PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm81 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm81 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 2. Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perhubungan. 4. Penatausahaan Hibah Langsung adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengesahan, akuntansi dan konfirmasi Hibah Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada pemerintah. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Perhubungan yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN. 8. Satker Penerima Hibah adalah unit terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mendapat Hibah Langsung dari Pemberi Hibah. 9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 10. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan pembiayaan dan resiko. 13. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja Kementerian Perhubungan yang digunakan dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang. 14. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 15. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 16. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga yang selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 17. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 18. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah Langsung kepada pemberi Hibah. 19. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah. 20. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa/surat berharga sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah. 21. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/jasa/surat berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN. 22. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. 23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. 24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dalam satu periode pelaporan. 25. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 26. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan. 27. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan transportasi.

BAB VII

TAHAPAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

Pasal 16

Koreksi

(1) Satker penerima Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat membuka rekening untuk menampung uang dari Hibah Langsung dimaksud. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah Langsung sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, Satker melakukan hal sebagai berikut: a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah; b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan d. menutup rekening penampungan dana Hibah Langsung sebelumnya.

Pasal 17

(1) Jasa Giro/Bunga yang diperoleh dari rekening Hibah Langsung disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah. (2) Rekening Hibah Langsung yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah. (3) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo rekening Hibah ke rekening kas umum negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN ke dalam DIPA. (2) Penyesuaian pagu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah Langsung; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Satker dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung pada akhir tahun berjalan. (3) Untuk pendapatan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (multi years) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (2) KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. (4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah. (5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan melampirkan: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali; c. SPTMHL; dan d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. (6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 21

Sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat: a. dikembalikan kepada pemberi Hibah Langsung sesuai perjanjian Hibah; atau b. disetorkan ke kas negara.

Pasal 22

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dikembalikan kepada pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, KPA mengajukan SP4HL. (2) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah Langsung telah dilakukan. (3) Dalam mengajukan SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA harus melampirkan: a. salinan rekening koran atas rekening Hibah; dan b. bukti pengiriman/transfer kepada pemberi Hibah Langsung.

Pasal 23

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, penyetoran ke kas negara dilakukan dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran. (2) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai: a. akun; b. bagian anggaran; c. eselon I; d. Satker; dan e. KPPN khusus pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung yang berasal dari dalam negeri. (3) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA melakukan: a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung berasal dari dalam negeri; b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di Kementerian Perhubungan dari Hibah Langsung dalam bentuk uang; dan c. penyampaian Salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR.

Pasal 24

SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB Kedua

Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam DIPA

Pasal 18

Koreksi

(1) KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN ke dalam DIPA. (2) Penyesuaian pagu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah Langsung; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Satker dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung pada akhir tahun berjalan. (3) Untuk pendapatan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (multi years) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang Penarikannya Tidak Melalui Kuasa BUN

Pasal 21

Koreksi

Sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat: a. dikembalikan kepada pemberi Hibah Langsung sesuai perjanjian Hibah; atau b. disetorkan ke kas negara.

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dikembalikan kepada pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, KPA mengajukan SP4HL. (2) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah Langsung telah dilakukan. (3) Dalam mengajukan SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA harus melampirkan: a. salinan rekening koran atas rekening Hibah; dan b. bukti pengiriman/transfer kepada pemberi Hibah Langsung.

Pasal 23

(1) Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, penyetoran ke kas negara dilakukan dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran. (2) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai: a. akun; b. bagian anggaran; c. eselon I; d. Satker; dan e. KPPN khusus pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung yang berasal dari dalam negeri. (3) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA melakukan: a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah Langsung berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah Langsung berasal dari dalam negeri; b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di Kementerian Perhubungan dari Hibah Langsung dalam bentuk uang; dan c. penyampaian Salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR.

