PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm73 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat pada unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur di Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting. 3. Infrastruktur adalah sarana fisik untuk menunjang sosial ekonomi masyarakat. 4. Penganggur adalah Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 5. Setengah Penganggur adalah Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 (kurang dari tiga puluh lima jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. 6. Penduduk Miskin adalah Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 7. Stunting adalah Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi. 8. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja Padat Karya serta yang terdaftar sebagai pekerja Padat Karya. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 12. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 13. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 14. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Koreksi

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai acuan kegiatan Padat Karya bagi unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta monitoring agar sasaran kegiatan Padat Karya dapat tercapai sesuai dengan tujuan. (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri ini untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan dan menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas upaya: a. menekan jumlah penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin; b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; e. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan f. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.

Pasal 3

(1) Sasaran Kegiatan Padat Karya di lingkungan Kementerian Perhubungan, meliputi: a. terbangun dan terawatnya infrastruktur transportasi; b. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; dan c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan. (2) Kegiatan Padat Karya memberikan manfaat dan dampak, yang terdiri atas: a. peningkatan produksi dan nilai tambah; b. perluasan kesempatan kerja sementara; c. perluasan akses pelayanan dasar; dan d. peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir). (3) Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini, yaitu: a. masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komoditas unggulan; b. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dan c. masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok. (2) Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat sekitar proyek baik di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas. (3) Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan, dan teknologi tepat guna. (4) Penyelenggaraan kegiatan program penciptaan lapangan kerja dengan Padat Karya dan swakelola dilakukan pada jenis kegiatan: a. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di bidang transportasi darat; b. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di bidang transportasi laut; c. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di bidang transportasi udara; d. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di bidang perkeretaapian; e. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM; dan f. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan BPTJ. (5) Jenis kegiatan Program Padat Karya mencakup paling sedikit kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kriteria lokasi terdiri atas kategori daerah baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, yaitu: a. kemiskinan, merupakan kantong kemiskinan tingkat perkembangan desa termasuk desa tertinggal dan desa berkembang; b. stunting merupakan desa dengan stunting tinggi; c. tenaga kerja INDONESIA, diutamakan daerah yang menjadi kantong tenaga kerja INDONESIA; dan d. pengangguran, merupakan desa atau wilayah yang banyak penganggur.

Pasal 10

(1) Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga yang terlibat kegiatan Padat Karya. (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara harian, namun apabila tidak memungkinkan diberikan secara mingguan atau bulanan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan program Padat Karya mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari warga desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Program Padat Karya oleh PRESIDEN. (2) Selain program Padat Karya pada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan upaya program Padat Karya pada pemerintah daerh kabupaten/kota selain yang telah ditetapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan anggaran dan rencana program dalam Renstra Kementerian Perhubungan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 14

Koreksi

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Padat Karya, dilakukan dalam setiap tahapan, yaitu: a. tahap penyusunan RAPBN, penanggung jawab diwajibkan untuk reviu RAPBN; b. persiapan pelaksanaan, yang meliputi pembentukan TPK, penyusunan rencana kerja, pendataan tenaga kerja dan identifikasi sumber daya yang akan diambil secara Padat Karya, pengadaan barang dan jasa; c. pelaksanaan pelibatan tenaga kerja lokal sesuai dengan tujuan Padat Karya dan pembayaran upah; dan d. pelaporan penyampaian data mengenai jumlah tenaga kerja yang terlibat, dan anggaran yang diserap untuk upah.

Pasal 15

(1) Pendataan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dilakukan terhadap tenaga kerja lokal dan identifikasi sumber daya lokal (bahan material, peralatan, teknologi) sesuai dengan Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan. (2) Pendataan dan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga upaya pendaftaran seluruh pekerja pada jaminan kesehatan untuk melindungi dari kecelakaan kerja.

Pasal 16

(1) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan kegiatan Program Padat Karya setelah menerima rekomendasi, persetujuan, atau berita acara hasil konsultasi dari Pejabat Eselon I terkait. (2) Pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya tetap mengikuti peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku. (3) Dalam melaksanakan kegiatan Program Padat Karya, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa (Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen) harus memenuhi etika pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; b. bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan; c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan d. tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah/imbalan berupa apapun kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 17

Koreksi

Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Padat Karya di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan dengan cara: a. Pengendalian; b. Pengawasan; c. Evaluasi; dan d. Sosialisasi.

Pasal 18

Koreksi

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Padat Karya dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi/pembangunan infrastruktur yang direncanakan selesai, berfungsi, dan sesuai dengan prasyarat dan kemanfaatannya bagi masyarakat. (2) Pengendalian sebagaima dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme kegiatan berjalan efektif; b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan waktu dan standar prosedur yang ditetapkan; c. terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja; d. pelaporan yang terstruktur; dan e. media pengujian kepatuhan atas sistem dan prosedur. (3) Pengendalian sebagaima dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran sebagai berikut: a. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan; b. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan indikator kinerja kegiatan; c. memastikan bahwa semua alat, sosialisasi dan materi (petunjuk teknis) yang tersebar di pemangku kepentingan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan kegiatan Padat Karya; d. memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan kinerja yang baik; e. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan efisiensi biaya sesuai dengan kebutuhan implementasi kegiatan; dan f. memastikan ketersediaan data terbaru dan informasi kegiatan yang lengkap, dan sesuai kualitas data yang diharapkan.

Pasal 19

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kegiatan mengamati perkembangan setiap tahapan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan melalui cara pemantauan baik langsung maupun tidak langsung di lapangan. (2) Pengawasan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh berdasarkan hasil pemantauan, meliputi: a. koreksi atas setiap penyimpangan kegiatan; b. akselerasi atas setiap keterlambatan; dan c. klarifikasi ketidak-jelasan dan sebagainya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan konstruksi. (3) Pemantauan dilakukan dengan mekanisme monitoring yaitu sebagai berikut: a. pemeriksaan oleh Pemerintah; b. pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur terkait pelaksanaan kegiatan dan pihak konsultan selaku fasilitator yang akan berkoordinasi dengan aparat terkait melakukan pemantauan secara berjenjang; c. pemantauan oleh konsultan dan fasilitator yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga ke desa tempat lokasi pembangunan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan kegiatan Padat Karya dan kunjungan ke lokasi kegiatan Padat Karya; dan d. pemantauan secara melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan kegiatan, dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan segera dilakukan.

Pasal 20

(1) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Kegiatan Padat Karya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (2) Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala oleh pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, hingga kecamatan. (3) Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan transparan yang dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak.

Pasal 21

Komponen dan indikator dalam evaluasi meliputi: a. ketepatan sasaran, dengan indikator: 1. penentuan lokasi; 2. target sosialisasi; 3. pengidentifikasian masalah; dan 4. perencanaan kegiatan; b. manajemen proyek, dengan indikator: 1. kesesuaian biaya; 2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan 3. proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu; c. partisipasi masyarakat, dengan indikator adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta dampak dari hasil kegiatan.

Pasal 22

(1) Penanggung jawab anggaran melakukan pengawasan secara berkala yaitu bulanan atau triwulanan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal. (2) Penanggung jawab anggaran melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi. (3) Penanggung jawab anggaran menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri disertai bukti pelaksanaan kegiatan yang disahkan atau diketahui oleh pemerintah daerah dimana lokasi kegiatan dilaksanakan seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya, termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di lokasi kegiatan.

Pasal 23

Penyampaian informasi kegiatan lokasi dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dimana lokasi kegiatan dilaksanakan.

Pasal 24

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa di daerah setempat.

Peraturan Menteri Nomor pm73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30