PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-13-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-13-menhut-ii-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup Kementerian Kehutanan. 3. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Kehutanan. 4. ULP Unit Pusat adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/ jasa yang dilakukan di tingkat Eselon I. 5. ULP Unit Daerah adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang ada di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di wilayah Provinsi. 6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kehutanan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa. 9. Kelompok Kerja ULP, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang www.djpp.kemenkumham.go.id dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP. 10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam satuan kerja. 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB V

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 8

Koreksi

ULP mempunyai tugas : a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b. Melakukan analisa dan MENETAPKAN dokumen pengadaan; c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di website Kementerian Kehutanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kementerian Kehutanan untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; d. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; g. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA; j. Melakukan konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; k. Mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK; l. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE Kementerian Kehutanan (e- procurement); m. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; n. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas ULP berwenang: a. MENETAPKAN dokumen pengadaan; b. MENETAPKAN besaran nominal jaminan penawaran; www.djpp.kemenkumham.go.id c. MENETAPKAN penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kehutanan untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan e. Mengusulkan penyedia barang/ jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/ pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Keanggotaan ULP Unit Pusat diangkat atau diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan; (2) Keanggotaan ULP Unit Daerah diangkat atau diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Koodinator UPT.

Pasal 11

Koreksi

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala ULP adalah sebagai berikut : a. menjabat kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai ULP; b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; c. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; d. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; e. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; f. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Sekretariat ULP adalah sebagai berikut : a. berstatus sebagai pegawai negeri; b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id c. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja ULP; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Pokja ULP adalah sebagai berikut : a. Berstatus sebagai pegawai negeri; b. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; c. Memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; d. Memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan; e. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja ULP; f. Memahami isi dokumen pengadaan/ metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan g. Syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

Pasal 12

(1) Pegawai negeri yang menjadi anggota Pokja ULP diangkat sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui mekanisme inpassing sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan anggota pokja ULP berdasarkan kualifikasi pegawai untuk formasi jabatan fungsional pengadaan/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala dan anggota Sekretariat ULP dilarang merangkap sebagai : a. PPK; b. Pejabat Penanda-tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; e. Anggota Unit LPSE Kementerian Kehutanan. (2) Anggota Pokja ULP dilarang merangkap sebagai : a. PPK; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c. Bendahara; d. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkecuali menjadi pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; e. Anggota Unit LPSE Kementerian Kehutanan.

Pasal 14

(1) Kepala dan anggota sekretariat ULP mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan. (2) Anggota Pokja ULP terdiri dari pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa, dan /atau pejabat lainnya yang diperbantukan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Anggota ULP berhenti atau diberhentikan apabila : a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak mampu melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; e. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Nomor p-13-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24