PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm87 Tahun 2018 tentang SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm87 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. 4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 5. Pengujian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. 6. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian. 7. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikat kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian. 8. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian. 9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. 10. Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. 11. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian. 12. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 13. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai tenaga penguji prasarana perkeretaapian. 14. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai tenaga penguji sarana perkeretaapian. 15. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian. 17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi Prasarana Perkeretaapian. (2) Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Keahlian.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: a. penguji tingkat pertama; b. penguji tingkat muda; dan c. penguji tingkat madya. (2) Penguji tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas: a. mengetahui ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mengetahui spesifikasi teknis Prasarana Perkeretaapian; c. mengetahui tata cara dan prosedur Pengujian Prasarana Perkeretaapian; d. mampu mengoperasikan peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; e. mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja (K3); dan f. mampu melakukan Pengujian Prasarana Perkeretaapian. (3) Penguji tingkat muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi penguji tingkat pertama dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memahami spesifikasi teknis Prasarana Perkeretaapian; c. memahami tata cara dan prosedur Pengujian Prasarana Perkeretaapian; d. mampu mengoperasikan peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; e. memahami kesehatan dan keselamatan kerja (K3); f. mampu melakukan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; g. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; h. mampu menganalisa dan mengevaluasi dokumen hasil perawatan sesuai dengan persyaratan dan standar perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan i. mampu menilai hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian. (4) Penguji tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi penguji tingkat muda dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. mampu MENETAPKAN perencanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian untuk Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian tingkat muda dan madya; b. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai dengan persyaratan dan standar perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian tingkat muda dan madya; c. mampu MENETAPKAN hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian; dan d. mampu memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 4

(1) Pemegang sertifikat penguji tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kewenangan melaksanakan Pengujian Prasarana Perkeretaapian. (2) Pemegang sertifikat penguji tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki kewenangan: a. merencanakan pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; b. melaksanakan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; c. melakukan evaluasi hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian; dan d. menilai hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian. (3) Pemegang sertifikat penguji tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) memiliki kewenangan: a. merencanakan pelaksanaan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; b. melaksanakan Pengujian Prasarana Perkeretaapian; c. melakukan evaluasi hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian; d. menilai hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian; e. MENETAPKAN hasil Pengujian Prasarana Perkeretaapian; dan f. memberi rekomendasi teknis untuk MENETAPKAN kelaikan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 5

(1) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat Keahlian tenaga penguji jalur dan bangunan Kereta Api; dan b. sertifikat Keahlian tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api. (3) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1) Sertifikat Keahlian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh setelah: a. memiliki surat tanda telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan b. lulus uji Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (2) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri. (3) Uji Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Asesor yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki sertifikat Keahlian Asesor. (5) Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta sertifikat Keahlian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. penguji tingkat pertama: 1. pria atau wanita; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. tidak buta warna; 4. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perkeretaapian; 5. pendidikan formal paling rendah D-III (Diploma-Tiga) jurusan teknik dan/atau Perkeretaapian; 6. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar jalur dan bangunan Kereta Api; dan 7. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian penguji jalur dan bangunan Kereta Api. b. penguji tingkat muda: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga penguji jalur dan bangunan Kereta Api tingkat pertama dan telah melakukan pengujian jalur dan bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat pertama; 2. pendidikan tinggi Sarjana (S1) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian tenaga penguji jalur dan bangunan Kereta Api tingkat muda. c. penguji tingkat madya: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga penguji jalur dan bangunan Kereta Api tingkat muda dan telah melakukan pengujian jalur dan bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat muda; 2. pendidikan tinggi S-1 (Strata-Satu) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian tenaga penguji jalur dan bangunan Kereta Api tingkat madya atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian.

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. penguji tingkat pertama: 1. pria atau wanita; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. tidak buta warna; 4. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perkeretaapian; 5. pendidikan formal paling rendah D-III (Diploma-Tiga) jurusan teknik dan/atau Perkeretaapian; 6. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar Keahlian tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api; dan 7. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api. b. penguji tingkat muda: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api tingkat pertama dan telah melakukan pengujian fasilitas pengoperasian Kereta Api paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat pertama; 2. pendidikan tinggi S-1 (Strata-Satu) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api tingkat muda. c. penguji tingkat madya: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api tingkat muda dan telah melakukan pengujian fasilitas pengoperasian Kereta Api paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat muda; 2. pendidikan tinggi S-1 (Strata-Satu) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api tingkat madya atau mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian.

