Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pemilik Kapal adalah orang perorangan atau perusahan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
3. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
4. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
5. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
7. Perairan INDONESIA adalah laut teritorial INDONESIA beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
8. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
9. Penyelam adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan kegiatan di dalam air dengan tekanan lingkungan lebih besar dari 1 atmosfir absolut (ATA) yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
10. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran
12. Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan resiko gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan yang disebabkan keberadaan kapal atau kerangka kapal dan/atau muatannya.
13. Tempat Lain adalah daratan atau perairan yang digunakan sebagai tempat penimbunan sementara kerangka kapal (dumping area) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat yang lokasinya tidak mengganggu alur pelayaran dan kegiatan operasional kepelabuhanan.
14. Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disebut UPT adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
(1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya, termasuk mengangkat kerangka kapal dan/atau muatannya yang tenggelam.
(2) Kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan untuk pemasangan:
a. kabel bawah air;
b. pipa bawah air; dan/atau
c. bangunan atau instalasi di perairan.
(3) Bangunan atau instalasi di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi:
a. jembatan dan kabel udara yang melintasi perairan yang digunakan sebagai alur pelayaran;
b. bangunan atau instalasi utama pada kegiatan minyak dan gas bumi yang tidak termasuk kategori Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri antara lain Anjungan Lepas Pantai (Platform), Tension Leg Platform (TLP), Drilling Platform, Production/Treatment Platform, Floating Production Unit (FPU), Mobile Offshore Production Unit/Mobile Offshore Drilling Unit (MOPU/MODU), Sumur Pengeboran (Wellhead Platform), Sumur Pengeboran Bawah Air (Subsea Wellhead Platform), dan Pipe Line End Manifold (PLEM).
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Kegiatan salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk:
a. memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya;
b. mengangkat dan menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya;
c. mengangkat dan menyingkirkan rintangan bawah air atau benda lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Rintangan bawah air atau benda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. benda yang tidak secara permanen dipasang di perairan; dan
b. benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
(3) Kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. survei;
b. pemindahan muatan dan/atau bahan bakar (cargo and fuel transferring);
c. penarikan (towing);
d. pengapungan (refloating); dan/atau
e. pemotongan, penutuhan (scrapping) atau penghancuran.
Pasal 6
Pasal 7
(1) Pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera INDONESIA yang kapalnya mengalami kecelakaan.
(2) Dalam hal kegiatan salvage membutuhkan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan kapal yang dapat menggangu keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan segera kegiatan salvage dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan kegiatan salvage, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(1) Kegiatan salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk:
a. memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya;
b. mengangkat dan menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya;
c. mengangkat dan menyingkirkan rintangan bawah air atau benda lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Rintangan bawah air atau benda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. benda yang tidak secara permanen dipasang di perairan; dan
b. benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
(3) Kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. survei;
b. pemindahan muatan dan/atau bahan bakar (cargo and fuel transferring);
c. penarikan (towing);
d. pengapungan (refloating); dan/atau
e. pemotongan, penutuhan (scrapping) atau penghancuran.
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan salvage, wajib memperoleh izin kegiatan salvage dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
b. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
c. fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air; dan
d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list, fotokopi sertifikat/dokumen operasional kapal yang masih berlaku.
(3) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan salvage dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Izin kegiatan salvage yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
Pasal 7
(1) Pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera INDONESIA yang kapalnya mengalami kecelakaan.
(2) Dalam hal kegiatan salvage membutuhkan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan kapal yang dapat menggangu keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air dapat melakukan segera kegiatan salvage dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan kegiatan salvage, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan segera kerangka kapalnya yang berada di perairan INDONESIA kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Syahbandar di pelabuhan terdekat menyampaikan informasi berupa data kapal dan posisi koordinat sementara kepada Direktur Jenderal untuk diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut INDONESIA, dan stasiun radio pantai.
(3) Pemilik kapal wajib melakukan survei keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya dengan mengikutsertakan petugas Syahbandar di pelabuhan terdekat dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat untuk memperoleh data yang meliputi:
a. posisi fix kerangka kapal dalam bentuk koordinat geografis (lintang dan bujur);
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jenis kerusakan dan kondisi konstruksi kerangka kapal;
c. kondisi perairan dalam bentuk peta bathymetric.
(4) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi dan penelitian data, dan hasilnya diumumkan oleh Direktur Jenderal melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut INDONESIA, dan Distrik Navigasi melalui stasiun radio pantai.
(5) Dalam hal kerangka kapal dan/atau muatannya mengganggu keselamatan berlayar berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat MENETAPKAN tingkat gangguan keselamatan berlayar.
Pasal 9
Tingkat gangguan keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan berdasarkan lokasi kerangka kapal dan/atau muatannya, jenis dan ukuran kerangka kapal, daerah sensitif di sekitar kerangka kapal, kepadatan lalu lintas pelayaran, jenis dan jumlah muatan/BBM sebagai berikut:
a. tingkat gangguan I apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
b. tingkat gangguan II apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
c. tingkat gangguan III apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan laut lepas yang kedalamannya seratus meter ke atas (≥ 100 m).
Pasal 10
(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian terhadap laporan hasil survei terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang termasuk dalam tingkat gangguan III dianggap tidak menggangu keamanan, keselamatan pelayaran, operasional pelabuhan, dan lingkungan maritim, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat memberikan pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya.
(2) Pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghapuskan kewajiban pemilik kapal untuk mengangkat dan/atau memindahkan muatan kapal dan/atau bahan bakar kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat kepada pemilik kapal dengan menerbitkan surat keterangan pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya dengan menggunakan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
Pasal 11
(1) Dalam hal kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
(2) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penyingkiran kembali Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
Pasal 12
Posisi kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang belum dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, belum diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut INDONESIA dan stasiun radio pantai sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, pemilik kapal wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya ke tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya yang ditentukan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(2) Tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(3) Penetapan tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya bersifat sementara sampai diterbitkan keputusan pencabutan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 14
Pasal 15
(1) Dalam hal ditemukan kerangka kapal dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya.
(2) Pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender melalui media cetak dan/atau elektronik nasional.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik, kerangka kapal dan/atau muatannya wajib disingkirkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(4) Penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan usaha yang memiliki izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
Pasal 16
(1) Penyingkiran kerangka kapal oleh badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4), dilaksanakan setelah memperoleh pelimpahan dari Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(2) Untuk memperoleh pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan www.djpp.kemenkumham.go.id
permohonan kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. akta pendirian perusahaan;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. rekomendasi Pemerintah Daerah sesuai dengan batas kewenangannya, untuk kerangka kapal hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. daftar peralatan;
b. kualifikasi tenaga kerja; dan
c. jadwal dan metode kerja.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat mengeluarkan Keputusan Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
Pasal 17
(1) Badan usaha yang telah mendapat pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib segera melakukan penyingkiran dengan mengajukan permohonan izin kegiatan.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
(3) Badan usaha yang telah memperoleh izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaksanakan kegiatan penyingkiran.
(4) Dalam hal penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya telah selesai dilaksanakan, badan usaha melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di www.djpp.kemenkumham.go.id
pelabuhan terdekat dan dilengkapi Berita Acara Peninjauan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengumumkan bebasnya lokasi dari keberadaan kerangka kapal dalam bentuk maklumat pelayaran melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dan berita pelaut INDONESIA serta dilaporkan kepada International Maritime Organization (IMO) oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya sebagai hasil penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kerangka kapal dan/atau muatannya menjadi milik negara dan dilakukan pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi dengan perhitungan biaya operasional penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal (wreck removal insurance) dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi (protection and indemnity).
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan penjamin yang diakui oleh Pemerintah.
(3) Kewajiban mengasuransikan penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal.
(4) Polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai persyaratan kelaikan kapal dan pengoperasian kapal di pelabuhan.
(5) Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. kapal perang;
b. kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintahan; dan
c. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB Kesatu
Laporan Kerangka Kapal dan Penetapan Tingkat Gangguan Keselamatan Berlayar
(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan segera kerangka kapalnya yang berada di perairan INDONESIA kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Syahbandar di pelabuhan terdekat menyampaikan informasi berupa data kapal dan posisi koordinat sementara kepada Direktur Jenderal untuk diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut INDONESIA, dan stasiun radio pantai.
(3) Pemilik kapal wajib melakukan survei keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya dengan mengikutsertakan petugas Syahbandar di pelabuhan terdekat dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat untuk memperoleh data yang meliputi:
a. posisi fix kerangka kapal dalam bentuk koordinat geografis (lintang dan bujur);
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. jenis kerusakan dan kondisi konstruksi kerangka kapal;
c. kondisi perairan dalam bentuk peta bathymetric.
(4) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi dan penelitian data, dan hasilnya diumumkan oleh Direktur Jenderal melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut INDONESIA, dan Distrik Navigasi melalui stasiun radio pantai.
(5) Dalam hal kerangka kapal dan/atau muatannya mengganggu keselamatan berlayar berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat MENETAPKAN tingkat gangguan keselamatan berlayar.
Pasal 9
Tingkat gangguan keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan berdasarkan lokasi kerangka kapal dan/atau muatannya, jenis dan ukuran kerangka kapal, daerah sensitif di sekitar kerangka kapal, kepadatan lalu lintas pelayaran, jenis dan jumlah muatan/BBM sebagai berikut:
a. tingkat gangguan I apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
b. tingkat gangguan II apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
c. tingkat gangguan III apabila kerangka kapal dan/atau muatannya berada di perairan laut lepas yang kedalamannya seratus meter ke atas (≥ 100 m).
Pasal 10
(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian terhadap laporan hasil survei terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang termasuk dalam tingkat gangguan III dianggap tidak menggangu keamanan, keselamatan pelayaran, operasional pelabuhan, dan lingkungan maritim, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat memberikan pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya.
(2) Pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghapuskan kewajiban pemilik kapal untuk mengangkat dan/atau memindahkan muatan kapal dan/atau bahan bakar kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat kepada pemilik kapal dengan menerbitkan surat keterangan pembebasan kewajiban penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya dengan menggunakan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
BAB Kedua
Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Pengumuman Kerangka Kapal
(1) Dalam hal kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
(2) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penyingkiran kembali Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
Posisi kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang belum dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, belum diumumkan melalui maklumat pelayaran, berita pelaut INDONESIA dan stasiun radio pantai sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, pemilik kapal wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB Ketiga
Jangka Waktu Penyingkiran dan Tempat Lain Untuk Kerangka Kapal
(1) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya ke tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya yang ditentukan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(2) Tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(3) Penetapan tempat lain atau dumping area untuk kerangka kapal dan/atau muatannya bersifat sementara sampai diterbitkan keputusan pencabutan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Dalam hal ditemukan kerangka kapal dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya.
(2) Pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender melalui media cetak dan/atau elektronik nasional.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik, kerangka kapal dan/atau muatannya wajib disingkirkan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(4) Penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan usaha yang memiliki izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(1) Penyingkiran kerangka kapal oleh badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4), dilaksanakan setelah memperoleh pelimpahan dari Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat.
(2) Untuk memperoleh pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air mengajukan www.djpp.kemenkumham.go.id
permohonan kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan menggunakan format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. akta pendirian perusahaan;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. rekomendasi Pemerintah Daerah sesuai dengan batas kewenangannya, untuk kerangka kapal hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. daftar peralatan;
b. kualifikasi tenaga kerja; dan
c. jadwal dan metode kerja.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat mengeluarkan Keputusan Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
Pasal 17
(1) Badan usaha yang telah mendapat pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib segera melakukan penyingkiran dengan mengajukan permohonan izin kegiatan.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4).
(3) Badan usaha yang telah memperoleh izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaksanakan kegiatan penyingkiran.
(4) Dalam hal penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya telah selesai dilaksanakan, badan usaha melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di www.djpp.kemenkumham.go.id
pelabuhan terdekat dan dilengkapi Berita Acara Peninjauan Lapangan yang diketahui oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat dengan menggunakan format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengumumkan bebasnya lokasi dari keberadaan kerangka kapal dalam bentuk maklumat pelayaran melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dan berita pelaut INDONESIA serta dilaporkan kepada International Maritime Organization (IMO) oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya sebagai hasil penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kerangka kapal dan/atau muatannya menjadi milik negara dan dilakukan pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(7) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi dengan perhitungan biaya operasional penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB Keenam
Asuransi Atas Kewajiban Penyingkiran Kerangka Kapal
(1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal (wreck removal insurance) dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi (protection and indemnity).
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan asuransi atau lembaga keuangan penjamin yang diakui oleh Pemerintah.
(3) Kewajiban mengasuransikan penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal.
(4) Polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai persyaratan kelaikan kapal dan pengoperasian kapal di pelabuhan.
(5) Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. kapal perang;
b. kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintahan; dan
c. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan untuk:
a. membangun, memindahkan, dan membongkar bangunan atau instalasi di perairan;
b. melakukan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan bangunan atau instalasi di perairan;
c. melakukan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal di bawah air;
d. melakukan kegiatan yang bersifat khusus yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air; dan
e. melakukan kegiatan di bawah air dengan menggunakan tenaga penyelam untuk pemeriksaan atau perbaikan atau penggantian atau pemeliharaan bangunan atau instalasi di perairan, termasuk tiang pancang dermaga, jembatan, dan anjungan lepas pantai.
(2) Kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. survei;
b. pembangunan;
c. pemindahan;
d. pemeriksaan, pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan;
e. pembongkaran.
(1) Kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan untuk:
a. membangun, memindahkan, dan membongkar bangunan atau instalasi di perairan;
b. melakukan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan bangunan atau instalasi di perairan;
c. melakukan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal di bawah air;
d. melakukan kegiatan yang bersifat khusus yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air; dan
e. melakukan kegiatan di bawah air dengan menggunakan tenaga penyelam untuk pemeriksaan atau perbaikan atau penggantian atau pemeliharaan bangunan atau instalasi di perairan, termasuk tiang pancang dermaga, jembatan, dan anjungan lepas pantai.
(2) Kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
a. survei;
b. pembangunan;
c. pemindahan;
d. pemeriksaan, pemeliharaan, penggantian, dan perbaikan;
e. pembongkaran.
BAB Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
b. fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list; dan
d. fotokopi sertifikat/dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.
(5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(8) Izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(9) Izin kegiatan pekerjaan bawah air yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
(1) Pelaksanaan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air didukung oleh tenaga penyelam.
(2) Tenaga penyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. paling rendah berijazah SMP sederajat;
b. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter hiperbarik; dan
c. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah.
(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha atau Lembaga Pelatihan yang telah diakreditasi oleh otoritas yang kompeten.
(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 23
Tenaga penyelam yang telah lulus pendidikan dan pelatihan penyelam diberikan sertifikat kompetensi penyelam dan buku harian penyelam yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai silabus, persyaratan badan usaha atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan penyelam, sertifikat kompetensi penyelam dan buku harian penyelam diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(1) Badan usaha pemegang izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
c. melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal; dan
d. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik, domisili perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
(2) Badan usaha pemegang izin kegiatan salvage dan/atau izin kegiatan pekerjaan bawah air wajib segera melaksanakan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan memasang Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal (wreck removal insurance) www.djpp.kemenkumham.go.id
dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi (protection and indemnity).
(2) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya yang kandas atau tenggelam.
