PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm96 Tahun 2011 tentang STATUA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

PERMEN Nomor pm96 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang selanjutnya disingkat PIP Makassar adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam lingkup Bidang Pelayaran. 2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu pelayaran maksimal setara dengan program sarjana. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Instruktur atau pelatih adalah pendidik yang bertugas memberikan pelatihan, pembelajaran, dan bimbingan. 7. Sivitas akademika PIP adalah satuan yang terdiri atas pendidik dan peserta didik pada PIP Makassar. 8. Peserta didik adalah taruna dan perwira siswa yang terdaftar di PIP Makassar. 9. Alumni adalah seseorang yang lulus pendidikan dan pelatihan pada PIP Makassar. 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 11. Sertifikat adalah bukti otentik sebagai tanda kelulusan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Ijazah, Sertifikat Kompetensi, STTPP, dan STTPK. 12. Organ PIP Makassar adalah semua unsur sebagai satu kesatuan dalam struktur organisasi PIP Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. 13. Senat Akademik PIP Makassar yang selanjutnya disingkat Senat PIP Makassar adalah organ normatif tertinggi PIP Makassar dalam bidang akademik. 14. Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan PIP Makassar. 15. Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan peraturan perundang-undangan. 16. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Direktur PIP Makassar dengan tugas melakukan pemeriksaan intern Badan Layanan Umum (BLU). 17. Perwakilan Manajemen Mutu adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan pengendalian, pemeliharaan, dan pendokumentasian sistem manajemen mutu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PIP Makassar. 18. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 19. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 20. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika PIP Makassar untuk bertanggungjawab dan secara mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 21. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. 22. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga. 23. Unsur Penunjang adalah unit yang menunjang penyelenggaraan kegiatan akademik. 24. Penghargaan adalah suatu wujud penghormatan atas prestasi seseorang. 25. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 26. Pataka PIP Makassar adalah bendera kehormatan taruna PIP Makassar. 27. Direktur PIP Makassar adalah representasi PIP Makassar yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan PIP Makassar. 28. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. 29. Kementerian adalah Kementerian yang tugas dan kewenangannya di bidang transportasi. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 6

Koreksi

(1) PIP Makassar yang selanjutnya dalam Statuta ini disebut PIP, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 173, Makassar 90172, Sulawesi Selatan, INDONESIA. (2) PIP ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.81 Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran, sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran yang merupakan perubahan dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 279/OT.001/Phb-79 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP). (3) Hari Lahir PIP Makassar ditetapkan sama dengan hari peresmian pendirian PIP Makassar yaitu pada tanggal 13 Oktober.

Pasal 7

(1) PIP Makassar memiliki lambang identitas yang dilukiskan dalam bentuk bulat dengan warna dasar putih bergambar Burung Garuda pada bagian atas, pelampung, jangkar, padi dan kapas. (2) Filosofis visual : a. Warna dasar putih yang terdapat dalam lambang, melambangkan keluhuran dan kesucian; b. Burung Garuda; c. Pelampung, melambangkan keselamatan jiwa, warna putih pada pelampung melambangkan kesucian dan warna merah pada pelampung melambangkan keberanian mengarungi samudra, mempertahankan kebenaran; d. Merah putih di dada burung garuda, melambangkan bendera Negara Republik INDONESIA; e. Warna jangkar biru laut, jangkar kuning dan warna merah pada pelampung melambangkan keberanian dalam mempertahankan keadilan; f. Padi warna kuning melambangkan kesejahteraan; g. Garis bergelombang di kiri dan kanan melambangkan tujuh samudera; h. Bhineka Eka Bhakti Samudra artinya walaupun berbeda tetapi bersatu dalam mengarungi samudera.

Pasal 8

(1) Pataka PIP Makassar berbentuk 4 (empat) persegi panjang yang lebarnya 2/3 dari panjangnya dengan bagian bawah lancip. (2) Pataka PIP Makassar berwarna dasar merah yang melambangkan kemampuan PIP untuk menjangkau keseluruhan unsur komponen pelayaran di seluruh dunia. (3) Di tengah-tengah Pataka terdapat lambang PIP. (4) Di atas lambang tertulis Kalimat PIP cembung ke atas dan di bawah lambang tertulis cembung ke bawah kata Makassar yaitu lokasi PIP. (5) Di sekeliling Pataka terdapat rumbai-rumbai berwarna kuning emas.

Pasal 9

Hymne dan Mars PIP diatur oleh Direktur PIP setelah mendapat persetujuan dari Senat PIP Makassar.

Pasal 10

(1) Pakaian seragam peserta diklat, tenaga pendidik dan kependidikan PIP beserta atributnya ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Kepala Badan dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian seragam peserta diklat kepada Direktur PIP Makassar.

Pasal 11

PIP Makassar merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan ciri khas menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dengan gelar vokasi serta memiliki fisik atau jasmani yang tangguh didukung sikap perilaku, disiplin, tanggung jawab dan integritas yang tinggi terhadap profesinya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Kalender Akademik PIP diatur setiap tahun oleh Direktur PIP Makassar dengan memperhatikan usulan Sub Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan (BAAK). (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester. (3) Ketentuan libur di luar kalender akademik diatur tersendiri oleh Direktur PIP Makassar. (4) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan dilakukan wisuda dan/atau pelantikan perwira siswa.

