PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

PERMEN Nomor pm80 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Memberlakukan Program Keamanan Penerbangan Nasional tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

(1) Ketentuan mengenai fasilitas keamanan penerbangan yang menggunakan teknologi terkini (advance technology) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini butir 7.5, butir 7.6, dan butir 7.7 mulai berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan evaluasi terhadap keberlakuan lisensi personel keamanan penerbangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara harus melakukan pengesahan revisi Program Keamanan Bandar Udara, prosedur keamanan lokal (local security manual), dan prosedur keamanan stasiun (station security manual) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus menyesuaikan Program Keamanannya dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (5) Badan Hukum yang Mendapat Pendelegasian harus menyesuaikan Program/Prosedur Keamanannya dengan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (6) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (hard copy) Program Keamanan Bandar Udara kepada Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Bandar Udara paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (7) Badan Usaha Angkutan Udara harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (hard copy) Program Keamanan Angkutan Udara dan prosedur keamanan stasiun (station security manual) kepada Direktur, Kepala Kantor, Penyelenggara Bandar Udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Badan Usaha Angkutan Udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Angkutan Udara paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (8) Perusahaan Angkutan Udara Asing harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (hard copy) Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan prosedur keamanan lokal (local security manual) kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Perusahaan Angkutan Udara Asing serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing memberikan 1 (satu) salinan cetak (hard copy) Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan prosedur keamanan lokal (local security manual) kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara di Bandar Udara yang diterbangi dan stasiun manajer Perusahaan Angkutan Udara Asing serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (9) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus memberikan 1 (satu) salinan cetak (hard copy) Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan kepada Direktur, Kepala Kantor, penyelenggara bandar udara serta dicatat dalam register pendistribusian Program Keamanan Pelayanan Navigasi Penerbangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (10) Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian harus membuat langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta data yang bersifat rawan terkait penerbangan dari serangan siber (cyber attack) yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (11) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran internal untuk personel keamanan penerbangan yang mengoperasikan mesin X-Ray pada Bandar Udara Internasional dengan menggunakan CBT X- Ray paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Nomor pm80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5