PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

PERMEN Nomor pm83 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peti Kemas (Cargo Container) adalah peti kemas kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional (international standard organization), sebagai alat atau perangkat pengangkut barang. 2. Depo Peti Kemas adalah suatu tempat di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan/pencucian, perawatan, perbaikan peti kemas, pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi (full) dan/atau peti kemas kosong (empty). 3. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas. 4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk usaha depo peti kemas. 5. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam. 6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra-dan antarmoda transportasi. 7. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. 8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. 11. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB III

PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

Pasal 4

Koreksi

(1) Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki izin usaha dari Gubernur provinsi pada tempat perusahaan berdomisili. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. administrasi; dan b. teknis. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; c. modal usaha; d. penanggung jawab; e. surat keterangan domisili perusahaan; f. persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas; g. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; dan h. izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Dalam hal rencana lokasi Depo Peti Kemas berada di dalam DLKr pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat. (5) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000 m2 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan; b. memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: 1. minimal 4 (empat) tier Peti Kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet; dan 2. minimal 2 (dua) tier Peti Kemas bermuatan isi dengan ukuran 20 feet. c. konstruksi lahan depo dapat menggunakan: 1. paving; 2. aspal; atau 3. beton/concrete. d. memiliki peralatan paling sedikit: 1. 1 (satu) unit reach stacker; 2. 1 (satu) unit top loader; 3. 1 (satu) unit side loader; 4. 1 (satu) unit forklift; dan 5. fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. e. memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau 2 (dua) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survei peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 5

(1) Orang perorangan atau badan hukum INDONESIA dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk 1 (satu) perusahaan Depo Peti Kemas nasional yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh perusahaan nasional (PMDN). (2) Perusahaan Depo Peti Kemas dalam bentuk usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Depo Peti Kemas. (3) Untuk memperoleh izin Usaha Depo Peti Kemas nasional bagi perusahaan Depo Peti Kemas dalam bentuk usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki modal dasar paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang disetorkan melalui bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti setor; b. memiliki tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam bidang Usaha Depo Peti Kemas; c. memiliki tenaga ahli survei Peti Kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6); dan e. kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk Usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan setempat. (4) Izin Usaha Depo Peti Kemas yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) wajib memiliki izin prinsip yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pasal 6

(1) Permohonan izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur setempat melakukan penelitian persyaratan permohonan izin Usaha Depo Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Gubernur setempat mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Gubernur setempat setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi secara lengkap, Gubernur setempat menerbitkan izin Usaha Depo Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Izin Usaha Depo Peti Kemas berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya atau sampai batas waktu penguasaan lahan.

Pasal 7

Perusahaan Depo Peti Kemas yang telah memperoleh izin Usaha Depo Peti Kemas dari Gubernur setempat, dapat mendirikan Usaha Depo Peti Kemas di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi setempat dengan tetap mengajukan permohonan izin dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Izin Usaha Depo Peti Kemas wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Penyelenggara Pelabuhan setempat untuk dilakukan evaluasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian izin Usaha Depo Peti Kemas.

BAB IV

KANTOR CABANG

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan Depo Peti Kemas, perusahaan Depo Peti Kemas dapat membuka kantor cabang pada provinsi tempat kantor pusatnya berdomisili. (2) Kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. adanya Peti Kemas; b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat. (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dilaporkan kepada Gubernur setempat selaku pemberi izin Usaha Depo Peti Kemas dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat apabila lokasi Depo Peti Kemas berada di dalam DLKr pelabuhan. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan: a. surat izin Usaha Depo Peti Kemas; b. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; c. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan e. kepemilikan peralatan Depo Peti Kemas. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur setempat sesuai dengan kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas dalam provinsi setempat dengan menggunakan format Contoh 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan setempat dapat menghentikan kegiatan kantor cabang Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan jika tidak ada kegiatan. (2) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan setempat. (3) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang perusahaan Depo Peti Kemas yang berada di dalam DLKr pelabuhan wajib dilaporkan oleh kantor pusat kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Koreksi

(1) Perusahaan Depo Peti Kemas yang telah memiliki izin Usaha Depo Peti Kemas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemberi izin.

Pasal 17

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 6, Contoh 7, dan Contoh 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dengan menggunakan format Contoh 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penyelenggara kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang tidak mempunyai izin Usaha Depo Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan sanksi berupa penutupan kegiatan usahanya oleh Gubernur setempat.

Pasal 19

Izin Usaha Depo Peti Kemas dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang; b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang: c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan d. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25