Peraturan Menteri Nomor pm42 Tahun 2018 tentang Piagam Pe…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Pimpinan Kementerian Perhubungan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 4. Auditi adalah orang atau unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh Inspektorat Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yang paling sedikit terdiri atas: a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan; b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan; c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan d. memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Koreksi

Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: a. Piagam Pengawasan Intern; dan b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Koreksi

Format Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tata cara tetap pelaksanaan pengawasan dan standar audit intern dan kode etik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 484 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7