PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

PERMEN Nomor pm72 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. 4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 6. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. 7. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 8. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 9. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 10. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 11. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB IV

STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN TARIF PELAYANAN JASA TERKAIT DENGAN KEPELABUHANAN

Pasal 7

Koreksi

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dan tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 8

Koreksi

Kerangka tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas: a. tarif pelayanan jasa Kapal dibedakan untuk Kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, meliputi: 1. tarif pelayanan jasa labuh; 2. tarif pelayanan jasa pemanduan, terdiri atas: a) melayani pemanduan Kapal di perairan wajib pandu; b) melayani pemanduan Kapal di perairan pandu luar biasa; dan c) melayani pemanduan Kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa. 3. tarif pelayanan jasa penundaan, terdiri atas: a) di dalam daerah perairan Pelabuhan; dan b) di luar daerah perairan Pelabuhan. 4. tarif pelayanan jasa tambat, terdiri atas: a) tambatan dermaga; b) tambatan breasting dolphin/pelampung; dan c) tambatan pinggiran tallud. 5. tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran; 6. tarif pelayanan jasa kepil (mooring services); dan 7. tarif pelayanan tambahan. b. tarif pelayanan jasa Barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antarpulau, meliputi: 1. tarif pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna (multi purpose terminal), terdiri atas kegiatan: a) dermaga; b) stevedoring; c) cargodoring; d) penumpukan; e) monitoring/supervisi; f) stripping/stuffing; g) receiving/delivery; h) cleaning/trimming/sweeping; dan i) pelayanan tambahan. 2. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti kemas, terdiri atas kegiatan: a) operasi Kapal, terdiri atas: 1) dermaga; 2) stevedoring; 3) haulage/trucking menumpuk ke lapangan atau sebaliknya; 4) shifting; 5) buka/tutup palka; dan 6) kegiatan operasi kapal lainnya. b) operasi lapangan, terdiri atas: 1) penumpukan; 2) lift on/lift off; 3) gerakan ekstra; 4) relokasi angsur; dan 5) kegiatan operasi lapangan lainnya. c) operasi container freight station, terdiri atas: 1) stripping/stuffing; 2) penumpukan; 3) penerimaan/penyerahan; dan 4) kegiatan operasi container freight station lainnya. d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota; 2) biaya inter terminal transfer; 3) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP); 4) biaya kartu ekspor; 5) biaya hi-co scan; 6) biaya hi-co scan with behandle; 7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra); 8) biaya batal transaksi; 9) biaya after closing time; 10) biaya administrasi IT system untuk e-payment; 11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP); 12) biaya site office; dan 13) biaya monitoring/supervisi. 3. tarif pelayanan jasa Barang curah cair/gas di Terminal curah cair/gas, terdiri atas kegiatan: a) operasi Kapal, terdiri atas: 1) dermaga; 2) plugging/unplugging (flexible hose); 3) pipa; 4) pompa; 5) pemanas; 6) monitoring/supervisi; 7) cleaning; dan 8) trucking. b) operasi lapangan, terdiri atas: 1) penumpukan (tangki); 2) pengisian dari tangki ke truck tangki; 3) pembongkaran dari truck ke tangki; dan 4) pemanas. c) pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota; 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment; 3) biaya transfer; dan 4) biaya monitoring/supervisi. 4. tarif pelayanan jasa curah kering di Terminal curah kering, terdiri atas kegiatan: a) operasi Kapal, terdiri atas: 1) dermaga; 2) conveyor/pipa/excavator/grab; 3) plugging/unplugging; 4) monitoring/supervisi; 5) pompa; 6) ramp door/moveable bridge; 7) grab dan hooper; 8) trimming; dan 9) cleaning. b) operasi lapangan, terdiri atas: 1) penumpukan (stock pile); 2) bagging/unbagging; 3) hooper; 4) trimming; dan 5) bongkar/muat dari/ke truck. c) pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota; 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment; 3) biaya transfer; dan 4) biaya monitoring/supervisi. 5. tarif pelayanan jasa kendaraan di Terminal kendaraan (car terminal), terdiri atas kegiatan: a) dermaga; b) penumpukan; c) flat bed on tire; d) stevedoring; e) perencanaan lapangan; f) monitoring/supervisi; g) cleaning; h) car wash; i) minor repair; j) teknologi informasi; k) glosing; l) receiving/delivery; m) pas tiket masuk cargo; n) painting; o) tug master; p) labeling; dan q) pelayanan tambahan. 6. tarif pelayanan jasa bongkar muat Barang di Terminal terapung, terdiri atas kegiatan: a) bongkar muat; b) mooring master; c) persewaan fender; d) hose; e) oil spill response; f) surveyor; g) incident oil spill response; h) ship chandler; i) penanganan limbah kapal; j) service boat; dan k) blending muatan. 7. tarif pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan (dry port), terdiri atas kegiatan: a) operasi lapangan; b) pelayanan pergudangan; c) pelayanan penerimaan/penyerahan; dan d) pelayanan tambahan. 8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara Ro-Ro (Roll On-Roll Off) di Terminal Ro-Ro, terdiri atas kegiatan: a) dermaga; b) naik/turun kendaraan; c) penumpukan/penyimpanan di lapangan; d) stevedoring; e) perencanaan lapangan; f) monitoring/supervisi; g) timbangan; dan h) pelayanan tambahan. c. tarif pelayanan jasa penumpang di Terminal penumpang, terdiri atas: 1. pelayanan ruang tunggu dan fasilitas penunjang penumpang; dan 2. penanganan barang bawaan penumpang.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Tarif pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp). (2) Tarif pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US $) dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah (Rp), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Tarif pelayanan jasa Barang dan tarif pelayanan jasa di Terminal untuk kegiatan antar pulau dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp). (4) Tarif pelayanan jasa Barang dan tarif pelayanan jasa di Terminal untuk kegiatan ekspor dan impor, dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US $) dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (5) Tarif pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar negeri dikenakan tarif jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah (Rp).

