PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm46 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

PERMEN Nomor pm46 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1355) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 4

Koreksi

(1) Persetujuan penggunaan Kapal Asing untuk jenis kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri diberikan berdasarkan permohonan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan melampirkan persyaratan: a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis; b. charter party antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan pemilik Kapal Asing dan kontrak kerja dan/atau surat penunjukan dari pemberi kerja; c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang telah dikukuhkan dan dilegalisir; d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan atau pendaftaran Kapal; e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan kapal; f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal; g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal; h. fotokopi daftar/sijil awak kapal yang ditandatangani oleh nakhoda kapal; i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan; dan j. surat keterangan dari pemilik kapal yang menerangkan bahwa bersedia menerima taruna praktek laut; (2) Dalam hal jenis kapal tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf i, pemohon harus melampirkan surat keterangan dari badan klasifikasi negara bendera, badan klasifikasi asing, atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional. (3) Standar operasional prosedur tata cara penempatan taruna praktek laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disusun oleh Direktur Jenderal. (4) Pemberian Persetujuan penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali upaya pengadaan Kapal Berbendera INDONESIA oleh Pemilik Pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan, diikuti oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, atau Pemilik Kapal berbendera INDONESIA. (5) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemohon mengajukan permohonan penggunaan kapal asing yang dibuktikan dengan pengumuman pengadaan melalui media elektronik dan/atau media cetak berskala nasional paling sedikit 1 (satu) kali. (6) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan khusus untuk permohonan persetujuan kapal asing yang baru akan melakukan kegiatan di wilayah perairan INDONESIA. (7) Pengumuman pengadaan yang merupakan bukti pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu syarat permohonan persetujuan penggunaan kapal asing yang disampaikan kepada Direktur Jenderal. (8) Jenis kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm46 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 16A

Pasal II