PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian

PERMEN Nomor pm91 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 9. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 10. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 11. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 12. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan reI yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu Iintas kereta api. 13. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api. 14. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. 15. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 16. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. 17. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 18. Lokasi Usaha adalah lokasi tempat dimana dilakukan pembangunan perkeretaapian. 19. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang. 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian. 21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 22. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Badan Usaha yang ingin menjadi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum, wajib mengajukan izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian secara online kepada Lembaga OSS. (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penetapan trase Jalur Kereta Api dan penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1) Badan Usaha yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum wajib memenuhi komitmen untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan NIB. (2) Pemenuhan komitmen dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kantor pertanahan tempat Lokasi Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Badan Usaha yang telah mendapat izin penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum wajib: a. memenuhi komitmen persyaratan perizinan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; b. mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian; c. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; d. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian; e. bertanggung jawab atas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang bersangkutan; dan f. melaporkan kegiatan operasional Prasarana Perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis bertanggungjawab atas: a. pelaksanaan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Usaha oleh pelaku usaha; b. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi pemenuhan standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; c. penyampaian rekomendasi Izin Usaha ke sistem OSS guna penerbitan izin; d. penyampaian notifikasi kepada sistem OSS terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan; dan/atau e. pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha. (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan yang telah disusun oleh Direktorat Teknis. (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. mekanisme dan tata cara pengawasan; b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; c. periode waktu; dan d. parameter keberhasilan. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring, audit, penilaian sistem keselamatan, dan/atau inspeksi.

Pasal 19

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksanggupan pelaku usaha atas pemenuhan komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan, dikenakan sanksi. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal harus menyampaikan rekomendasi dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk mencabut NIB pelaku usaha.

Pasal 20

Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm91 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26