Pasal 13

(1) Tarif pelayanan jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 dikenakan oleh BUP kepada Kapal yang berlabuh pada kolam Pelabuhan yang dibangun dan/atau dipelihara oleh BUP. (2) Tarif pelayanan jasa penggunaan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 5 dikenakan oleh BUP kepada Kapal yang menggunakan alur-pelayaran yang dibangun dan/atau dipelihara serta dioperasikan oleh BUP. (3) Tarif pelayanan jasa labuh dan jasa penggunaan alur- pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian konsesi, kecuali pelaksanaan pemeliharaan kolam Pelabuhan dan alur- pelayaran yaitu penugasan dari Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 14

(1) Kapal angkutan laut berbendera INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang mengangkut Barang ekspor/impor dengan kegiatan alih muat (transhipment) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal dalam negeri. (2) Kapal angkutan laut berbendera INDONESIA: a. yang melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri yang mengangkut barang muatan ekspor impor atau muatan barang dari luar negeri atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut luar negeri; b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan dalam negeri lainnya yang tidak mengangkut Barang muatan ekspor impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam negeri lainnya dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut dalam negeri; dan c. yang mengangkut Barang ekspor/impor dengan kegiatan alih muat (transhipment) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa Kapal dalam negeri. (3) Barang ekspor/impor yang diangkut oleh Kapal berbendera INDONESIA dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di dalam negeri dengan kegiatan alih muat (transhipment) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa Barang dalam negeri. (4) Kapal asing yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dalam tarif jasa Kapal angkutan laut luar negeri. (5) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau Barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif jasa Kapal angkutan laut luar negeri.

Pasal 15

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan dapat ditetapkan secara paket. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan bagi Kapal pelayaran rakyat diberikan keringanan oleh BUP secara langsung. (3) Pemberian keringanan berupa diskon/reduksi, tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif reward, dan penalti diberikan oleh BUP secara langsung. (4) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif diskon atau sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. kegiatan kenegaraan; b. kegiatan search and rescue, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan; c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri. (6) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (4) diajukan oleh instansi pemerintah kepada BUP.

