PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

PERMEN Nomor pm76 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. (2) Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Organisasi Mahkamah Pelayaran terdiri atas: a. Ketua; b. Anggota; c. Sekretariat; d. Sekretaris Pengganti; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Hakim Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penelitian sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau/tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal serta penjatuhan sanksi administratif kepada Nahkoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut.

Pasal 7

(1) Hakim Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari beberapa orang dengan kualifikasi Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknika Tingkat I, dan Sarjana Teknik Perkapalan. (2) Jumlah Hakim Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang. (3) Hakim Mahkamah Pelayaran secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahkamah Pelayaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi; b. penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan; c. penyiapan bahan urusan kepegawaian, penataan organisasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan Reformasi Birokrasi; dan d. penyiapan bahan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan subtatif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Sekretaris. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Laporan; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Subbagian Perkara dan Persidangan.

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penataan organisasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan Reformasi Birokrasi. (4) Subbagian Perkara dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan subtatif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan.

Pasal 12

(1) Sekretaris Pengganti dijabat oleh Sarjana Hukum. (2) Jumlah Sekretaris Pengganti paling banyak 2 (dua) orang. (3) Sekretaris Pengganti secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan Hakim Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Koreksi

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahkamah Pelayaran.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi; b. penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan; c. penyiapan bahan urusan kepegawaian, penataan organisasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan Reformasi Birokrasi; dan d. penyiapan bahan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan subtatif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Sekretaris. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Laporan; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Subbagian Perkara dan Persidangan.

Pasal 11

(1) Subbagian Perencanaan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penataan organisasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan Reformasi Birokrasi. (4) Subbagian Perkara dan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan subtatif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan.

Peraturan Menteri Nomor pm76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34