Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian …

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku serta perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. 2. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga ad hoc di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau sikap dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik. 5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. 6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Pengaturan Kode Etik dibuat dengan maksud agar setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan sehari-hari mampu melaksanakan dan mengetahui nilai-nilai dasar serta cara berpakaian yang terkandung pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Koreksi

Pengaturan Kode Etik dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik dan tidak bertentangan dengan etika.

Pasal 4

Koreksi

Etika Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. etika bernegara; b. etika berorganisasi; c. etika bermasyarakat; d. etika terhadap diri sendiri; dan e. etika sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Koreksi

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; e. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; f. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan; g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; l. menjunjung tinggi institusi dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan; m. menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas; dan n. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kantor serta menggunakannya untuk kepentingan dinas.

Pasal 7

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; f. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat; g. berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat; dan h. saling menghormati dan menjaga kerukunan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi: a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan sederhana, rapi, sopan dan mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan i. menjaga dan memelihara barang dan asset milik Negara.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi: a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan, budaya dan adat istiadat yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; dan g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik INDONESIA yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

(1) Selain etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib: a. mengamalkan butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan; b. tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan c. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Butir-butir Lima Citra Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman; c. tangguh menghadapi tantangan; d. terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas; dan e. bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik dibentuk dengan Keputusan Menteri, atas usulan dari masing-masing unit kerja eselon I. (3) Majelis Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah pemeriksaan pelanggaran selesai dilaksanakan. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan membuat keputusan berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar kode etik.

Pasal 13

(1) Anggota Majelis Kode Etik terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat yang disertai bukti-bukti yang sah mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai yang diduga melanggar kode etik diterima, dan ditampung oleh pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, keterangan pihak lain, dan alat bukti lainnya. (3) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, mengedepankan objektivitas, dan menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan membela diri. (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat. (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 16

(1) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. (2) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan. (3) Keputusan Majelis Kode Etik yang menyatakan putusan bersalah dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Keputusan Majelis Kode Etik yang menyatakan putusan tidak bersalah dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Keputusan Pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan Keputusan Majelis Kode Etik. (3) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) harus menyebutkan kode etik yang dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (4) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (2) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan pernyataan, dan pejabat yang terkait. (3) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Pasal 19

Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik diputuskan oleh Majelis Kode Etik tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka yang bersangkutan dapat mengajukan rehabilitasi nama baik. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2011 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, E. E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 99 Tahun 2011 Tanggal : 19 Desember 2011 RAHASIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR………………………………… TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. …………………… NIP. …………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ………………………… NIP. ……………………, sebagaimana surat ………………………… Nomor ………………………… tanggal ………………………, maka perlu dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Menteri; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/ Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3059); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil a.n. ..................................... NIP. ......................................, dengan susunan anggota sebagai berikut: a. Ketua merangkap Anggota Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. b. Sekretaris merangkap Anggota Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. c. Anggota 1) Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. 2) Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. 3) Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN, NAMA....……………………… MENTERI PERHUBUNGAN, . MANGINDAAN Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 99 Tahun 2011 Tanggal : 19 Desember 2011 RAHASIA KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK NOMOR………………………………… TENTANG HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. …………………… NIP. …………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS KODE ETIK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ………………………… NIP. ……………………, sebagaimana surat ………………… Nomor …………………… tanggal ………………, maka telah dilaksanakan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal …………………………; b. bahwa untuk menegakkan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menjatuhkan sanksi moral terhadap pelanggaran kode etik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu MENETAPKAN Keputusan Majelis Kode Etik; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3059); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor………… tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. …………………… NIP. …………………… MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini: Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Unit Kerja : ……………………………………….. Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ………….…………. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor…………. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. KEDUA : Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA. KETIGA : Terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat diproses lebih lanjut untuk dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT : Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA : Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………… pada tanggal ………………… KETUA MAJELIS KODE ETIK, NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Diterima tanggal……………………………. NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Tembusan Yth.: 1. ……………………. dst MENTERI PERHUBUNGAN, E. E. MANGINDAAN Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 99 Tahun 2011 Tanggal : 19 Desember 2011 RAHASIA KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK NOMOR………………………………… TENTANG HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. …………………… NIP. …………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS KODE ETIK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ………………………… NIP. ……………………, sebagaimana surat ………………… Nomor …………………… tanggal ………………, maka telah dilaksanakan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal …………………………; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan Majelis Kode Etik; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3059); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor………… tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. …………………… NIP. …………………… MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini: Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Unit Kerja : ……………………………………….. Tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ………….…………. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor…………. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. KEDUA : Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA : Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………… pada tanggal ………………… KETUA MAJELIS KODE ETIK, NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Diterima tanggal……………………………. NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Tembusan Yth.: 1. ……………………. dst. Lampiran IV Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 99 Tahun 2011 Tanggal : 19 Desember 2011 RAHASIA KEPUTUSAN ……………………… NOMOR……………………… TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. …………………… NIP. …………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ………………………………., Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Nomor …………………… tentang Hasil Sidang Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. …………………… NIP. ……………………, perlu dilakukan penjatuhan sanksi moral; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan ……………… tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. …………………… NIP. ……………………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3059); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Menjatuhkan sanksi moral kepada: Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Unit Kerja : ……………………………………….. Karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal …………. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor …………. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. KEDUA : Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan secara tertutup/ terbuka. KETIGA : Keputusan ………………….. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Keputusan …………………. ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………… pada tanggal ………………… Pejabat yang Berwenang NAMA ……………………… NIP…….…………………… Pangkat/Gol……………… Diterima tanggal……………………………. NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Tembusan Yth.: 1. ……………………. dst MENTERI PERHUBUNGAN, E. E. MANGINDAAN Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 99 Tahun 2011 Tanggal : 19 Desember 2011 RAHASIA KEPUTUSAN ……………………… NOMOR……………………… TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK DARI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. …………………… NIP. …………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : bahwa berdasarkan surat ................. nomor ................ tanggal……………………tentang permohonan rehabilitasi nama baik dari dugaan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil a.n. …………………… NIP. ……………………, perlu MENETAPKAN Keputusan …………………; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3059); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Memperhatikan : Keputusan Majelis Kode Etik Nomor …………………… tentang Hasil Sidang Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. …………………… NIP................................; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERTAMA : Merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : ……………………………………….. NIP : ……………………………………….. Pangkat : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Unit Kerja : ……………………………………….. dari dugaan pelanggaran ketentuan Pasal … Peraturan Menteri Perhubungan Nomor…………. tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. KEDUA : Keputusan ………………… ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA : Keputusan ………………… ini disampaikan kepada pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………………… Pada tanggal ………………… ………………………………… NAMA ……………………… NIP…….…………………… Pangkat/Gol……………… Diterima tanggal……………………………. NAMA ………………………… NIP…….……………………… Pangkat/Gol………………….. Tembusan Yth.: 1. ……………………. dst MENTERI PERHUBUNGAN,

Peraturan Menteri Nomor pm99 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21