BAB VII

MEKANISME PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. (5) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tarif pelayanan jasa Kapal: 1. labuh; 2. pandu; 3. tunda; 4. tambat; dan 5. penggunaan alur-pelayaran. b. tarif pelayanan jasa Barang di Terminal: 1. serbaguna (multi purpose), terbatas pada pelayanan jasa dermaga dan penumpukan; 2. peti kemas; 3. curah cair/gas; 4. curah kering; 5. terapung; 6. kendaraan; 7. daratan (dry port); dan 8. Ro-Ro (Roll On-Roll Off).

Pasal 18

Pasal 19

(1) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada Pelabuhan yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan: a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; dan b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa.

Pasal 20

(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang pengusahaan jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan: a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan c. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

Pasal 21

(1) Dalam kondisi tertentu, besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa ditetapkan oleh BUP berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa dengan jangka waktu yang terbatas. (2) Besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan di luar pelayanan normal untuk Kapal dalam kondisi khusus antara lain Kapal mati mesin (blackout) atau rusak dan Kapal kandas ditetapkan oleh BUP berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa.

Pasal 22

(1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh BUP berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Besaran tarif untuk pelayanan Kapal luar negeri dan pelayanan jasa Barang ekspor/impor yang akan ditetapkan oleh BUP dengan mempertimbangkan tarif pelayanan jasa sejenis yang berlaku di negara ASEAN dan pelabuhan negara lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Koreksi

(1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat diberikan insentif meliputi berupa pemberian prioritas sandar, penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dan keringanan tarif jasa kepelabuhanan. (2) Keringanan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif jasa labuh, tarif jasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya ditentukan oleh BUP atau Penyelenggara Pelabuhan. (3) Terhadap Barang berbahaya atau Barang mengganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari Barang yang bersangkutan menurut International Maritime Organization (IMO) yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif. (4) Terhadap peti kemas yang memerlukan penanganan khusus seperti flat track, opentop, openside, peti kemas rusak, dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan. (5) Dalam hal BUP melakukan pelayanan jasa yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini maka tarif pelayanan tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna jasa.

Pasal 24

Tarif pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna (multi purpose terminal) untuk kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 butir b), butir c), dan butir g) ditetapkan oleh BUP tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri.

Pasal 25

(1) BUP wajib memenuhi standar kinerja operasional (Level of Services/LS) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan, pemenuhan standar kinerja operasional (Level of Services/LS), dan persaingan usaha dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan. (3) Penyelenggara Pelabuhan dan BUP dilarang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya. Pasal 26 (1) Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya tambahan tarif pelayanan jasa peti kemas yang bukan merupakan jasa kepelabuhanan dan bukan merupakan pendapatan dari BUP, tambahan tarif dimaksud harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri. (2) Tambahan tarif pelayanan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) atau Dewan Pengurus Pusat INDONESIA National Ship owners Association (INSA) kepada Menteri, setelah usulan tambahan tarif dimaksud diaudit oleh Penyelenggara Pelabuhan dan dilakukan kesepakatan antara perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) atau Dewan Pengurus Pusat INDONESIA National Ship owners Association (INSA) dengan pengguna jasa angkutan laut (Asosiasi Logistik dan Forwarder INDONESIA (ALFl/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor INDONESIA (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh INDONESIA (GINSI)) yang dituangkan dalam suatu berita acara. (3) Setelah dilakukan evaluasi terhadap pengajuan tambahan tarif pelayanan peti kemas, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) atau Dewan Pengurus Pusat INDONESIA National Ship owners Association (INSA). (4) Tarif yang dipungut oleh perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owners representative) atau Dewan Pengurus Pusat INDONESIA National Ship owners Association (INSA) dilaporkan kepada Menteri.