Pasal 13

(1) Kurikulum untuk penyelenggaraan program pendidikan vokasi dan akademik disusun sesuai dengan tujuan masing-masing program dan jenjang pendidikan. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum nasional dan internasional, yang diatur oleh Menteri yang berwenang di bidang pendidikan nasional dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Bobot mata kuliah dan masa studi program pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan . (4) Beban dan masa studi maksimal untuk menyelesaikan suatu program pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kegiatan ko-kurikuler dilakukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peserta diklat. (2) Kegiatan ekstra-kurikuler dilakukan untuk membentuk fisik, moral, mental, serta kesamaptaan peserta diklat dan pengembangan bakat.

Pasal 15

Tata cara penyelenggaraan pembelajaran terdiri atas : a. pembelajaran di kelas; b. praktikum simulator dan laboratorium; c. praktek laut (Prala) dan praktek darat (Prada); d. pembentukan fisik, moral dan mental, serta kesamaptaan; e. ceramah atau kuliah umum; f. kunjungan lapangan; g. seminar atau loka karya; dan h. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan taruna dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penugasan, kehadiran, dan pengamatan oleh dosen. (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kertas kerja, dan ujian skripsi. (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E, yang masing-masing bernilai antara 4 dan 0. (4) Pelakanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Pendidikan PIP Makassar.

Pasal 17

(1) Indeks Prestasi merupakan hasil penilaian dari 1 (satu) jenjang program studi yang dilakukan setiap semester dan/atau secara kumulatif. (2) Predikat kelulusan diatur oleh Direktur PIP berdasarkan kriteria kelulusan yang diatur dalam aturan pendidikan. (3) Aturan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direktur PIP atas pertimbangan Senat PIP.

Pasal 18

(1) Bahasa INDONESIA sebagai bahasa Negara menjadi bahasa pengantar di PIP Makassar. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di PIP Makassar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Pasal 19

(1) PIP Makassar MENETAPKAN dan melaksanakan suatu standar sistem manajemen mutu dalam pengelolaan seluruh program. (2) Sistem manajemen mutu mencakup aspek input, proses, output, dan outcome dari program. (3) Organisasi dan mekanisme penjaminan mutu bersifat berjenjang mulai dari unit terkecil sampai ke tingkat tertinggi.

Pasal 20

Program pendidikan di PIP merupakan pendidikan diploma.

Pasal 21

(1) Jenis Program Studi terdiri dari Program pendidikan vokasi. (2) Program vokasi pendidikan dilaksanakan oleh jurusan. (3) Program-program lainnya dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Pasal 22

(1) Beban studi kumulatif Program Diploma I, minimal 40 SKS maksimal 50 SKS. (2) Beban studi kumulatif Program Diploma II, minimal 80 SKS maksimal 90 SKS. (3) Beban studi kumulatif Program Diploma III, minimal 110 SKS maksimal 120 SKS. (4) Beban studi kumulatif Program Diploma IV, minimal 144 SKS maksimal 160 SKS.

Pasal 23

(1) Masa Studi Diploma I diselenggarakan dalam 2 (dua) semester sampai dengan 4 (empat) semester. (2) Masa Studi Diploma II diselenggarakan dalam 4 (empat) semester sampai dengan 6 (enam) semester. (3) Masa Studi Diploma III diselenggarakan dalam 6 (enam) semester sampai dengan 10 (sepuluh) semester. (4) Masa Studi Diploma IV dalam 8 (delapan) semester sampai dengan 14 (empat belas) semester

Pasal 24

(1) Kepada peserta didik yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan Diploma yang dinyatakan lulus, diberikan ijazah dan/atau sertifikat sebagai pengakuan dan bukti kelulusannya, ditandatangani oleh Direktur PIP Makassar. (2) Kepada peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan singkat diberikan sertifikat keterampilan pelaut. (3) Kepada peserta yang telah menyelesaikan program diklat keahlian pelaut dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat keahlian pelaut sesuai jenjangnya. (4) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bagi lulusan program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV yang telah memperoleh ijazah dan telah lulus uji kompetensi dapat diberikan sertifikat.

Pasal 26

Tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diputuskan dalam sidang yudisium dan diatur oleh Direktur PIP Makassar.

Pasal 27

(1) PIP Makassar dapat menyelenggarakan upacara akademik berupa upacara pelantikan peserta didik, Wisuda, Dies Natalis, dan pemberian penghargaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara akademik diatur oleh Direktur PIP Makassar.

Pasal 28

(1) Penerimaan calon peserta didik diselenggarakan melalui seleksi yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Penetapan taruna serta penerimaan perwira siswa dan peserta pelatihan melalui seleksi yang diatur lebih lanjut oleh Direktur PIP Makassar. (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik jika memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIP Makassar wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bidang pelayaran. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk konsultasi, pemberian bantuan tenaga ahli bidang pelayaran dan bantuan lain yang diperlukan. (4) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika PIP. (5) Tata cara pelaksanaan peneltian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur PIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm96 Tahun 2011 tentang STATUA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

BAB Kedelapan

Pasal 20

BAB Kesembilan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesepuluh

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesebelas

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB VII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB Keempat