PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi

PERMEN Nomor pm7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Standarisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, dan menerapkan standar kompetensi kerja. 3. Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SSKKN) adalah tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardrisasi nasional kerja INDONESIA. 4. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI) adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh intansi Pembina sektor atau instansi Pembina lapangan usaha. 6. Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SKKNI SEKTOR TRANSPORTASI

Pasal 2

Koreksi

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA Sektor Transportasi yang selanjutnya disingkat RIP-SKKNI Sektor Transportasi disusun berdasarkan struktur dan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

Struktur dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pendahuluan, meliputi: 1. latar belakang; 2. tujuan dan sasaran; dan 3. ruang lingkup; b. Acuan normatif, meliputi: 1. acuan normatif; dan 2. arah dan kebijakan penetapan prioritas, aspek substantif, aspek administratif, dan organisatoris penyusunan SKKNI; c. Metode Penyusunan; d. Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Transportasi; e. Program penyusunan SKKNI Sektor Trasportasi; f. Organisasi pelaksanaan Penyusunan SKKNI; g. Rekomendasi pelaksanaan; dan h. Lampiran: Peta Kompetensi.

Pasal 4

(1) RIP SKKNI Sektor Transportasi diwujudkan dalam bentuk peta kompetensi yang meliputi: a. Bidang Kereta Api; b. Bidang Darat; c. Bidang Laut; d. Bidang Udara; dan e. Bidang Angkutan Multimoda. (2) Peta Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) RIP SKKNI merupakan rencana program pengembangan SKKNI di Bidang Transportasi. (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setelah dilakukan pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi. (3) Rencana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan selaku Ketua Komite.

Pasal 6

(1) Pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi: a. analisis tujuan (main purpose); b. analisis fungsi kunci (key function); c. analisis fungsi utama (main function) untuk mencapai masing-masing fungsi kunci; d. analisis fungsi dasar (basic function) untuk mencapai masing-masing fungsi utama. (2) Pemetaan kompetensi kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Setelah Pemetaan kompetensi ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri selanjutnya menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA Sektor Transportasi (SKKNI) sesuai dengan skala prioritas. (2) Penyusunan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA Sektor Transportasi (RSKKNI), yang meliputi: a. identifikasi lingkup sektor dan subsektor; dan b. identifikasi bidang dan subbidang. (3) Identifikasi sektor, subsektor, bidang, dan subbidang sebagaimana tersebut pada ayat (2), digunakan untuk menentukan jumla dan jenis unit kompetensi serta ruang lingkup cakupan kompetensi untuk suatu bidang pekerjaan yang dituangkan dalam SKKNI. (4) Acuan untuk pemetaan terhadap identifikasi lingkup sektor, subsektor, bidang, dan subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pedoman Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 8

(1) Perumusan Rancangan SKKNI dilakukan dengan metode riset lapangan/penyusunan, adaptasi, atau adopsi. (2) Perumusan Rancangan SKKNI dengan metode riset lapangan /penyusunan disusun menggunakan model Regional Model Competency Standard (RMCS). (3) Perumusan rancangan SKKNI dengan metode adaptasi/adopsi, menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Kerja Internasional.

Pasal 9

(1) SKKNI yang telah disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan, dengan struktur urutan meliputi: a. sektor; b. subsektor; c. bidang; d. subbidang; e. pekerjaan/bidang keahlian/profesi; f. unit kompetensi; g. elemen kompetensi; h. kriteria untuk kerja; i. batasan variabel; j. panduan penilaian; dan k. kompetensi kunci. (2) SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberlakukan oleh Menteri sebelum diberlakukan secara nasional.

Pasal 10

(1) Penyusunan unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas unsur: a. kode unit; b. judul unit; c. deskripsi unit; d. elemen kompetensi; e. kriteria unjuk kerja; f. batasan variable; g. panduan penilaian; dan h. kompetensi kunci. (2) Unit kompetensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan program pelatihan dan materi uji kompetensi untuk jaminan kualitas tenaga kerja.

Pasal 11

(1) Unit kompetensi untuk satu bidang keahlian/pekerjaan pada SKKNI dikelompokan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: a. kelompok kompetensi umum (general); b. kelompok kompetensi inti (fungsional); c. kelompok kompetensi khusus (spesifik); dan d. kelompok kompetensi pilihan (optional). (2) Uraian lebih lanjut yang berkenaan dengan pengelompokan sebagaimana tersebut pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penyusunan SKKNI.

BAB IV

KOMPETENSI KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Pasal 18

Koreksi

Kompetensi kerja di Sektor Transportasi terdiri atas: a. Kompetensi di Bidang Kereta Api; b. Kompetensi di Bidang Darat; c. Kompetensi di Bidang Laut; d. Kompetensi di Bidang Udara; dan e. Kompetensi di Bidang Angkutan Multimoda.

Pasal 19

Koreksi

Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas 3 (tiga) jenis standar kompetensi kerja, yaitu: a. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA (SKKNI); b. Standar Internasional;dan c. Standar Khusus.

Pasal 20

Ketiga jenis standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam pengembangan dan penerapannya harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau industri.

Pasal 21

(1) Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan oleh Menteri yang mengawasi ketenagakerjaan atas usulan Menteri Perhubungan. (2) Standar Kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Menteri melalui Komite SKKNI sektor transportasi.

Pasal 22

(1) Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dikembangkan dan ditetapkan oleh Organisasi atau asosiasi Internasional yang memiliki kewenangan MENETAPKAN standar internasional. (2) Standar internasional sebagaimana tersebut pada ayat (1), berlaku secara internasional di banyak negara dan dapat diadopsi menjadi SKKNI melalui proses adopsi atau adaptasi yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan SKKNI.

Pasal 23

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dikembangkan dan digunakan oleh organisasi sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau oraganisasi lain yang memerlukan. (2) Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan menjadi SKKNI dengan mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penyusunan SKKNI dari Kementerian Ketenagakerjaan. (3) Proses pengembangan SKKNI dari standar khusus harus dilakukan registrasi, visitasi, dan verifikasi oleh Menteri Tenaga Kerja atas usul: a. Badan Usaha; b. Asosiasi INDONESIA; c. Asosiasi Profesi; dan d. Lembaga Diklat.

Pasal 24

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 keanggotaannya disusun dan diusulkan oleh Kepala Badan untuk ditetapkan oleh Menteri. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat adhoc yang terdiri atas unsur: a. Pemerintah; b. Perwakilan Perguruan Tinggi; dan c. Perwakilan Asosiasi terkait baik asosiasi profesi maupun asosiasi industri. (3) Tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas Komite diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 25

Komite dalam menyusun SKKNI harus melalui 7 (tujuh) tahapan, yang meliputi: a. Tahap I technical meeting; b. Tahap II kajian akademis; c. Tahap III Verifikasi Draft rencana; d. Tahap IV Prakonvensi & Verifikasi I; e. Tahap V Prakonvensi & Verifikasi II; f. Tahap VI Konvensi;dan g. Tahap VII usulan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI.

Peraturan Menteri Nomor pm7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26