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut: a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas: 1. labuh, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per kunjungan Kapal; 2. pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang dipandu dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan; 3. penundaan, dihitung berdasarkan jumlah Kapal yang menunda dikali ukuran Kapal yang ditunda dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per jam, dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam x unit kapal tunda)); 4. tambat, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per etmal; 5. penggunaan alur-pelayaran yang diusahakan, dihitung dengan ketentuan: a) untuk Kapal kosong berdasarkan ukuran Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per sekali lewat; dan b) untuk Kapal isi muatan berdasarkan ukuran Kapal dalam Gross Tonnage (GT) dengan satuan GT per sekali lewat atau berdasarkan muatan Kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan; 6. pelayanan jasa kepil (mooring services), dihitung berdasarkan satuan per gerakan; dan 7. pelayanan tambahan, terdiri atas: a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan b) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota. b. pelayanan jasa Barang, terdiri atas: 1. pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna (multi purpose terminal): a) jasa dermaga, dihitung berdasarkan: 1) satuan per ton/m3 untuk Barang umum; 2) satuan per box untuk peti kemas; 3) satuan per ekor untuk hewan; 4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) untuk curah cair/gas; 5) satuan per ton/m3 untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 untuk kendaraan. b) jasa stevedoring, dihitung berdasarkan: 1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum; 2) satuan per box per pelayanan untuk peti kemas; 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan; 4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per pelayanan untuk curah cair/gas; 5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. c) jasa cargodoring, dihitung berdasarkan: 1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum; 2) satuan per box per pelayanan untuk peti kemas; 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan; 4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per pelayanan untuk curah cair/gas; 5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. d) jasa monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/kegiatan per jam; e) jasa stripping/stuffing, dihitung berdasarkan: 1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang pecah (breakbulk) dan curah kering; 2) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan; 3) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan; dan 4) satuan per box untuk per pelayanan untuk peti kemas. f) jasa receiving/delivery, dihitung berdasarkan: 1) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk barang umum; 2) satuan per box per pelayanan untuk petikemas; 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan; 4) satuan per ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per pelayanan untuk curah cair/gas; 5) satuan per ton/m3 per pelayanan untuk curah kering; dan 6) satuan per unit/m3 per pelayanan untuk kendaraan. g) jasa cleaning/trimming/sweeping, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/kilo liter/unit per pelayanan; h) jasa pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; 2) biaya inter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit; 3) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit; 4) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota; 5) biaya haulage, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 6) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box/ekor per kegiatan; dan 7) biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box. 2. pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti kemas, terdiri atas: a) kegiatan operasi Kapal, terdiri atas: 1) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 2) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 3) haulage/trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 4) shifting, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 5) buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per pelayanan; dan 6) lift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan. b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas: 1) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per hari; 2) lift on/lift off, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 3) gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; 4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan; dan 5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan. c) kegiatan operasi container freight station, terdiri atas: 1) stripping/stuffing, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box per pelayanan; 2) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per hari; dan 3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per pelayanan. d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; 2) biaya inter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit; 3) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP), dihitung berdasarkan satuan per box; 4) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per box; 5) biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan satuan per box; 6) biaya hi-co scan with behandle, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 8) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 9) biaya after closing time, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 10) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota; 11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/ unit/box; 12) biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box; dan 13) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box per kegiatan. 3. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di Terminal curah cair/gas, terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per per ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF); b) penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per kapasitas tangki/ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per hari; c) plugging/unplugging (flexible hose), dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per kapal; d) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per kegiatan; e) pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton/ m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per kegiatan per jam; f) pemanas, dihitung berdasarkan satuan ton/ m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per jam; g) pompa, dihitung berdasarkan satuan ton/ m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per kegiatan per jam; h) cleaning, dihitung berdasarkan satuan ton/ m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) liter per kegiatan; i) trucking, dihitung berdasarkan satuan ton/ m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF); dan j) pelayanan tambahan terdiri atas: 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota; 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment dihitung berdasarkan satuan per nota; 3) biaya transfer dihitung berdasarkan satuan ton/m3 ton/kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF); dan 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan ton/m3 ton/ kilo liter/Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF) per kegiatan. 4. pelayanan jasa curah kering di Terminal curah kering, terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; b) penumpukan (stock pile), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 per hari; c) conveyor/pipa/excavator/grab, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; d) plugging/unplugging, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per pelayanan; e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per jam; f) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/ m3 ton per kegiatan per jam; g) ramp door/moveable bridge, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; h) hooper, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; i) trimming, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; j) bagging, dihitung berdasarkan satuan per ton/karung; k) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; l) trucking, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton; dan m) pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota; 3) biaya transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton; dan 4) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton per kegiatan. 5. pelayanan jasa kendaraan di Terminal kendaraan (car terminal), terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per hari; c) flat bed on tire/alat bantu mekanis, dihitung berdasarkan satuan per unit; d) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; e) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; f) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan; g) cleaning, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/kegiatan; h) car wash, dihitung berdasarkan satuan per unit; i) repair, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; j) teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo karakter/unit; k) glossing, dihitung berdasarkan satuan per unit; l) receiving/delivery, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; m) pas, dihitung berdasarkan satuan per unit; n) painting, dihitung berdasarkan satuan per unit; o) tug master, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan; p) labeling, dihitung berdasarkan satuan per unit; dan q) pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota. 6. pelayanan jasa bongkar muat Barang di Terminal terapung, terdiri atas: a) bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter; b) mooring master, dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu; c) persewaan fender, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; d) hose, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; e) oil spill response, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; f) surveyor, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan; g) incident oil spill response, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan/waktu; h) ship chandler, dihitung berdasarkan satuan per unit; i) penanganan limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; j) service boat, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan/gerakan/hari/penurnpang; dan k) blending muatan, dihitung berdasarkan satuan ton/m3 ton/kilo liter. 7. pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan (dry port), terdiri atas: a) pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/jam/hari; b) pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari; c) pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan; dan d) pelayanan tambahan, terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; 2) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per box; 3) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per box; 4) biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan satuan per box; 5) biaya hi-co scanwith behandle, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 6) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 7) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box; 8) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota; 9) biaya site office, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/box; dan 10) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit/box per kegiatan. 8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara Ro-Ro (Roll on-Roll off) di Terminal Ro- Ro, terdiri atas: a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per hari; c) stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; d) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit; e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/unit per jam per kegiatan; dan f) pelayanan tambahan terdiri atas: 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan 2) biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung berdasarkan satuan per nota. c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu.