Pasal 24

SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB Kedua

Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Beban/Aset yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan SP3HL-BJS. (2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan MPHL-BJS. (3) KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh: a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga; b. beban jasa untuk pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa; c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang; dan/atau d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah dalam bentuk surat berharga. (4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. surat penetapan nomor register Hibah; b. BAST; dan c. SPTMHL. (5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. (6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya. (7) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (8) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam mata uang rupiah. (9) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa/ surat berharga. (10) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi. (11) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga dalam BAST hanya mencantumkan nilai mata uang asing maka mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST. (12) Apabila dalam BAST dan atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, KPA penerima Hibah Langsung melakukan estimasi nilai wajar atas barang/ jasa/ surat berharga yang diterima.

BAB X

KONFIRMASI DATA PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

Pasal 32

Koreksi

(1) Satker melakukan konfirmasi dengan pemberi Hibah atas realisasi Hibah yang diterima secara langsung dari pemberi Hibah setiap triwulan untuk hibah langsung bentuk uang, dan setiap semester untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga. (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran. (3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Eselon I dan Sekretaris Jenderal melalui: a. Kepala Biro Keuangan untuk Hibah Langsung bentuk uang; dan b. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN untuk Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

Pasal 33

(1) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan melakukan konfirmasi dengan Eselon I atas pendapatan dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung bentuk uang setiap triwulan. (2) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN melakukan konfirmasi dengan Eselon I atas pendapatan dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung bentuk barang setiap semester. (3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak wajib melakukan penelusuran. (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

(1) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas data realisasi Hibah Langsung bentuk uang yang diterima secara langsung dari pemberi Hibah setiap triwulan. (2) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN melakukan konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas data realisasi Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima secara langsung dari pemberi Hibah setiap semester. (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tingkat Eselon I sampai dengan Satker. (4) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran. (5) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (6) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Pasal 35

(1) Dokumen sumber konfirmasi terdiri atas: a. Dokumen Induk; b. Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung. (2) Dokumen Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian; b. ringkasan perjanjian Hibah; dan c. nomor register Hibah. (3) Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung konfirmasi terdiri dari: a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b. dokumen pengesahan Hibah Langsung; c. dokumen pengesahan pengembalian pendapatan Hibah Langsung; d. rekening koran; e. Berita Acara Serah Terima; dan f. dokumen pencatatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

(1) Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan SP3HL-BJS. (2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, KPA menerbitkan MPHL-BJS. (3) KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh: a. pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga; b. beban jasa untuk pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa; c. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang; dan/atau d. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan Hibah dalam bentuk surat berharga. (4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. surat penetapan nomor register Hibah; b. BAST; dan c. SPTMHL. (5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. (6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya. (7) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (8) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam mata uang rupiah. (9) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa/ surat berharga. (10) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi. (11) Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga dalam BAST hanya mencantumkan nilai mata uang asing maka mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST. (12) Apabila dalam BAST dan atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, KPA penerima Hibah Langsung melakukan estimasi nilai wajar atas barang/ jasa/ surat berharga yang diterima.

(1) Saldo kas dari Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dicatat pada saat kas diterima di rekening Hibah Satker sebesar nominal kas yang diterima oleh Satker yang tercantum dalam rekening koran. (2) Aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari Hibah Langsung bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh Satker sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh Satker berdasarkan BAST. (3) Dalam hal nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari Hibah Langsung bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dicatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar. (4) Beban jasa dari Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dicatat pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh Satker berdasarkan BAST. (5) Dalam hal nilai beban jasa dari Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui, beban jasa dicatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar. (6) Dalam hal pencatatan beban jasa dari Hibah Langsung dalam bentuk jasa berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, atas penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk jasa dapat diungkapkan dalam CaLK. (7) Pengungkapan penerimaan Hibah Langsung dalam bentuk jasa dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan surat pernyataan KPA. (8) Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dicatat pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sebesar nilai yang disahkan oleh KPPN. (9) Beban yang bersumber dari Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, dicatat pada saat resume tagihan sebesar nilai yang tercantum dalam resume tagihan.

Peraturan Menteri Nomor pm81 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38

BAB XIII

Pasal 39

BAB XIV

Pasal 40

Pasal 41