(3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Pasal 27
(1) Badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(3) Apabila sanksi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan badan usaha tidak melakukan usaha perbaikan, dikenakan sanksi pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air selama 1 (satu) tahun.
(4) Apabila pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan badan usaha tidak melakukan usaha perbaikan, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(5) Pencabutan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan dalam hal badan usaha yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. melakukan tindakan yang melanggar aspek teknis sehingga mengakibatkan korban jiwa atau terancamnya keselamatan jiwa manusia;
c. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan dengan cara tidak sah;
d. perusahaan dinyatakan pailit; atau
e. perusahaan menyatakan membubarkan diri.
Pasal 28
(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal.
(2) Tata cara pengenaan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Badan usaha pemegang izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
c. melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal; dan
d. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik, domisili perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
(2) Badan usaha pemegang izin kegiatan salvage dan/atau izin kegiatan pekerjaan bawah air wajib segera melaksanakan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dan memasang Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal (wreck removal insurance) www.djpp.kemenkumham.go.id
dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi (protection and indemnity).
(2) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya yang kandas atau tenggelam.
(3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.
(1) Badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(3) Apabila sanksi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan badan usaha tidak melakukan usaha perbaikan, dikenakan sanksi pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air selama 1 (satu) tahun.
(4) Apabila pembekuan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan badan usaha tidak melakukan usaha perbaikan, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(5) Pencabutan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan dalam hal badan usaha yang bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. melakukan tindakan yang melanggar aspek teknis sehingga mengakibatkan korban jiwa atau terancamnya keselamatan jiwa manusia;
c. memperoleh izin usaha atau izin kegiatan dengan cara tidak sah;
d. perusahaan dinyatakan pailit; atau
e. perusahaan menyatakan membubarkan diri.
Pasal 28
(1) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal.
(2) Tata cara pengenaan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1990 tentang Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
(3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. akta pendirian perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
c. surat keterangan domisili.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
c. memiliki peralatan kerja yang terdiri atas:
1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
2. 1 (satu) set pompa salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
3. 1 (satu) set alat survei;
4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah; dan
5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi.
d. memiliki 4 (empat) set alat selam Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) atau 1 (satu) set alat selam Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA);
e. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge atau tug boat berbendera INDONESIA; dan
f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis pipe/cable laying barge/vessel atau tug boat berbendera INDONESIA.
(6) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan www.djpp.kemenkumham.go.id
permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di seluruh INDONESIA dan selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.
(1) Terhadap badan usaha patungan (joint venture), dapat diberikan izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air untuk melakukan kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha patungan (joint venture) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, disertai dengan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. akta pendirian perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. surat keterangan domisili; dan
d. surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang dengan ketentuan kepemilikan saham pihak INDONESIA lebih besar atau dominan dari kepemilikan saham pihak asing.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
b. memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan;
c. memiliki peralatan kerja paling sedikit:
1. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air;
2. 1 (satu) set pompa untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
3. 1 (satu) set alat survei;
4. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah;
5. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi; dan
6. 1 (satu) set diving chamber.
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. memiliki paling sedikit 2 (dua) set alat selam Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA) dan 1 (satu) unit sistem peralatan selam saturasi gas campuran (mix gas);
e. untuk kegiatan salvage memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis crane barge dengan kapasitas angkat dua ratus ton ke atas (≥ 200 T) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (≥ 5000 HP) berbendera INDONESIA; dan
f. untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja pipe/cable laying barge/vessel lima ribu grosse tonnage ke atas (≥ 5000 GT) atau tug boat lima ribu horse power ke atas (≥ 5000 HP) berbendera INDONESIA.
(5) Berdasarkan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(8) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa berlakunya disesuaikan dengan surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang dan memenuhi kewajiban yang ditentukan.
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan salvage, wajib memperoleh izin kegiatan salvage dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
b. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
c. fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air; dan
d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list, fotokopi sertifikat/dokumen operasional kapal yang masih berlaku.
