PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm59 Tahun 2016 tentang SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE

PERMEN Nomor pm59 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara adalah izin pengoperasian bagi satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan komunikasi radio pesawat udara. 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang diatmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi buka karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Pemohon Sertifikasi Stasiun Penerbangan Pesawat Udara adalah setiap orang, Badan Hukum INDONESIA, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Angkutan Udara, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, serta Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan yang mengajukan permohonan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara. 4. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

SERTIFIKAT STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE)

Pasal 5

Koreksi

(1) Pesawat udara dengan registrasi INDONESIA wajib memiliki dan membawa sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara. (2) Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. (3) Untuk pesawat udara dengan registrasi asing, sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara harus dapat diperlihatkan pada saat dilakukan pengawasan oleh Inspektur Penerbangan.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara, pemohon sertifikat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. salinan akte pendirian badan hukum atau identitas bagi pemohon perorangan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon perorangan; c. surat Keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; d. data dan Spesifikasi teknik perangkat yang akan dioperasikan; e. salinan Air Operator Certificate (AOC) atau Operating Certificate (OC); f. salinan Certificate of Registration (C of R) atau Surat alokasi tanda pendaftaran pesawat udara; g. salinan Informasi Registrasi Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz; dan h. Izin Stasiun Radio (ISR) Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi Spektrum Frekuensi Radio. (2) Permohonan penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi/perusahaan/unit kerja terkait.

Pasal 7

Alur proses penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara adalah sebagai berikut: a. Direktur Jenderal melakukan verifikasi persyaratan permohonan penerbitan izin sertifikasi; b. Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kekurangan persyaratan permohonan tersebut; c. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat penjelasan bahwa permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan pihak pemohon belum menindaklanjuti hal tersebut, maka permohonan dianggap batal; dan d. Apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1) Untuk memperpanjang sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara pemegang izin sertifikat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. data dan spesifikasi teknik perangkat yang akan dioperasikan; b. salinan Certificate of Registration (C of R); c. salinan Certificate of Airworthiness (C of A); d. salinan surat sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara terdahulu; dan e. salinan Informasi Registrasi Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz. (2) Alur proses perpanjangan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana alur proses penerbitan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara. (3) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku sertifikat.

Pasal 9

Penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 10

Izin stasiun pesawat udara dikeluarkan dalam bentuk sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara.

Pasal 11

(1) Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara memuat sebagai berikut: a. nomor surat; b. nomor pendaftaran; c. nama pemilik; d. alamat pemilik; e. data pesawat udara; 1) registrasi pesawat udara; 2) tipe pesawat udara; 3) serial number pesawat udara; 4) kebangsaan (nationality); f. data teknis; 1) daya antena; 2) sistem antena; 3) frekuensi; 4) kelas siaran; 5) merk - tipe - nomor seri; 6) sumber tenaga; 7) letak peralatan. g. klausul peringatan; h. masa berlaku; i. tanggal pengesahan; dan j. tanda tangan pengesahan. (2) Format sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Masa berlaku sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara selama 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dinyatakan tidak berlaku apabila: a. pesawat udara sudah tidak beroperasi; b. pesawat udara dipindahtangankan ke pihak lain; dan c. pesawat udara mengalami perubahan tanda pendaftaran.

Pasal 14

(1) Pemegang sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dapat melakukan perubahan data administrasi dan/atau pencabutan sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Perubahan data sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perubahan data administrasi meliputi: 1) perubahan nama badan hukum; 2) perubahan nama penanggungjawab; dan 3) perubahan domisili badan hukum pemilik izin sertifikasi stasiun radio. b. perubahan data perangkat meliputi: 1) perubahan registrasi pesawat udara; 2) perubahan frekuensi; dan 3) perubahan merk, tipe, part number dan serial number perangkat. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data administrasi dan/atau data perangkat pada sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara diberikan berdasarkan hasil evaluasi. (4) Persetujuan atas permohonan perubahan data administrasi dan/atau data perangkat dituangkan dalam sertifikat stasiun penerbangan di pesawat udara baru.

Peraturan Menteri Nomor pm59 Tahun 2016 tentang SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18