PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

PERMEN Nomor pm64 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 757) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pasal 41

Koreksi

(1) Kajian Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Persetujuan Direktur Jenderal terhadap kelayakan lokasi Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, diberikan untuk kajian kelayakan lokasi Bandar Udara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, diajukan oleh pemrakarsa yang terdiri atas: a. surat permohonan usulan penetapan lokasi Bandar Udara; b. surat rekomendasi dari gubernur/bupati/wali kota terhadap kesesuaian rencana lokasi Bandar Udara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal pada daerah/wilayah setempat; c. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal, untuk Pemerintah Daerah dimana lokasi yang dimohonkan telah memiliki/ditetapkan/disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tataran Transportasi Wilayah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Tataran Transportasi Lokal; d. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lahan untuk Bandar Udara yang diselenggarankan oleh Badan Usaha Bandar Udara; e. surat keterangan dari instansi yang berwenang, bahwa rencana lokasi Bandar Udara tidak berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, daerah cagar alam/budaya, lahan konservasi atau potensi sumber daya alam; dan f. surat kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tataguna lahan sekitar Bandar Udara oleh Bupati/Wali kota. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, huruf e, dan huruf f, dikeluarkan oleh instansi yang berwenag secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Contoh format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

Pasal I

Pasal 40

Pasal I

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 48

Pasal 49

Pasal II