Peraturan Menteri Nomor pm74 Tahun 2019 tentang PETUNJUK …

Pasal 1

(1) Kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara: a. swakelola; dan/atau b. penyedia. (2) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. (3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. persiapan pengadaan barang/jasa; b. persiapan pemilihan penyedia; c. pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi; d. pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender/seleksi; e. pelaksanaan kontrak; dan f. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Petunjuk pelaksanaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Pasal 5

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Sebagian atau Seluruhnya Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Departemen Perhubungan; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Proses Penetapannya Dilakukan oleh Menteri dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1684); dan d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm74 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6