PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

PERMEN Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 5

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan organisasi masyarakat.

Pasal 6

Koreksi

Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.

Pasal 7

(1) Sasaran Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan. (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan. (3) Sasaran utama antara lain masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

Pasal 8

(1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan. (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan Organisasi Masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

(1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah. (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; b. pendampingan; c. pemberian bantuan modal; d. sosialisasi dan diseminasi; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. pemberian bantuan teknis;dan/atau g. pemberian akses

Pasal 11

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS dilakukan di: a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 12

Koreksi

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta www.djpp.kemenkumham.go.id monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pasal 13

Koreksi

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tim yang terdiri dari pemangku kepentingan atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

(1) Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing- masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam Rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 15

(1) Monitoring dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari masing-masing sektor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. (3) Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan implementasi kegiatan selanjutnya.

Peraturan Menteri Nomor p-17-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18