Peraturan Menteri Nomor pm57 Tahun 2019 tentang KONFIRMAS…

Pasal 1

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. 2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. 3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah. 4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. 6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) KSWP dilakukan terhadap pelayanan publik tertentu berupa Perizinan Berusaha di bidang transportasi. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OSS sebagaimana tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Koreksi

(1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan. (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang diselenggarakan secara elektronik melalui: a. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau b. sistem informasi yang dikembangkan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik setelah dikoordinasikan dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi yang terhubung dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik oleh wajib pajak. (2) KSWP yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Koreksi

(1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan. (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan tidak dapat di proses lebih lanjut. (3) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Koreksi

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pelayanan publik melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini. (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm57 Tahun 2019 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI BIDANG TRANSPORTASI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8