PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm87 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

PERMEN Nomor pm87 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA

Pasal 8

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterbitkan setelah memenuhi persyaratan: a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara; c. bukti penetapan lokasi bandar udara; d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; e. kelestarian lingkungan; dan f. bukti kemampuan finansial.

Pasal 9

(1) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sertifikat hak atas tanah untuk bandar udara yang diprakarsai oleh Badan Hukum INDONESIA, atau dokumen rencana tata guna lahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk bandar udara yang diprakarsai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas perencanaan pembangunan tahap pertama sebagaimana tercantum dalam dokumen penetapan lokasi atau rencana induk.

Pasal 10

(1) Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa surat pernyataan mengenai jaminan penyediaan paling sedikit meliputi prasarana jalan yang digunakan dari dan ke bandar udara, fasilitas listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, informasi, dan/atau bahan bakar pesawat udara dari instansi sesuai dengan kewenangannya. (2) Apabila rekomendasi dari instansi yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya, pemrakarsa harus membuat surat pernyataan berkaitan dengan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 11

Bukti penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara, yang meliputi: a. fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System), sistem catu daya kelistrikan, fasilitas navigasi dan pagar; b. fasilitas sisi udara, antara lain landas pacu (runway), runway strip, Runway End Safety Area (RESA), landas hubung (taxiway), landas parkir (apron), marka, rambu di area sisi udara, dan taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca); c. fasilitas sisi darat antara lain bangunan terminal penumpang, bangunan terminal kargo, bangunan operasi, menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower), bangunan operasional penerbangan, jalan masuk (access road), parkir kendaraan, depo pengisian bahan bakar pesawat udara, bangunan hanggar, bangunan administrasi/perkantoran, marka, rambu di area sisi darat dan fasilitas pengolahan limbah. (2) Rancangan Teknik Terinci fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana peruntukan bandar udara dalam kaitan menampung pesawat udara yang akan mendarat dan lepas landas, penumpang, dan barang.

Pasal 13

Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

(1) Bukti kemampuan 8 finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berupa tanda bukti modal atau pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan bandar udara. (2) Tanda bukti modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bandar udara yang diprakarsai oleh badan hukum INDONESIA ditetapkan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total perkiraan biaya pembangunan. (3) Pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. bandar udara yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan b. bandar udara yang pembangunannya diprakarsai oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. (4) Bandar udara yang pembangunannya diprakarsai oleh Pemerintah, pembiayaan pembangunannya didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah tercantum dalam rencana pembangunan bandar udara (RENSTRA dan/atau tatanan kebandarudaraan nasional).

BAB IV

RANCANGAN TEKNIK TERINCI FASILITAS BANDAR UDARA

Pasal 18

Koreksi

(1) Rancangan Teknik Terinci fasilitas bandar udara disusun berdasarkan Rencana Induk Bandar Udara. (2) Rancangan Teknik Terinci fasilitas bandar udara yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. fasilitas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan b. fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan bandar udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf. (3) Permohonan pengesahan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasiltas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur, dengan melampirkan dokumen: a. kondisi tanah dasar; b. peta topografi; c. data curah hujan; d. tata letak fasilitas pokok bandar udara, termasuk fasilitas bantu navigasi penerbangan, fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan; e. gambar arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal, peralatan keselamatan dan keamanan, dan/atau peralatan navigasi penerbangan; f. perhitungan struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal termasuk kriteria desain dan standarisasi yang dipergunakan; g. metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknis; dan h. rencana anggaran biaya. (4) Pemeriksaan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Penelitian Teknis yang ditetapkan/ditunjuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal. (5) Pemeriksaan dokumen Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan b. klarifikasi dan konfirmasi terkait pemenuhan kaidah teknis dan standar teknis operasional substansi dokumen Rancangan Teknik Terinci. (6) Dokumen Rancangan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (7) Dokumen Rancangan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disahkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Direktur. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan Rancangan Teknis Terinci Fasilitas Bandar Udara diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengesahan Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengembangan Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara yang telah ditetapkan. (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktur atas nama Direktur Jenderal. (3) Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan persetujuan pengembangan bandar udara dalam bentuk pengesahan Rancangan Teknik Terinci Fasilitas Bandar Udara atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan yang diusulkan.

Pasal 21

(1) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara. (2) Pengajuan permohonan persetujuan pengembangan bandar udara harus dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. rencana induk bandar udara; b. dokumen / bukti penguasaan lahan; c. rancangan teknik terinci fasilitas bandar udara atau gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan yang diusulkan dan dilengkapi dengan: 1. kondisi tanah dasar; 2. peta topografi; 3. data curah hujan; 4. tata letak fasilitas pokok bandar udara, termasuk fasilitas bantu navigasi penerbangan, fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan; 5. gambar arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal, peralatan keselamatan dan keamanan, dan/atau peralatan navigasi penerbangan; 6. perhitungan struktur dan konstruksi, mekanikal, elektrikal termasuk kriteria desain dan standarisasi yang dipergunakan; 7. metode pelaksanaan pekerjaan; dan 8. spesifikasi teknis. d. Dokumen lingkungan hidup berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan atau upaya kelola lingkungan hidup (UKL)/upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau adendum dokumen lingkungan hidup.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dokumen persyaratan persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), meliputi: a. kelengkapan dokumen; b. keabsahan dokumen; c. kesesuaian substansi dokumen; dan d. masa berlaku dokumen. (2) Persetujuan pengembangan bandar udara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (3) Dokumen persyaratan Persetujuan pengembangan bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan/ditolak disertai dengan alasan penolakan. (4) Pemeriksaan dokumen persyaratan Persetujuan pengembangan bandar udara dilakukan sesuai dengan format checklist tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Pengembangan Bandar Udara di luar Rencana Induk Bandar Udara yang telah ditetapkan dapat dilakukan dalam hal: a. terdapat perubahan lingkungan strategis; b. peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara; dan/atau c. peningkatan kapasitas untuk pelayanan. (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal atas nama Menteri. (3) Persetujuan tertulis Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara di luar Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara. (5) Pengajuan permohonan persetujuan pengembangan bandar udara di luar Rencana Induk Bandar Udara harus dilengkapi dengan kajian teknis terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Persetujuan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (2) Permohonan persetujuan pengembangan bandar udara yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan kelengkapan persyaratannya.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

Pasal 25

Koreksi

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib: a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan; c. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan rencana induk Bandar Udara; d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan; e. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk Bandar Udara; f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan g. melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.

Pasal 26

Pemegang Persetujuan Pengembangan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib: a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang bersangkutan; c. mentaati peraturan dan ketentuan daerah setempat, serta menghormati adat istiadat daerah setempat; d. melaksanakan pekerjaan pengembangan Bandar Udara sesuai Rencana Induk Bandar Udara atau Rencana Tata Letak Fasilitas (layout plan) Bandar Udara; e. menjamin pelaksanaan pengembangan bandar udara tidak mengganggu operasional bandar udara, keamanan dan keselamatan penerbangan; f. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen teknis, finansial dan pelestarian lingkungan pembangunan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengembangan bandar udara sesuai dengan kapasitas dan peraturan serta ketentuan; h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan bandar udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri, Gubernur, dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan i. melaporkan hasil pengembangan bandar udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan bandar udara.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bandar Udara secara nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan bandar udara apabila terjadi keadaan kahar. (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. keadaan perang b. bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan angin topan c. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; serta d. kerusuhan atau huru-hara.

Peraturan Menteri Nomor pm87 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA DAN PERSETUJUAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33