PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PERMEN Nomor pm71 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengguna Barang adalah Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 4. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara. 6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan/atau bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai penyertaan modal negara. 8. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 10. Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan. 11. Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna. 12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal; b. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian; c. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal; d. Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian; e. Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian; f. Sekretaris Badan pada Kementerian; dan g. Kepala Kantor.

Pasal 3

(1) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup kegiatan: a. penggunaan; b. pemanfaatan; c. pemindahtanganan; d. pemusnahan; dan e. penghapusan. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f. (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan hierarki unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsi.

Pasal 4

Format Keputusan dan alur proses atas pengelolaan BMN mengikuti bentuk dan format tercantum dalam Lampiran II Huruf A dan Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Selain pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri mengenai penetapan Kuasa Pengguna Barang tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Menteri melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan Republik INDONESIA di Luar Negeri untuk melaksanakan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10