PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-15-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-15-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 2. Pemeliharaan senjata api adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi senjata api agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 3. Peluru adalah rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. 4. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan Peluru. 6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan senjata api berikut peluru. 7. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan senjata api yang mencantumkan identitas pemilik dan senjata api dalam bentuk buku. 8. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas senjata api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan pengamanan hutan lingkup kementerian kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan senjata api berikut pelurunya di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. 10. Penggudangan Senjata Api dan Peluru adalah penyimpanan senjata api dan peluru pada tempat tertentu yng dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 11. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 13. Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 14. Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan. 15. Kepolisian Daerah adalah struktur komando Kepolisian Republik INDONESIA di daerah tingkat I Provinsi atau Daerah Istimewa. 16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 2. Pemeliharaan senjata api adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi senjata api agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 3. Peluru adalah rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. 4. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan Peluru. 6. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan senjata api berikut peluru. 7. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan senjata api yang mencantumkan identitas pemilik dan senjata api dalam bentuk buku. 8. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas senjata api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan pengamanan hutan lingkup kementerian kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan senjata api berikut pelurunya di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. 10. Penggudangan Senjata Api dan Peluru adalah penyimpanan senjata api dan peluru pada tempat tertentu yng dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. 11. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian kehutanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 13. Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 14. Kepolisian Negara Republik INDONESIA adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan. 15. Kepolisian Daerah adalah struktur komando Kepolisian Republik INDONESIA di daerah tingkat I Provinsi atau Daerah Istimewa. 16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGADAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Satuan kerja, satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik Negara di bidang kehutanan yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan hutan dan/atau hasil hutan wajib melakukan identifikasi kebutuhan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rencana kebutuhan guna dinilai oleh Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan, dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal. (3) Hasil penilaian dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar oleh Pusat sarana dan Peralatan Kehutanan dalam hal pemberian rekomendasi atas rencana kebutuhan senjata api. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah dijadikan bahan dalam proses penyusunan RKA-KL tahun berikutnya. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh badan usaha milik negara di bidang kehutanan, selanjutnya dijadikan bahan dalam proses pembuatan rencana kerja perusahaan.

Pasal 5

(1) Pengadaan senjata api dilakukan dengan cara pembelian dari dalam dan/atau luar negeri, atau melalui pinjaman dari jajaran Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. (2) Pengadaan senjata api dengan cara pembelian, dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Pengadaan senjata api melalui pinjaman dari jajaran Tentara Nasional Republik INDONESIA, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Panglima Tentara Nasional Republik INDONESIA.

Pasal 6

(1) Jenis senjata api yang dapat menjadi inventaris meliputi senjata api bahu dan senjata api genggam yang tergolong senjata api ringan non standar militer. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Bekal pokok peluru senjata yaitu : a. Setiap 1 (satu) pucuk senjata api bahu paling banyak 200 butir; b. Setiap 1 (satu) pucuk senjata api genggam paling banyak 50 butir; (3) Bekal pokok peluru tidak seluruhnya dibawa oleh pembawa senjata api.

Pasal 7

Kepala satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib mendaftarkan semua senjata api yang berada di dalam wilayah kerjanya kepada Kepolisian Daerah setempat dengan menyertakan dokumen secara lengkap berkaitan dengan senjata api.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Personil di lingkungan Kementerian Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu: a. Anggota polisi hutan; b. Pejabat struktural yang membidangi perlindungan dan konservasi hutan. (2) Personil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu Anggota polisi hutan. (3) Personil di lingkungan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu: a. Anggota satuan pengaman yang bertugas mengamankan hutan dan/atau hasil hutan; b. Kepala KPH/ Administratur pada Perum Perhutani. (4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diusulkan untuk memperoleh izin membawa senjata api apabila : a. PNS dengan Pangkat golongan minimal II/b untuk jabatan fungsional terampil dan III/b untuk jabatan fungsional ahli; b. Telah lulus diklat penggunaan senjata api dengan hasil baik; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Telah mendapat Izin membawa senjata api dari Kepolisian Daerah setempat atau kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; (5) Personil Perum Perhutani yang dapat menggunakan senjata api lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

(1) Senjata api bahu disediakan untuk mempersenjatai Personil Polisi Hutan dan Satuan Pengamanan yang bertugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan. (2) Senjata api bahu digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan, wajib sudah diisi peluru dalam magazin, senjata tidak boleh dikokang (digerendel), dan dalam keadaan terkunci. (3) Senjata api genggam disediakan untuk mempersenjatai Pejabat dan/atau administratur yang karena sifat jabatannya harus membawa senjata. (4) Senjata api yang dibawa selama melaksanakan tugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan, dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari pemegangnya.

