PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhutii-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.33/MENHUT II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

PERMEN Nomor p-17-menhutii-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut- II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, diubah sebagai berikut: 1. Menambah 1 Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5, yakni Pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id Pasal 4a (1) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% (delapan puluh perseratus) untuk perusahaan perkebunan dan 20% (dua puluh perseratus) untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan. (2) Perusahaan perkebunan yang menerima 80% (delapan puluh perseratus) dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat melalui sepengetahuan Bupati/ Walikota. 2. Menambah 1 angka baru yaitu angka 3 pada Pasal 7 ayat (1) huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; dan e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk: 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri; 3. membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan untuk perkebunan, dan dilampiri dengan daftar nama-nama masyarakat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah, bagi pemohon untuk perkebunan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id