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut: a. pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter per kegiatan; b. pelayanan depo peti kemas, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/jam/hari; c. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per kegiatan/hari; d. pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3; e. pelayanan jasa air bersih, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter; f. pelayanan distribusi listrik, dihitung berdasarkan satuan per KWH; g. pelayanan pengisian air tawar dan minyak, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 ton/kilo liter/unit; h. pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit per hari/bulan/tahun; i. pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit per jam/hari/bulan/tahun; j. pelayanan perawatan dan perbaikan kapal, dihitung berdasarkan satuan per unit; k. pelayanan pengemasan dan pelabelan, dihitung berdasarkan satuan per unit; l. pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer, dihitung berdasarkan satuan per box/ unit per kegiatan; m. pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang/ kendaraan; n. pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor, dihitung berdasarkan satuan per unit/per jam/hari; o. pelayanan kegiatan industri tertentu, dihitung berdasarkan satuan per m2/kegiatan; p. pelayanan kegiatan perdagangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/m2/unit per kegiatan; q. pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi, dihitung berdasarkan satuan per orang/kendaraan per jam/hari/bulan/tahun; r. pelayanan jasa periklanan, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/kegiatan per hari/bulan/ tahun; s. pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi, dihitung berdasarkan satuan per orang/unit per hari/bulan/tahun; t. pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3/box/unit/kegiatan atau per jam/hari/bulan/tahun; u. pelayanan tanda masuk (pas) Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu (bulanan atau tahunan); v. pelayanan sampah limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3, ton/kilo liter per kegiatan, per rit per kegiatan atau koli/bag/kg/m3; w. pelayanan barang bawaan penumpang Kapal angkutan laut, dihitung berdasarkan satuan per koli/bag/kg/m3; dan x. pelayanan jasa penimbangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3.

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut: 1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama; 2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; 3. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan 4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa; b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu: 1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada INDONESIA National Ship owners Association (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan 2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat INDONESIA (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder INDONESIA (ALFl/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor INDONESIA (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh INDONESIA (GINSI). c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan; d. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan; e. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP; f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP; g. BUP dalam MENETAPKAN besaran tarif pelayanan masing- masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri; h. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf e, BUP dapat MENETAPKAN besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa; i. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan; dan j. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor pm72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29