Pasal 10

(1) Penggunaan senjata api dengan cara menembakkan dengan meletuskan peluru, hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa (noodweer) yaitu : a. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang menentang dan melawan petugas; b. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melakukan pemberontakan, atau huru hara, atau perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya; c. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melarikan diri; dan/atau d. Terhadap orang luar yang melakukan penyerangan terhadap hutan, hasil hutan, dan/atau instansi kehutanan. (2) Sebelum menembakkan senjata api, terlebih dahulu Petugas wajib memberi peringatan secara tegas dan penuh wibawa. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali. (4) Apabila peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada bagian badan yang tidak membahayakan jiwa yaitu bagian kaki. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Setiap petugas yang mempergunakan senjata api dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. (2) Setiap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat laporan tertulis kepada atasannya.

Pasal 12

Setelah selesai melaksanakan tugas, Petugas pembawa senjata wajib menyerahkan senjatanya kepada penanggungjawab senjata disertai dengan membuat Berita Acara.

Pasal 13

Setiap butir peluru yang digunakan menembak dilaporkan kepada Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 14

(1) Senjata api dan peluru disimpan di tempat yang terpisah dan tempat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih dan kering serta terkunci dengan aman. (2) Tempat menyimpan senjata api dilengkapi dengan : a. Lemari untuk menyimpan senjata api bahu; b. Lemari untuk menyimpan senjata api genggam; c. Lemari untuk menyimpan peluru.

Pasal 15

(1) Senjata api yang disimpan harus dalam keadaan bersih dan kering dan tidak boleh dengan laras tersumbat (kain, kayu dan kotoran lain– lain); (2) Bagian–bagian logam yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (vet) atau minyak senjata.

Pasal 16

(1) Peluru disimpan di dalam peti yang diberi label yang mudah dibaca mengenai jumlah dan tanggal penerimaannya. (2) Peluru yang digunakan adalah : a. Peluru karet; b. Peluru bius; c. Peluru tajam. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

Untuk menjaga keamanan senjata api dan peluru yang disimpan serta pemeliharaannya, Kepala satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan, wajib menunjuk seorang personil yang bertanggungjawab atas senjata api berikut pelurunya.

BAB Kesatu

Penggunaan

Pasal 8

Koreksi

(1) Personil di lingkungan Kementerian Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu: a. Anggota polisi hutan; b. Pejabat struktural yang membidangi perlindungan dan konservasi hutan. (2) Personil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu Anggota polisi hutan. (3) Personil di lingkungan Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan yang dapat membawa senjata api yaitu: a. Anggota satuan pengaman yang bertugas mengamankan hutan dan/atau hasil hutan; b. Kepala KPH/ Administratur pada Perum Perhutani. (4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diusulkan untuk memperoleh izin membawa senjata api apabila : a. PNS dengan Pangkat golongan minimal II/b untuk jabatan fungsional terampil dan III/b untuk jabatan fungsional ahli; b. Telah lulus diklat penggunaan senjata api dengan hasil baik; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Telah mendapat Izin membawa senjata api dari Kepolisian Daerah setempat atau kepada pejabat lain yang ditunjuk untuk itu; (5) Personil Perum Perhutani yang dapat menggunakan senjata api lebih lanjut diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

(1) Senjata api bahu disediakan untuk mempersenjatai Personil Polisi Hutan dan Satuan Pengamanan yang bertugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan. (2) Senjata api bahu digunakan untuk melaksanakan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan, wajib sudah diisi peluru dalam magazin, senjata tidak boleh dikokang (digerendel), dan dalam keadaan terkunci. (3) Senjata api genggam disediakan untuk mempersenjatai Pejabat dan/atau administratur yang karena sifat jabatannya harus membawa senjata. (4) Senjata api yang dibawa selama melaksanakan tugas pengamanan hutan dan/atau hasil hutan, dalam keadaan apapun tidak boleh terlepas dari pemegangnya.

