Peraturan Menteri Nomor pm47 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN...

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 591) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan: a. pengusulan calon peserta; b. seleksi administrasi; c. survei lokasi penilaian; d. penilaian hasil survei; e. penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha; dan f. penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. (2) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh gubernur kepada Direktur Jenderal. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk memastikan kelayakan kabupaten/kota yang diikutsertakan dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. (4) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (5) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. (6) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan transportasi perkotaan di kabupaten/kota yang dinilai. (7) Penilaian hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur yang berasal dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri; d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. akademisi perguruan tinggi; dan f. pengamat transportasi. (9) Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm47 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal I

Pasal 9

Pasal II

Pasal I

Pasal 9

Pasal II