PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA OPERASIONAL HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm83 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan Bertanggung Jawab MENETAPKAN Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara. 3. Pengguna Barang/Pengguna Anggaran (PB/PA) adalah Menteri Perhubungan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara / Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya. 6. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN. 7. Serah Terima Pekerjaan adalah bentuk pertanggung jawaban Penyedia Barang/Jasa kepada PPK atas hasil pekerjaan yang telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) dan telah dilakukan penelitian oleh Panitia/Pejabat Penerima Barang serta dilakukan sebelum Masa Pemeliharaan selesai. 8. Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari Serah Terima Pekerjaan dan merupakan bentuk pertanggung jawaban KPA/KPB kepada Menteri Perhubungan (PA/PB) terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan untuk selanjutnya diserahterimakan kepada Unit Kerja yang akan mengoperasionalkan serta dituangkan di dalam Berita Acara. 9. Serah Terima Sementara adalah Serah Terima dengan kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan kepentingan umum dari KPA kepada Unit Kerja yang mengoperasionalkan terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100%(seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan. 10. Serah Terima Aset adalah bentuk tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan.

BAB IV

PROSES USULAN

Pasal 7

Koreksi

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun berjalan wajib mengusulkan serah terima operasional yang belum dilakukan sebelumnya.

Pasal 8

Koreksi

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera mengusulkan serah terima operasional sebelum masa pemeliharaan/perawatan berakhir dengan tujuan apabila ditemukan adanya kekurangan/ kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dapat ditindaklanjuti oleh Penyedia barang/jasa.

Pasal 9

Apabila terdapat dua atau lebih pekerjaan dalam satu kesatuan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT/Satker yang berbeda, maka masing-masing UPT/Satker mengusulkan Serah Terima Operasional kepada Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 10

(1) Setelah pekerjaan secara fisik telah selesai 100% (seratus persen), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan guna meneliti kelayakan dari hasil pekerjaan, dengan keanggotaan dari unit kerja terkait dalam rangka serah terima hasil pekerjaan. (2) Apabila terdapat ketidaklayakan hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. (3) Apabila hasil pekerjaan telah dinyatakan layak, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan serah terima operasional hasil pekerjaan.

Pasal 11

(1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan Serah Terima Operasional secara berjenjang atas hasil pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, disertai dokumen pendukung dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. (2) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang, membentuk Tim Penelitian Serah Terima Operasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat usulan diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tugas: a. melakukan penelitian antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi; b. melakukan penghitungan kuantitas dan kualitas; c. melakukan penghitungan nilai perolehan; d. membuat berita acara hasil penelitian serah terima operasional. (3) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang melakukan verifikasi administrasi atas usulan Serah Terima Operasional. (4) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang, memproses penerbitan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) apabila hasil verifikasi administrasi sesuai persyaratan. (5) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah harus selesai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja. (6) Setelah Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) ditandatangani, Unit Kerja yang mencatat dalam daftar barang inventaris selanjutnya mengusulkan penetapan status penggunaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 12

Dalam hal masih terdapat keraguan atas hasil penelitian oleh Tim Peneliti Serah Terima Operasional, Menteri dapat menugaskan Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian.

Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA OPERASIONAL HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24