Pasal 10

(1) Penggunaan senjata api dengan cara menembakkan dengan meletuskan peluru, hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan mendesak dan sangat terpaksa (noodweer) yaitu : a. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang menentang dan melawan petugas; b. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melakukan pemberontakan, atau huru hara, atau perkelahian massal, atau kerusuhan lainnya; c. Terhadap pelanggar tindak pidana kehutanan yang melarikan diri; dan/atau d. Terhadap orang luar yang melakukan penyerangan terhadap hutan, hasil hutan, dan/atau instansi kehutanan. (2) Sebelum menembakkan senjata api, terlebih dahulu Petugas wajib memberi peringatan secara tegas dan penuh wibawa. (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati diberi peringatan tembakan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali. (4) Apabila peringatan tembakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak ditaati, dilakukan penembakan langsung yang diarahkan pada bagian badan yang tidak membahayakan jiwa yaitu bagian kaki. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 11

(1) Setiap petugas yang mempergunakan senjata api dengan melakukan tembakan peringatan dan/atau tembakan langsung bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukannya. (2) Setiap petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat laporan tertulis kepada atasannya.

Pasal 12

Setelah selesai melaksanakan tugas, Petugas pembawa senjata wajib menyerahkan senjatanya kepada penanggungjawab senjata disertai dengan membuat Berita Acara.

Pasal 13

Setiap butir peluru yang digunakan menembak dilaporkan kepada Kepolisian Daerah setempat.

BAB IV

PEMELIHARAAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib menyusun strategi pemeliharaan senjata api untuk jangka waktu lima tahunan. (2) Strategi pemeliharaan meliputi manajemen sistem dan proses pemeliharaan, perbaikan, dan energi termasuk biaya operasinya. (3) Strategi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan disampaikan kepada atasannya masing-masing dengan tembusan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan. (4) Berdasarkan strategi pemeliharaan sebagaimana pada ayat (3), Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan melakukan verifikasi atas kondisi senjata api, guna selanjutnya diterbitkan rekomendasi atas kondisi senjata api. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dijadikan kelengkapan dalam pengajuan pengesahan RKA-KL atau rencana kerja perusahaan.

Pasal 19

(1) Paling sedikit 1 (satu) bulan sekali senjata api harus dibersihkan dan bagian–bagian logam senjata api yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (vet) atau minyak senjata. (2) Senjata api yang digunakan setiap hari harus selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai, dan selama digunakan dalam tugas sedapat mungkin jangan terjemur matahari. (3) Senjata api setelah digunakan dalam tugas wajib disimpan kembali di ruang tempat penyimpanan, terlebih dahulu wajib dibersihkan terutama bagian–bagian yang berhubungan dengan dan peka terhadap udara. (4) Peluru senjata api yang dibawa dalam melaksanakan tugas wajib disimpan kembali di ruang penyimpanan, dan peluru tersebut harus dikeluarkan dari magazin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Senjata api yang telah digunakan untuk menembak, wajib didinginkan dan wajib dibersihkan dengan urutan sebagai berikut : a. Membersihkan laras senjata api dengan menggunakan sikat laras, lantak laras dan minyak senjata; b. Membersihkan bagian logam lain yang dikenai gas ledakan, dengan menggunakan minyak senjata dan sikat kecil sehingga tidak ada bekas noda hitam yang keluar bersama minyak; c. Apabila telah bersih seluruh bagian logam senjata diberi minyak senjata lagi; d. Setelah hurup c bagian senjata api dibersihkan dengan kain halus dan bersih (planel) sampai benar benar kering. (2) Senjata api yang tidak dipergunakan untuk menembak, tetapi terus menerus dipergunakan dalam tugas, paling lama setiap 1 (satu) minggu sekali harus dibongkar dan dibersihkan dengan prosedur sebagaimana disebut pada ayat (1).

Pasal 21

Dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan senjata api, satuan kerja dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara di bidang kehutanan wajib berkoordinasi dengan Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan.

Pasal 22

(1) Penggunaan senjata dan peluru, wajib dicatat termasuk mutasi pemegang senjata api secara tertib di dalam register tersendiri. (2) Mutasi pengguna senjata api ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (3) Pada setiap mutasi pengguna senjata api, maka pengguna senjata api wajib melaporkan setiap butir peluru yang digunakan menembak yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerjanya. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi pengguna senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal

Peraturan Menteri Nomor p-15-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BIDANG KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25