PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm58 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 25

Koreksi

(1) Fungsional Perencana Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang (IV/ b), wajib mengumpulkan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (2) Fungsional Perencana Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, Golongan Ruang (IV/ c), wajib mengumpulkan sekurangkurangnya 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (3) Fungsional Perencana Utama yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, Golongan Ruang (IV/d) sampai dengan Fungsional Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang (IV/e), wajib mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. (4) Fungsional Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. (5) Fungsional Perencana yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama di luar unsur pendidikan dan/atau pengembangan profesi. (6) Fungsional Perencana Pertama yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (7) Fungsional Perencana Muda yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (8) Fungsional Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (9) Fungsional Perencana Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan fungsional Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/ d yang telah memperoleh pangkat/jabatan, pada tiap 2 (dua) tahun sejak menduduki pangkat/jabatan tersebut wajib mengumpulkan angka kredit paling sedikit 36 (tiger puluh enam) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (10) Fungsional Perencana Utama, Pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/ e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama. (11) Fungsional Perencana yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ ilmiah di bidang perencanaan yang diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut : a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu. (12)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling banyak 3 (tiga) orang.

Peraturan Menteri Nomor pm58 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

BAB XIII

Pasal 34

BAB XIV

Pasal 35

BAB XV

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB XVI

Pasal 39

BAB XVII

Pasal 40

BAB XVIII

Pasal 41

Pasal 42