BAB Kesatu

Tingkatan dan Standar Kompetensi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

BAB Ketiga

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap Sarana Perkeretaapian wajib dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi Sarana Perkeretaapian. (2) Pengujian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian yang memiliki Keahlian di bidang: a. Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; b. Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik; dan c. Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak.

Pasal 10

(1) Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. penguji tingkat pertama; b. penguji tingkat muda; dan c. penguji tingkat madya. (2) Penguji tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas: a. mengetahui ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mengetahui spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; c. mengetahui tata cara dan prosedur Pengujian Sarana Perkeretaapian; d. mampu mengoperasikan peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian; e. mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja (K3); dan f. mampu melakukan Pengujian Sarana Perkeretaapian. (3) Penguji tingkat muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi penguji tingkat pertama dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. memahami ketentuan peraturan perundang- undangan; b. memahami spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; c. memahami tata cara dan prosedur Pengujian Sarana Perkeretaapian; d. mampu mengoperasikan peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian; e. memahami kesehatan dan keselamatan kerja (K3); f. mampu melakukan Pengujian Sarana Perkeretaapian; g. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian; h. mampu menganalisa dan mengevaluasi dokumen hasil perawatan sesuai dengan persyaratan dan standar perawatan Sarana Perkeretaapian; dan i. mampu menilai hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian. (4) Penguji tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi penguji tingkat muda dan juga memiliki Kompetensi untuk: a. mampu MENETAPKAN perencanaan kegiatan pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian untuk Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat muda dan madya; b. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai dengan persyaratan dan standar perawatan Sarana Perkeretaapian untuk Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat muda dan madya; c. mampu MENETAPKAN hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan d. mampu memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Pasal 11

(1) Pemegang sertifikat penguji tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) memiliki kewenangan melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian. (2) Pemegang sertifikat penguji tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memiliki kewenangan: a. merencanakan pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian; b. melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian; c. melakukan evaluasi hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan d. menilai hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian. (3) Pemegang sertifikat penguji tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) memiliki kewenangan: a. merencanakan pelaksanaan Pengujian Sarana Perkeretaapian; b. melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian; c. melakukan evaluasi hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian; d. menilai hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian; e. MENETAPKAN hasil Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan f. memberi rekomendasi teknis untuk MENETAPKAN kelaikan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 12

(1) Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memiliki Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. (2) Sertifikat Keahlian, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah: a. memiliki surat tanda telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian; dan b. lulus uji Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (3) Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun. (4) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh badan hukum atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh Menteri. (5) Uji Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Asesor yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (6) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki sertifikat Keahlian Asesor. (7) Akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta sertifikat Keahlian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi: a. penguji tingkat pertama: 1. pria atau wanita; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. tidak buta warna; 4. pendidikan formal paling rendah D-III (Diploma-Tiga) jurusan teknik dan/atau Perkeretaapian; 5. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian; dan 6. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian. b. penguji tingkat muda: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat pertama dan telah melakukan Pengujian Sarana Perkeretaapian paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat pertama; 2. pendidikan tinggi S-1 (Strata-Satu) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat muda. c. penguji tingkat madya: 1. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat muda dan telah melakukan Pengujian Sarana Perkeretaapian paling sedikit 10 (sepuluh) kali pengujian pada tingkat muda; 2. pendidikan tinggi S-1 (Strata-Satu) atau sederajat; dan 3. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan lanjutan Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian tingkat madya atau telah mengikuti seminar, lokakarya, atau penyegaran di bidang Perkeretaapian.

BAB Kesatu

Tingkatan dan Standar Kompetensi Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

BAB Ketiga

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

BAB VI

BENTUK DAN FORMAT BUKU SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL, DAN TANDA KUALIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI

Pasal 19

Koreksi

(1) Buku sertifikat Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditulis dengan bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris berisikan: a. logo perhubungan; b. nomor dan kodifikasi sertifikat “PJB” untuk tenaga penguji jalur dan bangunan atau “PFO” untuk tenaga penguji fasilitas pengoperasian Kereta Api; c. nomor dan kodifikasi sertifikat “PSP” untuk Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian; d. nama pemegang; e. tempat dan tanggal lahir; f. jenis kelamin; g. kebangsaan; h. alamat tempat tinggal; i. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; j. tanda tangan pemegang sertifikat; k. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); l. bidang Keahlian; m. tanggal pengeluaran sertifikat; n. masa berlaku; o. tanda tangan pejabat yang berwenang; p. perpanjangan masa berlaku sertifikat; q. perhatian; dan r. catatan. (2) Tanda pengenal Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berisikan: a. logo perhubungan; b. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. tulisan “Tanda Pengenal Penguji”; d. tulisan kode Keahlian; e. nama; f. tempat dan tanggal lahir; g. kategori; h. tingkat; i. unit kerja; j. tanggal berlaku s.d.; k. kodifikasi sertifikat; l. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga); m. barcode; dan n. tanda tangan pejabat berwenang. (3) Tanda kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Bentuk, format, isi, dan warna buku sertifikat dan tanda pengenal Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format contoh 1 dan contoh 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sertifikat; dan c. pencabutan sertifikat. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Dalam hal pemegang sertifikat tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Pemegang sertifikat yang tidak melakukan upaya perbaikan setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat.

Pasal 23

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Sertifikat Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian dapat dibekukan tanpa melalui tahapan peringatan tertulis, dalam hal pemegang sertifikat: a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; dan/atau b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 24

Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian atau Sertifikat Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui tahapan peringatan tertulis dan/atau pembekuan sertifikat, dalam hal: a. sertifikat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak; b. sertifikat diperoleh dengan cara tidak sah; c. pemegang sertifikat dijatuhi hukuman disiplin pegawai atau karyawan dengan hukuman disiplin berat; d. pemegang sertifikat diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai atau karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemegang sertifikat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; dan/atau f. pemegang sertifikat melakukan perbuatan dan tindakan yang mengakibatkan kecelakaan Kereta Api berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2018 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN Contoh 1 BUKU SERTIFIKAT PENGUJI 1. Tampak Depan Buku Sertifikat Penguji Tingkat Pertama REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 2. Tampak Depan Buku Sertifikat Penguji Tingkat Muda REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ......................................................................... This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation …….................................................................. 3. Tampak Depan Buku Sertifikat Penguji Tingkat Madya REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN........................................................ ....................................................... AREA OF EXPERTISE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION 1 REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS BIDANG KEAHLIAN......................................................... ...................................................... AREA OF EXPERTISE Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation………. 4. Isi Buku Sertifikat Penguji 2 REPUBLIC OF INDONESIA I. Nomor : ................................................ Number II. Nama Pemegang : ................................................ Name of Holder III. Tempat dan Tanggal Lahir : ................................................ Place and date of birth IV. Jenis Kelamin : ......................................... ....... Sex V. Kebangsaan : ................................................ Nationality VI. Alamat Tempat Tinggal : ................................................ Address VII. Penyelenggara DIKLAT : ................................................ Training Provider VIII. Tanda tangan pemegang : ................................................ Signature of Holder 3 IX. Bidang Keahlian : ................................................. Area of Expertise Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan .................................................................................................... .................................................................................................... s to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence ............................................................................ .................................................................................................... X. Tanggal Pengeluaran : ................................................. Date of issue XI. Berlaku hingga : ................................................. Valid until XII. An. Direktur Jenderal Perkeretaapian For The Director General of Railways Director of ........................................ Foto 2x3 XIII. Perpanjangan Renewals Diperpanjang sampai : ...................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : ...................................... Date of issue Penyelenggara DIKLAT : ...................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : ...................................... Signature and Stamp by DGR Diperpanjang sampai : ...................................... Renewed until Tanggal pengeluaran : ...................................... Date of issue Penyelenggara DIKLAT : ...................................... Training Provider Tanda tangan dan cap DJKA : ...................................... Signature and Stamp by DGR 5 XIV. Catatan : Records XV. Perhatian Attention a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person. b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways. c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta. If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways. 7 Contoh 2 TANDA PENGENAL (SMART CARD) 1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Penguji 2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Penguji MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI 1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017: a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas; 2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan 3. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali. Keterangan: Tampak Depan: 1. Ukuran 8,8 x 5,5 cm. 2. Warna dasar tampak depan putih. 3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan: a. satu garis untuk tingkat pertama; b. dua garis untuk tingkat muda; dan c. tiga garis untuk tingkat madya. 4. Warna dasar tampak belakang putih. Kode Kategori Penguji KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Foto 2 X 3 CM (Latar Nama : Tempat/Tgl. Lahir : Kategori : Tingkat : Unit Kerja :

Peraturan Menteri Nomor pm87 Tahun 2018 tentang SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30