(3) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan salvage dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Izin kegiatan salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7) Izin kegiatan salvage yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.
(1) Penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal kandas atau tenggelam sesuai penetapan tingkat gangguan keselamatan berlayar sebagai berikut:
a. di lokasi tingkat gangguan I penyingkiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
b. di lokasi tingkat gangguan II penyingkiran dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
c. di lokasi tingkat gangguan III penyingkiran dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal posisi kerangka kapal dan/atau muatannya sangat membahayakan keamanan dan keselamatan berlayar, mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, dan/atau pencemaran lingkungan maritim, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat memerintahkan kepada pemilik kapal untuk segera menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya.
(3) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat memberikan surat peringatan kepada pemilik kapal yang belum melaksanakan kewajiban penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyingkiran.
(4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan surat peringatan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik kapal belum melaksanakan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya, penyingkiran kerangka kapal wajib dilakukan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat atas biaya pemilik kapal.
(6) Apabila pemilik kapal tidak dapat memberikan biaya penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pemilik kapal wajib menyerahkan kerangka kapal dan/atau muatannya kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan membuat berita acara serah terima.
(7) Berdasarkan berita acara serah terima kerangka kapal dan/atau muatannya dari pemilik kapal kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis menerbitkan surat penghapusan (deletion certificate) dan melimpahkan pelaksanaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id
muatannya kepada badan usaha yang memiliki izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(8) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan penyingkiran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan, membayar ganti rugi pencemaran lingkungan laut dan ganti rugi atas kehilangan nyawa manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal dibutuhkan kecepatan bertindak untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat meminta bantuan kapal dan peralatan dari badan usaha pelabuhan dan/atau pelayaran setempat.
(1) Penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal kandas atau tenggelam sesuai penetapan tingkat gangguan keselamatan berlayar sebagai berikut:
a. di lokasi tingkat gangguan I penyingkiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
b. di lokasi tingkat gangguan II penyingkiran dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
c. di lokasi tingkat gangguan III penyingkiran dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal posisi kerangka kapal dan/atau muatannya sangat membahayakan keamanan dan keselamatan berlayar, mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, dan/atau pencemaran lingkungan maritim, Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat memerintahkan kepada pemilik kapal untuk segera menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya.
(3) Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat memberikan surat peringatan kepada pemilik kapal yang belum melaksanakan kewajiban penyingkiran kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyingkiran.
(4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan surat peringatan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik kapal belum melaksanakan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya, penyingkiran kerangka kapal wajib dilakukan oleh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat atas biaya pemilik kapal.
(6) Apabila pemilik kapal tidak dapat memberikan biaya penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pemilik kapal wajib menyerahkan kerangka kapal dan/atau muatannya kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dengan membuat berita acara serah terima.
(7) Berdasarkan berita acara serah terima kerangka kapal dan/atau muatannya dari pemilik kapal kepada Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis menerbitkan surat penghapusan (deletion certificate) dan melimpahkan pelaksanaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id
muatannya kepada badan usaha yang memiliki izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air.
(8) Pemilik kapal yang lalai melaksanakan penyingkiran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang mengalami kecelakaan, membayar ganti rugi pencemaran lingkungan laut dan ganti rugi atas kehilangan nyawa manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Dalam hal dibutuhkan kecepatan bertindak untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, pencemaran lingkungan laut, dan kehilangan nyawa manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di pelabuhan terdekat dapat meminta bantuan kapal dan peralatan dari badan usaha pelabuhan dan/atau pelayaran setempat.
(1) Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus mendapat izin kegiatan pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini, disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja;
b. fotokopi surat izin usaha perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list; dan
d. fotokopi sertifikat/dokumen kelaikan dan operasional kapal yang masih berlaku.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan peta wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.
(5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin kegiatan pekerjaan bawah air dengan menggunakan format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
(8) Izin kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(9) Izin kegiatan pekerjaan bawah air yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal.