Peraturan Menteri Nomor pm45 Tahun 2017 tentang Perubahan…

Pasal 32

(1) Badan Usaha Angkutan Udara dapat mengajukan permohonan izin rute penerbangan kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan izin rute pada rute penerbangan yang sudah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha, harus melampirkan: a. rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha; b. jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara; c. jenis dan tipe pesawat, utilisasi penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan; d. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi; dan e. kemampuan teknis operasi bandar udara dari Direktorat teknis terkait. (3) Terhadap permohonan izin rute pada rute penerbangan yang belum ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha, Badan Usaha Angkutan Udara harus mengusulkan rute penerbangan dimaksud dalam lampiran surat izin usaha angkutan udara niaga. (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap permohonan dan persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Direktur Jenderal dapat menerbitkan izin rute paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. (6) Direktur Jenderal dapat menolak permohonan izin rute paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. 2. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan ketentuan Pasal 32a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 32a (1) Permohonan izin rute pada rute penerbangan yang belum ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyampaikan rencana usaha (business plan) penambahan dan/atau perubahan rute paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin rute penerbangan; b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin rute penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal tidak menyampaikan rencana usaha (business plan) penambahan dan/atau perubahan rute, maka izin rute penerbangan tersebut dibekukan; dan c. apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya izin rute penerbangan, penyempurnaan rencana usaha (business plan) penambahan dan/atau perubahan rute belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal, maka izin rute penerbangan tersebut dicabut; dan d. dalam hal masa berlaku izin rute penerbangan tidak sampai 6 (enam) bulan, harus menyelesaikan rencana usaha (business plan) dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan. (2) Izin rute penerbangan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diajukan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. (3) Apabila rencana usaha (business plan) belum mendapat persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, rute dimaksud tidak dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun sejak menghentikan operasi penerbangan. (4) Permohonan izin rute baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus melampirkan: a. jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapat rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara; b. jenis dan tipe pesawat, utilisasi penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan; c. rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi; dan d. kemampuan teknis operasi bandar udara dari Direktorat teknis terkait. 3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Koreksi

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan pengembangan usaha angkutan udara berupa: a. perubahan rute penerbangan dalam dan/atau luar negeri secara menyeluruh atau komprehensif dalam lampiran surat izin angkutan udara niaga berjadwal; dan b. penambahan rute penerbangan dalam dan/atau luar negeri sebagian atau parsial dalam lampiran surat izin angkutan udara niaga berjadwal. 4. Ketentuan Pasal 33a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33a (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat melakukan perubahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, setelah melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata selama 1 (satu) tahun atau telah melayani sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari rute dalam lampiran surat izin usaha secara nyata dan terus-menerus. (2) Perubahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (3) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal hanya dapat melakukan perubahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (4) Untuk mendapatkan persetujuan perubahan rute penerbangan dalam lampiran surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha angkutan udara niaga berjadwal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. aspek administrasi berupa: 1. akta badan usaha angkutan udara dan surat persetujuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili badan usaha atas nama Direktur Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 4. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; 5. tanda bukti penambahan dana apabila diperlukan terkait kebutuhan modal kerja; 6. laporan keuangan internal badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada posisi terakhir; dan 7. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir. b. aspek rencana usaha (business plan) untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun meliputi: 1. jenis dan jumlah pesawat yang dimiliki dan dikuasai dan akan dioperasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. rencana pusat kegiatan operasi (operation base) dan rute penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; 3. aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara (demand); 4. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara; 5. kesiapan atau kelayakan operasi; 6. sumber pembiayaan perubahan rute; 7. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan; dan 8. proyeksi keuangan yang berkesinambungan dengan laporan keuangan terakhir. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sampai sengan angka 4 diserahkan apabila terdapat perubahan. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya dapat ditunjukkan kepada Direktur Jenderal apabila diperlukan. (7) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi. 5. Ketentuan Pasal 33b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33b (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menambah daftar rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah rute yang terdapat dalam lampiran surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal, setelah melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata selama 1 (satu) tahun. (2) Penambahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. (3) Penambahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total keseluruhan penambahan daftar rute penerbangan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. (4) Untuk mendapatkan persetujuan penambahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha angkutan udara niaga berjadwal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan : a. aspek administrasi berupa : 1. akta badan usaha angkutan udara dan surat persetujuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. surat keterangan domisili badan usaha atas nama Direktur Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 4. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; 5. tanda bukti penambahan dana apabila diperlukan terkait kebutuhan modal kerja; 6. laporan keuangan internal badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada posisi terakhir; dan 7. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir. b. rencana usaha (business plan) untuk 5 (lima) tahun ke depan, paling sedikit memuat: 1. keseimbangan permintaan dan penawaran per rute penerbangan; 2. kesiapan armada udara dan sumber daya manusia; 3. analisa proyeksi laba-rugi (termasuk analisa Break Event Point/BEP) per rute penerbangan; 4. sumber pembiayaan penambahan rute; dan 5. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan laporan keuangan posisi terakhir sebelum rencana usaha (business plan) diajukan. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 diserahkan apabila terdapat perubahan. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya dapat ditunjukkan kepada Direktur Jenderal apabila diperlukan. (7) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi. (8) Penambahan daftar rute penerbangan yang telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah rute yang terdapat dalam lampiran surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), penambahan rute baru dalam lampiran surat izin usaha dapat dilakukan dengan mengurangi rute penerbangan yang terdapat dalam lampiran surat izin usaha paling banyak 10% (lima per seratus) pada kurun waktu yang sama. 6. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 68

Pasal 2