Koreksi Pasal 6

Situasi Konflik Kepentingan yang dihadapi oleh Pejabat Pemerintahan meliputi: a. situasi yang menyebabkan penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi/penerima; b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi atau golongan; c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi atau golongan; d. situasi perangkapan jabatan di Kementerian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; e. situasi Pejabat Pemerintahan memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan; f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi atau pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan pengawasan; g. situasi kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil atau milik penilai; h. situasi keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan; i. situasi Pejabat Pemerintahan bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya dengan tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan ketentuan yang berlaku di Kementerian; j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan Wewenang; k. situasi yang memungkinkan pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan Kementerian, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses PBJ; l. situasi terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintahan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatan/tugas dan fungsi; dan/atau m. situasi lainnya yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan.