Koreksi Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ RAJA JULI ANTONI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN FORMAT LAPORAN TIM TERPADU 1. Laporan Hasil Verifikasi Tim terpadu ditandatangani oleh ketua dan anggota. 2. Laporan Tim Terpadu memuat: a. Dasar Hukum. b. Waktu Pelaksanaan. c. Hasil Verifikasi. d. Rekomendasi terdiri atas: 1) Luas areal pelepasan kawasan hutan yang direkomendasikan. 2) Nilai Perhitungan besaran PSDH-DR. 3) Nilai Perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan (bila di HP/HPT). e. Penutup. f. Lampiran. g. Peta areal pelepasan kawasan hutan yang direkomendasikan. h. Berita acara hasil verifikasi. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI