganggu tegakan tanamannya akibat penggunaan, pelepasan, dan tukar menukar kawasan hutan; b. jenis tanaman sama dengan yang dikompensasi; c. jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang pohon per hektar; dan d. sasaran lokasi penanaman pada butir a dilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi kawasan hutan yang dikompensasi atau jika tidak tersedia dapat pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/provinsi yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat. (2) Tata cara rehabilitasi terhadap areal kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan diajukan secara tertulis oleh kepala dinas kehutanan kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada bupati/walikota dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan terkait. (2) Dalam hal sasaran lokasinya berada pada taman hutan raya yang diurus oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, permohonan penilaian ganti rugi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur/bupati/walikota dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan terkait. (3) Permohonan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi data peta lokasi, luas areal, jenis dan umur tanaman, pemegang izin, pengguna kawasan hutan, dan informasi pendukung lainnya.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal mengajukan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk melaksanakan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan pada sasaran lokasi yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima. (2) Dalam melaksanakan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim penilai yang dipimpin oleh unsur dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait lainnya sesuai yang diperlukan.

Pasal 10

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan pada lokasi yang dimohon meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, konsultasi pendahuluan, survei, dan penilaian lapangan. (2) Analisis dan perumusan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tim penilai melaksanakan tugasnya. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan dan berita acara hasil penilaian yang ditandatangani seluruh anggota tim penilai. (4) Tim penilai menyampaikan laporan dan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara tersebut. (5) Direktur Jenderal menyampaikan laporan dan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan berita acara dari tim penilai. (6) Direktur Jenderal Kekayaan Negara MENETAPKAN nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan setelah disepakati oleh komite penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (7) Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon penilaian ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan tentang besaran nilai ganti rugi tegakan atau kompensasi penanaman pohon serta tata cara penyelesaian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN ERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.18/Menhut-II/2012 TENTANG TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN FORMULIR PEMBAYARAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN Nomor : Tanggal / Bulan / Tahun : I. IDENTITAS PENGGUNA KAWASAN HUTAN 1. Nama perusahaan/lembaga/instansi : ............................................. 2. Nama dan jabatan penanggung jawab : .............................................. 3. Nomor dan tanggal Izin Penggunaan Kawasan Hutan : ...................... 4. Alamat perusahaan/lembaga/instansi : ............................................ ........................................................................................................... ........................................................................................................... 5. Lokasi Kegiatan : ............................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... II. PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN 1. Harga Patokan Kayu (HK) yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku. 2. Volume tegakan (V) dihitung per jenis tanaman pada umur daur dengan menggunakan tabel sebagai berikut : N o Jenis Tanaman Umur daur (th) Perkiraan Jumlah tanama n (btg) Total Volume (m3) D (m) T (m) Volume (m3/bt g) 1 2 3 4 5 6 7 8 (6 x 7) Jumlah Keterangan : D = Diameter T = Tinggi 3. Jenis pohon yang belum tersedia tabel volumenya dihitung dengan menggunakan rumus Breton Matrik x Faktor Bentuk = ¼∏ x D2 x T x 0,7. 4. Biaya Investasi (BI) dapat dihitung dengan menggunakan tabel sebagai berikut : No Kegiatan Volume Satuan Biaya Satuan (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 1 2 3 Dst JUMLAH 5. Penetapan nilai ganti rugi tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan nomor dan tanggal tertentu. III. BANK PENERIMA SETORAN Ganti rugi nilai tegakan tanaman hasil rehabilitasi hutan akibat penggunaan kawasan hutan disetorkan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan kepada rekening Bendahara Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 102-00-0536191-7. Tanggal, bulan, tahun diterbitkan Pejabat Penagih, Catatan: NIP./No. Reg. ................................ - Lembar Pertama untuk Wajib Bayar; - Lembar Kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota; - Lembar Ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi; - Lembar Keempat untuk UPT Ditjen BPDASPS; - Lembar Kelima untuk Arsip Pejabat Penagih. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN

Peraturan Menteri Nomor p-18-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENILAIAN GANTI RUGI TANAMAN HASIL REHABILITASI HUTAN AKIBAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12