Koreksi Pasal 12

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayarkan PNBP iuran perizinan bidang perbenihan tanaman hutan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan: a. penetapan perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan tidak dapat diterbitkan; dan b. dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP: a. melalui online single submission, untuk perizinan berusaha; atau b. kepada Menteri untuk persyaratan permohonan perizinan non berusaha. (4) Bukti pembayaran PNBP perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan perizinan.