PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm72 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 188) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Atribut terdiri atas: a. tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan; b. badge logo Perhubungan; c. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja; d. nama pegawai dibordir di baju atau rompi; e. lencana lambang Kementerian Perhubungan; f. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan; g. tanda jabatan; h. tanda pengenal pegawai (ID Card); i. tanda kehormatan; j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan; k. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan, dan upacara; dan l. topi mud. (2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi. (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja/organisasi. (6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, digunakan oleh pegawai negeri sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan contoh 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal II