Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
3. Penyesuaian Ijazah adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang telah memperoleh dan/atau memiliki surat tanda tamat belajar atau ijazah dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan.
4. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen sejenis yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh lembaga pendidikan yang berwenang, negeri atau swasta yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
5. Memperoleh Ijazah adalah kondisi dimana PNS memperoleh ijazah setelah menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dan/atau surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.
6. Memiliki Ijazah adalah kondisi dimana PNS memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.
7. Surat Tugas Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal dengan biaya dari pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Surat Izin Belajar adalah dokumen dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang diizinkan untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah dokumen yang menerangkan tentang kepemilikan ijazah sebelum diangkat menjadi PNS.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai patokan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.
11. Profil Kompetensi Individu adalah gambaran informasi data dan informasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakta.
12. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro/ Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal / Kepala Sekretariat KNKT/ Ketua Mahpel / Kepala Badan Pengusahaan Batam.
13. Pemberian Kuasa adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang lebih rendah kedudukannya untuk dan atas nama pejabat pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan, dan pejabat yang telah menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat yang lain.
14. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
15. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk tertib administrasi kepegawaian dan memberikan pedoman bagi pegawai dalam penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan motivasi pengembangan diri dan mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dalam organisasi.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kewenangan pelaksanaan Penyesuaian Ijazah;
b. kepanitiaan;
c. perencanaan Penyesuaian Ijazah;
d. tata cara Penyesuaian Ijazah;
e. pengecualian keikutsertaan dalam Penyesuaian Ijazah; dan
f. pengangkatan dalam jabatan baru.
Menteri Perhubungan memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal cq.
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk melaksanakan penyesuaian ijazah bagi PNS
yang memperoleh/memiliki ijazah Strata 3, Strata 2, Strata1/ DIV/ Sederajat, D.III./ Sederajat, D.II/ Sederajat, SLTA/ Sederajat, dan SLTP/ Sederajat di lingkungan Kementerian Perhubungan.
(1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi membentuk kepanitiaan penyesuaian ijazah yang susunannya terdiri dari:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk kelompok sekretariat yang bertanggungjawab kepada ketua panitia.
(3) Pembentukan kepanitian ujian dan kelompok sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana tercantum pada Contoh 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Tugas Pokok Panitia penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
a. memeriksa keaslian ijazah;
b. menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan penyesuaian ijazah;
c. MENETAPKAN tempat dan jadwal ujian;
d. menyiapkan daftar calon tenaga pengajar dan tenaga penguji;
e. menyiapkan soal-soal ujian dari penguji;
f. meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
g. mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji;
h. menyelenggarakan pelaksanaan ujian tertulis;
i. menyiapkan bahan rapat kelulusan;
j. menyiapkan surat keputusan penetapan kelulusan;
k. menyiapkan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah (STLUPI); dan
l. menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.
(1) Pimpinan unit kerja eselon II pusat dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis pada awal bulan Juni menyusun formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah dan secara hierarki diusulkan kepada Menteri Perhubungan cq.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan melalui pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
(2) Penyusunan formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Contoh 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4) Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi melaksanakan analisis jabatan paling singkat 4 (empat) tahun sekali, dan analisis beban kerja minimal paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
(5) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah ditetapkan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober.
Pasal 9
(1) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 3 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 10
(1) Biro Kepegawaian dan Organisasi bertugas mendistribusikan formasi penyesuaian ijazah yang telah ditetapkan kepada seluruh unit kerja meliputi Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
Pasal 11
(1) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyusun rencana kerja dan anggaran serta melaksanakan sosialisasi formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah yang telah ditetapkan.
(2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
Pasal 12
Jenjang Penyesuaian Ijazah terdiri dari:
a. Penyesuaian Ijazah Strata 3, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S3;
b. Penyesuaian Ijazah Strata 2, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S2;
c. Penyesuaian Ijazah Strata 1/Diploma IV, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S1/Diploma IV;
d. Penyesuaian Ijazah Diploma III, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah Diploma III;
e. Penyesuaian Ijazah Diploma II, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah Diploma II;
f. Penyesuaian Ijazah SLTA, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah SLTA; dan
g. Penyesuaian Ijazah SLTP, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah SLTP.
Pasal 13
Keikutsertaan dalam kegiatan penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan awal ke jenjang satu tingkat diatasnya dan seterusnya.
Pasal 14
Pasal 15
(1) Materi Penyesuaian Ijazah bagi peserta Tingkat Strata 1 ke atas, terdiri dari:
a. Wawasan Kebangsaan;
b. Rencana strategik perhubungan;
c. Kebijakan Kepegawaian SDM;
d. Budaya kerja;
e. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
f. Pengetahuan Sub Sektor;
g. Bahasa Inggris;
h. KORPRI;
i. Bahasa INDONESIA;
j. Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan; dan
k. Metode penulisan makalah ilmiah.
(2) Waktu pembekalan materi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan ketentuan 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
Pasal 16
(1) Materi Penyesuaian Ijazah bagi peserta Tingkat DIII ke bawah, terdiri dari:
a. Wawasan Kebangsaan;
b. Kebijakan Kepegawaian SDM;
c. Budaya kerja;
d. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
e. Pengetahuan Sub sektor;
f. KORPRI;
g. Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan; dan
h. Bahasa INDONESIA.
(2) Waktu pembekalan materi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan ketentuan 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
Pasal 17
(1) Peserta Penyesuaian Ijazah terdiri dari PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang diperbantukan maupun dipekerjakan pada Instansi Lain.
Pasal 18
(1) Jumlah peserta untuk setiap formasi jabatan lowong penyesuaian ijazah dibatasi paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan jabatan lowong.
(2) Jumlah peserta Penyesuaian Ijazah untuk setiap angkatan terdiri dari paling kurang 75 (tujuh puluh lima) peserta dan paling banyak 100 (seratus) peserta.
(3) Jumlah angkatan setiap tahun paling sedikit terdiri dari 1( satu) angkatan dan paling banyak sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
Pasal 19
(1) Anggaran penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian dan Organisasi dan/atau unit kerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Anggaran penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi akomodasi, transportasi, dan biaya penyelenggaraan lainnya.
(1) Pimpinan unit kerja eselon II pusat dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis pada awal bulan Juni menyusun formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah dan secara hierarki diusulkan kepada Menteri Perhubungan cq.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan melalui pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
(2) Penyusunan formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Contoh 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4) Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi melaksanakan analisis jabatan paling singkat 4 (empat) tahun sekali, dan analisis beban kerja minimal paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
(5) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah ditetapkan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober.
Pasal 9
(1) Formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 3 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 10
(1) Biro Kepegawaian dan Organisasi bertugas mendistribusikan formasi penyesuaian ijazah yang telah ditetapkan kepada seluruh unit kerja meliputi Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
Pasal 11
(1) Biro Kepegawaian dan Organisasi menyusun rencana kerja dan anggaran serta melaksanakan sosialisasi formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah yang telah ditetapkan.
(2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
BAB Kedua
Jenjang, Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian Ijazah
Jenjang Penyesuaian Ijazah terdiri dari:
a. Penyesuaian Ijazah Strata 3, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S3;
b. Penyesuaian Ijazah Strata 2, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S2;
c. Penyesuaian Ijazah Strata 1/Diploma IV, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah S1/Diploma IV;
d. Penyesuaian Ijazah Diploma III, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah Diploma III;
e. Penyesuaian Ijazah Diploma II, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah Diploma II;
f. Penyesuaian Ijazah SLTA, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah SLTA; dan
g. Penyesuaian Ijazah SLTP, yaitu penyesuaian bagi PNS yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah SLTP.
Pasal 13
Keikutsertaan dalam kegiatan penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan awal ke jenjang satu tingkat diatasnya dan seterusnya.
(1) Materi Penyesuaian Ijazah bagi peserta Tingkat Strata 1 ke atas, terdiri dari:
a. Wawasan Kebangsaan;
b. Rencana strategik perhubungan;
c. Kebijakan Kepegawaian SDM;
d. Budaya kerja;
e. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
f. Pengetahuan Sub Sektor;
g. Bahasa Inggris;
h. KORPRI;
i. Bahasa INDONESIA;
j. Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan; dan
k. Metode penulisan makalah ilmiah.
(2) Waktu pembekalan materi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan ketentuan 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
Pasal 16
(1) Materi Penyesuaian Ijazah bagi peserta Tingkat DIII ke bawah, terdiri dari:
a. Wawasan Kebangsaan;
b. Kebijakan Kepegawaian SDM;
c. Budaya kerja;
d. Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;
e. Pengetahuan Sub sektor;
f. KORPRI;
g. Tata Naskah Dinas Kementerian Perhubungan; dan
h. Bahasa INDONESIA.
(2) Waktu pembekalan materi penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan ketentuan 1 (satu) jam pelajaran adalah 45 menit.
(1) Peserta Penyesuaian Ijazah terdiri dari PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki dan/atau memperoleh ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang diperbantukan maupun dipekerjakan pada Instansi Lain.
(1) Jumlah peserta untuk setiap formasi jabatan lowong penyesuaian ijazah dibatasi paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan jabatan lowong.
(2) Jumlah peserta Penyesuaian Ijazah untuk setiap angkatan terdiri dari paling kurang 75 (tujuh puluh lima) peserta dan paling banyak 100 (seratus) peserta.
(3) Jumlah angkatan setiap tahun paling sedikit terdiri dari 1( satu) angkatan dan paling banyak sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
(1) Anggaran penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian dan Organisasi dan/atau unit kerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Anggaran penyelenggaraan Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi akomodasi, transportasi, dan biaya penyelenggaraan lainnya.
(1) Tenaga Pengajar dan Tenaga Penguji untuk kegiatan penyesuian ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Format Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Contoh 10 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan materi /bahan pembekalan;
b. memberikan pembekalan dengan tatap muka;
c. menyiapkan soal ujian tertulis sesuai materi yang diajarkan;
d. memberikan penilaian terhadap jawaban soal ujian;
e. menyampaikan hasil penilaian jawaban soal ujian tertulis, paling lambat 4 (empat) hari sejak selesainya kegiatan penyesuaian ijazah; dan
f. menghadiri rapat kelulusan penyesuaian ijazah;.
Pasal 22
Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil penulisan makalah ilmiah;
b. melaksanakan evaluasi atau penilaian penulisan makalah ilmiah secara langsung dan wawancara; dan
c. memberikan masukan penyempurnaan penulisan makalah ilmiah;.
Pasal 23
(1) Dalam hal tenaga pengajar dan tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugas, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dapat menunjuk tenaga pengganti yang dianggap berkompeten.
(2) Penunjukan tenaga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum pada Contoh 11 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43
(1) Panitia, Tenaga Pengajar, Tenaga Penguji serta semua pihak terkait penyelenggaraan penyesuaian ijazah wajib menjaga kerahasiaan berkaitan dengan pelaksanaan ujian tertulis dan ujian makalah ilmiah serta ujian presentasi.
(2) Peserta Penyesuaian Ijazah wajib mematuhi seluruh tata tertib dalam pelaksanaan penyesuaian ijazah.
Pasal 44
Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 43 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan penyesuaian ijazah.
Pasal 46
(1) Evaluasi pelaksanaan penyesuaian ijazah dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan penyesuaian ijazah selesai.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. evaluasi tenaga pengajar;
b. evaluasi materi pembekalan;
c. evaluasi sarana dan prasarana;
d. evaluasi penempatan kerja setelah peserta lulus penyesuaian ijazah; dan
d. evaluasi hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 47
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan penyesuaian ijazah selanjutnya.
(1) Tenaga Pengajar dan Tenaga Penguji untuk kegiatan penyesuian ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Format Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Contoh 10 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan materi /bahan pembekalan;
b. memberikan pembekalan dengan tatap muka;
c. menyiapkan soal ujian tertulis sesuai materi yang diajarkan;
d. memberikan penilaian terhadap jawaban soal ujian;
e. menyampaikan hasil penilaian jawaban soal ujian tertulis, paling lambat 4 (empat) hari sejak selesainya kegiatan penyesuaian ijazah; dan
f. menghadiri rapat kelulusan penyesuaian ijazah;.
Pasal 22
Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil penulisan makalah ilmiah;
b. melaksanakan evaluasi atau penilaian penulisan makalah ilmiah secara langsung dan wawancara; dan
c. memberikan masukan penyempurnaan penulisan makalah ilmiah;.
Pasal 23
(1) Dalam hal tenaga pengajar dan tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugas, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dapat menunjuk tenaga pengganti yang dianggap berkompeten.
(2) Penunjukan tenaga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana tercantum pada Contoh 11 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pengumuman Penyesuaian Ijazah dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari setiap tahunnya.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat terbuka dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja eselon II Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan dipublikasikan melalui website Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencantumkan informasi sebagai berikut:
a. formasi jabatan yang meliputi lokasi unit kerja, nomenklatur jabatan, ikhtisar jabatan, uraian kegiatan tugas jabatan, kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dan jumlah kebutuhan pegawai;
b. persyaratan penyesuaian ijazah;
c. tata cara pendaftaran meliputi alamat dan tempat pendaftaran, periode penerimaan berkas permohonan penyesuaian ijazah dan batas waktu pendaftaran;
d. tahapan dan pelaksanan seleksi;
e. waktu dan tempat seleksi; dan
f. lain-lain yang dipandang perlu.
(4) Tenggang waktu antara pengumuman dengan batas akhir penyampaian dokumen usulan penyesuaian ijazah minimal satu bulan.
(1) Pengumuman Penyesuaian Ijazah dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari setiap tahunnya.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat terbuka dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja eselon II Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan dipublikasikan melalui website Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencantumkan informasi sebagai berikut:
a. formasi jabatan yang meliputi lokasi unit kerja, nomenklatur jabatan, ikhtisar jabatan, uraian kegiatan tugas jabatan, kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dan jumlah kebutuhan pegawai;
b. persyaratan penyesuaian ijazah;
c. tata cara pendaftaran meliputi alamat dan tempat pendaftaran, periode penerimaan berkas permohonan penyesuaian ijazah dan batas waktu pendaftaran;
d. tahapan dan pelaksanan seleksi;
e. waktu dan tempat seleksi; dan
f. lain-lain yang dipandang perlu.
(4) Tenggang waktu antara pengumuman dengan batas akhir penyampaian dokumen usulan penyesuaian ijazah minimal satu bulan.
Pasal 25
(1) PNS calon peserta kegiatan Penyesuaian Ijazah menentukan pilihan formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
(2) Dalam hal PNS memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan menjadi calon peserta kegiatan Penyesuaian Ijazah kepada atasan langsungnya.
(3) Untuk dapat diusulkan menjadi Calon Peserta Penyesuaian Ijazah, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan secara hierarki diusulkan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian.
(1) PNS calon peserta kegiatan Penyesuaian Ijazah menentukan pilihan formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
(2) Dalam hal PNS memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan menjadi calon peserta kegiatan Penyesuaian Ijazah kepada atasan langsungnya.
(3) Untuk dapat diusulkan menjadi Calon Peserta Penyesuaian Ijazah, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan secara hierarki diusulkan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian.
Pasal 26
(1) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat Strata 2 dan Strata 3 meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. ujian tertulis;
c. ujian makalah ilmiah; dan
d. presentasi.
(2) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat Strata 1 meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. ujian tertulis; dan
c. ujian makalah ilmiah.
(3) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat DIII ke bawah meliputi:
a. seleksi administrasi; dan
b. ujian tertulis.
Pasal 27
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan.
(2) Dalam pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan pemeriksaan keaslian ijazah melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 28
Dalam hal jumlah calon peserta penyesuaian ijazah melebihi formasi jabatan lowong yang telah ditetapkan, maka penentuan calon peserta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. akreditasi program studi tertinggi;
b. indeks prestasi kumulatif/nilai STTB tertinggi;
c. dalam hal ketentuan dalam butir a dan butir b sama, maka yang diprioritaskan calon peserta yang memperoleh ijazah; dan
d. dalam hal calon peserta sama-sama memperoleh ijazah dan/atau sama-sama memiliki ijazah, maka yang diprioritaskan calon peserta yang tahun kelulusannya lebih awal.
Pasal 29
(1) Kelulusan seleksi administrasi Penyesuaian Ijazah dilakukan melalui rapat penentuan kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Hasil rapat penentuan kelulusan seleksi administrasi penyesuaian ijazah dituangkan dalam Berita Acara Kelulusan sebagaimana tercantum pada Contoh 12 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Calon peserta Penyesuaian Ijazah yang lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai Peserta Penyesuaian Ijazah dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 13 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 30
Paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan penyesuaian ijazah Biro Kepegawaian dan Organisasi harus telah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada seluruh calon peserta penyesuaian ijazah melalui pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dan melalui website Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
Pasal 31
Untuk kepentingan verifikasi keaslian ijazah, lokasi kelembagaan pendidikan dan akreditasi program studi, seluruh peserta diwajibkan membawa ijazah asli pada saat pelaksanaan penyesuaian ijazah.
Pasal 32
Pelaksanaan penyesuaian ijazah dilaksanakan dengan pembekalan materi, pengujian materi, penulisan makalah ilmiah dan penetapan kelulusan.
Pasal 33
(1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari ujian dengan materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan ;
b. rencana strategik perhubungan;
c. tata naskah dinas Kementerian Perhubungan;
d. bahasa Inggris; dan
e. bahasa INDONESIA.
(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b terdiri dari ujian dengan materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan;
b. administrasi kepegawaian;
c. tata naskah dinas Kementerian Perhubungan; dan
d. bahasa INDONESIA.
(3) Soal ujian tertulis disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai pilihan jawaban B (benar) dan S (salah) sejumlah paling banyak 10 (sepuluh) soal;
b. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai jawaban pilihan ganda sebanyak 3 (tiga) jawaban sejumlah paling banyak 10 (sepuluh) soal; dan
c. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai jawaban berupa uraian penjelasan sejumlah paling banyak 5 (lima) soal.
(4) Waktu ujian tertulis untuk setiap satu materi adalah 1 (satu) jam.
Pasal 34
Penulisan makalah ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Pengujian penulisan makalah ilmiah Tingkat Strata 1 dilakukan oleh Tim Penguji yang terdiri dari sekurang- kurangnya 2 (dua) orang penguji yang ditetapkan oleh Panitia.
(2) Setiap 1 (satu) Tim Penguji makalah ilmiah Tingkat Strata 1 melaksanakan pengujian paling banyak 8 (delapan) makalah ilmiah untuk 1 (satu) hari kerja.
(3) Hasil penilaian pengujian makalah ilmiah dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 14 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Pengujian penulisan makalah ilmiah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 dilakukan oleh Tim Penguji dengan jumlah ganjil yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang penguji yang ditetapkan oleh Panitia.
(2) Peserta Penyesuaian Ijazah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 wajib mempresentasikan hasil penulisan ilmiah di depan tim penguji.
(3) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disiapkan dalam bentuk pointer yang memuat informasi sebagai berikut:
a. identitas peserta;
b. judul makalah ilmiah;
c. rumusan masalah;
d. data dukung;
e. analisa masalah;
f. pemecahan masalah; dan
g. kesimpulan dan saran.
(4) Waktu presentasi untuk setiap peserta adalah 1(satu) jam dengan rincian waktu 15 (lima belas) menit untuk sesi pemaparan, 25 (dua puluh lima) menit untuk sesi tanggapan Tim Penguji, dan 20 (dua puluh) menit untuk sesi tanya jawab.
(5) Setiap 1 (satu) Tim Penguji makalah ilmiah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 melaksanakan pengujian paling banyak 7 (tujuh) makalah ilmiah untuk 1 (satu) hari kerja.
(6) Hasil penilaian pengujian makalah ilmiah dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 15 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB 3
Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah
(1) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat Strata 2 dan Strata 3 meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. ujian tertulis;
c. ujian makalah ilmiah; dan
d. presentasi.
(2) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat Strata 1 meliputi:
a. seleksi administrasi;
b. ujian tertulis; dan
c. ujian makalah ilmiah.
(3) Seleksi Penyesuaian Ijazah bagi Peserta Tingkat DIII ke bawah meliputi:
a. seleksi administrasi; dan
b. ujian tertulis.
Pasal 27
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan.
(2) Dalam pelaksanaan seleksi administrasi dilakukan pemeriksaan keaslian ijazah melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 28
Dalam hal jumlah calon peserta penyesuaian ijazah melebihi formasi jabatan lowong yang telah ditetapkan, maka penentuan calon peserta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. akreditasi program studi tertinggi;
b. indeks prestasi kumulatif/nilai STTB tertinggi;
c. dalam hal ketentuan dalam butir a dan butir b sama, maka yang diprioritaskan calon peserta yang memperoleh ijazah; dan
d. dalam hal calon peserta sama-sama memperoleh ijazah dan/atau sama-sama memiliki ijazah, maka yang diprioritaskan calon peserta yang tahun kelulusannya lebih awal.
Pasal 29
(1) Kelulusan seleksi administrasi Penyesuaian Ijazah dilakukan melalui rapat penentuan kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Hasil rapat penentuan kelulusan seleksi administrasi penyesuaian ijazah dituangkan dalam Berita Acara Kelulusan sebagaimana tercantum pada Contoh 12 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Calon peserta Penyesuaian Ijazah yang lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai Peserta Penyesuaian Ijazah dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 13 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 30
Paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan penyesuaian ijazah Biro Kepegawaian dan Organisasi harus telah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada seluruh calon peserta penyesuaian ijazah melalui pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dan melalui website Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
Pasal 31
Untuk kepentingan verifikasi keaslian ijazah, lokasi kelembagaan pendidikan dan akreditasi program studi, seluruh peserta diwajibkan membawa ijazah asli pada saat pelaksanaan penyesuaian ijazah.
Pasal 32
Pelaksanaan penyesuaian ijazah dilaksanakan dengan pembekalan materi, pengujian materi, penulisan makalah ilmiah dan penetapan kelulusan.
Pasal 33
(1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri dari ujian dengan materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan ;
b. rencana strategik perhubungan;
c. tata naskah dinas Kementerian Perhubungan;
d. bahasa Inggris; dan
e. bahasa INDONESIA.
(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b terdiri dari ujian dengan materi sebagai berikut:
a. wawasan kebangsaan;
b. administrasi kepegawaian;
c. tata naskah dinas Kementerian Perhubungan; dan
d. bahasa INDONESIA.
(3) Soal ujian tertulis disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai pilihan jawaban B (benar) dan S (salah) sejumlah paling banyak 10 (sepuluh) soal;
b. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai jawaban pilihan ganda sebanyak 3 (tiga) jawaban sejumlah paling banyak 10 (sepuluh) soal; dan
c. dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang mempunyai jawaban berupa uraian penjelasan sejumlah paling banyak 5 (lima) soal.
(4) Waktu ujian tertulis untuk setiap satu materi adalah 1 (satu) jam.
Pasal 34
Penulisan makalah ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Pengujian penulisan makalah ilmiah Tingkat Strata 1 dilakukan oleh Tim Penguji yang terdiri dari sekurang- kurangnya 2 (dua) orang penguji yang ditetapkan oleh Panitia.
(2) Setiap 1 (satu) Tim Penguji makalah ilmiah Tingkat Strata 1 melaksanakan pengujian paling banyak 8 (delapan) makalah ilmiah untuk 1 (satu) hari kerja.
(3) Hasil penilaian pengujian makalah ilmiah dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 14 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 36
(1) Pengujian penulisan makalah ilmiah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 dilakukan oleh Tim Penguji dengan jumlah ganjil yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang penguji yang ditetapkan oleh Panitia.
(2) Peserta Penyesuaian Ijazah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 wajib mempresentasikan hasil penulisan ilmiah di depan tim penguji.
(3) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disiapkan dalam bentuk pointer yang memuat informasi sebagai berikut:
a. identitas peserta;
b. judul makalah ilmiah;
c. rumusan masalah;
d. data dukung;
e. analisa masalah;
f. pemecahan masalah; dan
g. kesimpulan dan saran.
(4) Waktu presentasi untuk setiap peserta adalah 1(satu) jam dengan rincian waktu 15 (lima belas) menit untuk sesi pemaparan, 25 (dua puluh lima) menit untuk sesi tanggapan Tim Penguji, dan 20 (dua puluh) menit untuk sesi tanya jawab.
(5) Setiap 1 (satu) Tim Penguji makalah ilmiah Tingkat Strata 2 dan Strata 3 melaksanakan pengujian paling banyak 7 (tujuh) makalah ilmiah untuk 1 (satu) hari kerja.
(6) Hasil penilaian pengujian makalah ilmiah dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 15 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 37
(1) Nilai minimum kelulusan ujian tertulis adalah sebagai berikut:
a. Penyesuaian Ijazah Strata 2 dan Strata 3 1) Wawasan kebangsaan = 75 2) Rencana Strategik Perhubungan = 75 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 75 Perhubungan 4) Bahasa Inggris = 75 5) Bahasa INDONESIA = 75
b. Penyesuaian Ijazah Strata 1 1) Wawasan kebangsaan = 70 2) Rencana Strategik Perhubungan = 70 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 70 Perhubungan 4) Bahasa Inggris = 70 5) Bahasa INDONESIA = 70
c. Penyesuaian Ijazah DIII ke bawah 1) Wawasan kebangsaan = 65 2) Administrasi Kepegawaian = 65 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 65 Perhubungan 4) Bahasa INDONESIA = 65
(2) Nilai rata-rata minimum batas kelulusan ujian makalah ilmiah adalah sebagai berikut :
a. Penyesuaian Ijazah Strata 3 = 80
b. Penyesuaian Ijazah Strata 2 = 75
c. Penyesuaian Ijazah Strata 1 = 70
Pasal 38
(1) Perolehan nilai akhir ujian Penyesuaian Ijazah tingkat Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 merupakan penjumlahan dari nilai rata-rata ujian tertulis ditambah nilai rata-rata makalah ilmiah dibagi 2 (dua).
(2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 16 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39
(1) Perolehan nilai akhir ujian Penyesuaian Ijazah tingkat D.III ke bawah merupakan penjumlahan dari nilai rata- rata ujian tertulis.
(2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 17 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB 4
Batas Nilai Kelulusan Ujian Tertulis dan Makalah Ilmiah
(1) Nilai minimum kelulusan ujian tertulis adalah sebagai berikut:
a. Penyesuaian Ijazah Strata 2 dan Strata 3 1) Wawasan kebangsaan = 75 2) Rencana Strategik Perhubungan = 75 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 75 Perhubungan 4) Bahasa Inggris = 75 5) Bahasa INDONESIA = 75
b. Penyesuaian Ijazah Strata 1 1) Wawasan kebangsaan = 70 2) Rencana Strategik Perhubungan = 70 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 70 Perhubungan 4) Bahasa Inggris = 70 5) Bahasa INDONESIA = 70
c. Penyesuaian Ijazah DIII ke bawah 1) Wawasan kebangsaan = 65 2) Administrasi Kepegawaian = 65 3) Tata Naskah Dinas Kementerian = 65 Perhubungan 4) Bahasa INDONESIA = 65
(2) Nilai rata-rata minimum batas kelulusan ujian makalah ilmiah adalah sebagai berikut :
a. Penyesuaian Ijazah Strata 3 = 80
b. Penyesuaian Ijazah Strata 2 = 75
c. Penyesuaian Ijazah Strata 1 = 70
Pasal 38
(1) Perolehan nilai akhir ujian Penyesuaian Ijazah tingkat Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 merupakan penjumlahan dari nilai rata-rata ujian tertulis ditambah nilai rata-rata makalah ilmiah dibagi 2 (dua).
(2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 16 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 39
(1) Perolehan nilai akhir ujian Penyesuaian Ijazah tingkat D.III ke bawah merupakan penjumlahan dari nilai rata- rata ujian tertulis.
(2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 17 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 40
(1) Kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah dilakukan melalui rapat penentuan kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Hasil rapat penentuan kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah dituangkan dalam Berita Acara Kelulusan sebagaimana tercantum pada Contoh 18 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penetapan kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 19 dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijazah.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
(2) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kelulusan Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah ditetapkan.
(3) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Contoh 20 dan Contoh 21 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian penyesuaian ijazah diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti Penyesuaian Ijazah.
(1) Kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah dilakukan melalui rapat penentuan kelulusan yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2) Hasil rapat penentuan kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah dituangkan dalam Berita Acara Kelulusan sebagaimana tercantum pada Contoh 18 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penetapan kelulusan peserta ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum pada Contoh 19 dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijazah.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah.
(2) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kelulusan Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah ditetapkan.
(3) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Contoh 20 dan Contoh 21 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian penyesuaian ijazah diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti Penyesuaian Ijazah.
BAB Ketiga
Kewajiban bagi Panitia, Tenaga Pengajar, Tenaga Penguji dan Peserta/ Calon Peserta
(1) Panitia, Tenaga Pengajar, Tenaga Penguji serta semua pihak terkait penyelenggaraan penyesuaian ijazah wajib menjaga kerahasiaan berkaitan dengan pelaksanaan ujian tertulis dan ujian makalah ilmiah serta ujian presentasi.
(2) Peserta Penyesuaian Ijazah wajib mematuhi seluruh tata tertib dalam pelaksanaan penyesuaian ijazah.
(1) Evaluasi pelaksanaan penyesuaian ijazah dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah penyelenggaraan penyesuaian ijazah selesai.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. evaluasi tenaga pengajar;
b. evaluasi materi pembekalan;
c. evaluasi sarana dan prasarana;
d. evaluasi penempatan kerja setelah peserta lulus penyesuaian ijazah; dan
d. evaluasi hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
Pasal 47
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan penyesuaian ijazah selanjutnya.
BAB VIII
PENGECUALIAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYESUAIAN IJAZAH
PNS yang dikecualikan dari keikutsertaan dalam Penyesuaian Ijazah adalah:
a. PNS yang telah lulus dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
b. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atas biaya instansi pemerintah Negara Kesatuan Republik
INDONESIA (NKRI) dan telah lulus serta memperoleh ijazah.
c. PNS yang pangkat/ golongannya telah sesuai dengan ketentuan pengaturan kepangkatan berdasarkan ijazah.
(1) PNS yang telah lulus ujian Penyesuaian Ijazah diangkat dalam jabatan yang baru sesuai dengan formasi jabatan lowong Penyesuaian Ijazah dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
(2) Menteri Perhubungan memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Format Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Contoh 22 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Ketentuan Penyesuaian Ijazah sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir:
1) Penata Muda Tk. I (III/b) paling singkat 2 (dua) tahun bagi Penyesuaian Ijazah Strata 3;
2) Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi Penyesuaian Ijazah Strata 2;
3) Pengatur Tingkat I (II/d) yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.III, dan/atau Pengatur Tingkat I (II/d) yang sebelumnya telah mengikuti penyesuaian ijazah Tingkat D.III, dan/atau Pengatur Muda Tk. I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.II/D.I/SLTA bagi Penyesuaian Ijazah Strata 1;
4) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Diploma II (D.II)/Diploma I (D.I)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi Penyesuaian Ijazah D.III;
5) Pengatur Muda (II/a) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Diploma I (D.I)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat bagi Penyesuaian Ijazah D.II;
6) Juru (I/c paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat bagi Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
7) Juru Muda (I/a) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Dasar/sederajat Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
b. Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling sedikit bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c. Tersedia formasi jabatan lowong yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja eselon II dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis;
d. Mendapatkan izin mutasi dari Pimpinan unit kerja;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara;
g. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h. Tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin;
i. Tidak menerima uang tunggu; dan
j. Tidak akan pindah ke Instansi lain paling singkat 5 (lima) tahun sejak mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah.
(2) Persyaratan Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :
a. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
b. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
c. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
d. Fotocopy Ijazah dan transkip nilai (cap basah) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dibidang akademik (Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur/ Kepala Sekolah);
e. Fotocopy surat Keputusan dari BAN-PT tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi minimal B yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dibidang akademik (Rektor/Dekan/Ketua/Direktur);
f. Surat izin belajar asli;
g. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3 X 4 (3 lembar) dan mengenakan pakaian seragam dinas harian (PDH);
h. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Dokter Pemeriksa;
i. Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi PNS yang telah memiliki Ijazah lebih tinggi sebelum Pengangkatan Pertama sebagai PNS, dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 4
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
j. Formulir Isian Penyesuaian Ijazah (FIPI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
k. Formulir formasi jabatan lowong yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
l. Surat Keterangan Persetujuan Mutasi dalam jabatan yang baru yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
m. Surat Pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di unit kerja yang baru sesuai kebutuhan organisasi dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
n. Surat Keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa Calon Peserta Penyesuaian Ijazah tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin, dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin, dan tidak sedang menerima uang tunggu yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 8 dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
o. Surat Pernyataan bermaterai tidak akan pindah ke Instansi lain paling singkat 5 (lima) tahun sejak mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 9 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Ketentuan Penyesuaian Ijazah sebagai berikut:
a. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir:
1) Penata Muda Tk. I (III/b) paling singkat 2 (dua) tahun bagi Penyesuaian Ijazah Strata 3;
2) Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi Penyesuaian Ijazah Strata 2;
3) Pengatur Tingkat I (II/d) yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.III, dan/atau Pengatur Tingkat I (II/d) yang sebelumnya telah mengikuti penyesuaian ijazah Tingkat D.III, dan/atau Pengatur Muda Tk. I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah D.II/D.I/SLTA bagi Penyesuaian Ijazah Strata 1;
4) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Diploma II (D.II)/Diploma I (D.I)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi Penyesuaian Ijazah D.III;
5) Pengatur Muda (II/a) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Diploma I (D.I)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat bagi Penyesuaian Ijazah D.II;
6) Juru (I/c paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat bagi Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
7) Juru Muda (I/a) paling singkat 2 (dua) tahun yang pengangkatan pertama menggunakan ijazah Sekolah Dasar/sederajat Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
b. Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling sedikit bernilai Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
c. Tersedia formasi jabatan lowong yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja eselon II dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis;
d. Mendapatkan izin mutasi dari Pimpinan unit kerja;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara;
g. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h. Tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin;
i. Tidak menerima uang tunggu; dan
j. Tidak akan pindah ke Instansi lain paling singkat 5 (lima) tahun sejak mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah.
(2) Persyaratan Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :
a. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
b. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
c. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
d. Fotocopy Ijazah dan transkip nilai (cap basah) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dibidang akademik (Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur/ Kepala Sekolah);
e. Fotocopy surat Keputusan dari BAN-PT tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi minimal B yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dibidang akademik (Rektor/Dekan/Ketua/Direktur);
f. Surat izin belajar asli;
g. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 3 X 4 (3 lembar) dan mengenakan pakaian seragam dinas harian (PDH);
h. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Dokter Pemeriksa;
i. Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi PNS yang telah memiliki Ijazah lebih tinggi sebelum Pengangkatan Pertama sebagai PNS, dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 4
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
j. Formulir Isian Penyesuaian Ijazah (FIPI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
k. Formulir formasi jabatan lowong yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
l. Surat Keterangan Persetujuan Mutasi dalam jabatan yang baru yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
m. Surat Pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di unit kerja yang baru sesuai kebutuhan organisasi dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
n. Surat Keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa Calon Peserta Penyesuaian Ijazah tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin, dalam proses dan/atau diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin, dan tidak sedang menerima uang tunggu yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 8 dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
o. Surat Pernyataan bermaterai tidak akan pindah ke Instansi lain paling singkat 5 (lima) tahun sejak mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 9 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Penentuan kelulusan bagi peserta yang jumlah pesertanya melebihi jumlah formasi jabatan lowong penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan peringkat tertinggi penilaian kumulatif dari nilai materi ujian tertulis dan nilai materi ujian makalah.
(2) Penentuan kelulusan bagi peserta penyesuaian ijazah Tingkat Sarjana yang memperoleh nilai kumulatif yang sama ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dari penilaian unsur materi ujian tertulis dengan prioritas urutan sebagai berikut:
a. nilai tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan;
b. nilai tertinggi yang diperoleh dari Rencana Strategik Perhubungan;
c. nilai tertinggi yang diperoleh dari Tata Naskah Dinas Perhubungan;
d. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa Inggris;
e. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa INDONESIA;
f. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan dan Rencana Strategik Perhubungan;
g. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, dan Tata Naskah Dinas;
h. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, Tata Naskah Dinas Perhubungan, dan Bahasa Inggris;
i. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, Tata Naskah Dinas Perhubungan, Bahasa Inggris, dan Bahasa INDONESIA.
(3) Penentuan kelulusan bagi peserta penyesuaian ijazah Tingkat D.III ke bawah yang memperoleh nilai kumulatif yang sama ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dari penilaian unsur materi ujian tertulis dengan prioritas urutan sebagai berikut:
a. nilai tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan;
b. nilai tertinggi yang diperoleh dari Administrasi Kepegawaian;
c. nilai tertinggi yang diperoleh dari Tata Naskah Dinas Perhubungan;
d. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa INDONESIA;
e. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan dan Administrasi Kepegawaian;
f. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Administrasi Kepegawaian, dan Tata Naskah Dinas Perhubungan; dan
g. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Administrasi Kepegawaian, Tata Naskah Dinas Perhubungan, dan Bahasa INDONESIA.
(4) Dalam hal peserta memiliki nilai tertinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penentuan kelulusan memperhatikan:
a. prioritas bagi peserta yang memperoleh ijazah; dan
b. dalam hal calon peserta sama-sama memperoleh ijazah dan/atau sama-sama memiliki ijazah, maka
yang diprioritaskan adalah peserta yang tahun kelulusannya lebih awal.
(1) Penentuan kelulusan bagi peserta yang jumlah pesertanya melebihi jumlah formasi jabatan lowong penyesuaian ijazah ditetapkan berdasarkan peringkat tertinggi penilaian kumulatif dari nilai materi ujian tertulis dan nilai materi ujian makalah.
(2) Penentuan kelulusan bagi peserta penyesuaian ijazah Tingkat Sarjana yang memperoleh nilai kumulatif yang sama ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dari penilaian unsur materi ujian tertulis dengan prioritas urutan sebagai berikut:
a. nilai tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan;
b. nilai tertinggi yang diperoleh dari Rencana Strategik Perhubungan;
c. nilai tertinggi yang diperoleh dari Tata Naskah Dinas Perhubungan;
d. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa Inggris;
e. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa INDONESIA;
f. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan dan Rencana Strategik Perhubungan;
g. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, dan Tata Naskah Dinas;
h. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, Tata Naskah Dinas Perhubungan, dan Bahasa Inggris;
i. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Rencana Strategik Perhubungan, Tata Naskah Dinas Perhubungan, Bahasa Inggris, dan Bahasa INDONESIA.
(3) Penentuan kelulusan bagi peserta penyesuaian ijazah Tingkat D.III ke bawah yang memperoleh nilai kumulatif yang sama ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dari penilaian unsur materi ujian tertulis dengan prioritas urutan sebagai berikut:
a. nilai tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan;
b. nilai tertinggi yang diperoleh dari Administrasi Kepegawaian;
c. nilai tertinggi yang diperoleh dari Tata Naskah Dinas Perhubungan;
d. nilai tertinggi yang diperoleh dari Bahasa INDONESIA;
e. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan dan Administrasi Kepegawaian;
f. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Administrasi Kepegawaian, dan Tata Naskah Dinas Perhubungan; dan
g. nilai kumulatif tertinggi yang diperoleh dari Wawasan Kebangsaan, Administrasi Kepegawaian, Tata Naskah Dinas Perhubungan, dan Bahasa INDONESIA.
(4) Dalam hal peserta memiliki nilai tertinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penentuan kelulusan memperhatikan:
a. prioritas bagi peserta yang memperoleh ijazah; dan
b. dalam hal calon peserta sama-sama memperoleh ijazah dan/atau sama-sama memiliki ijazah, maka
yang diprioritaskan adalah peserta yang tahun kelulusannya lebih awal.