Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang tarifnya dibawah biaya operasional dan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian Pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.
4. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai penugasan penyelenggaraan Pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan.