PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm41 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

PERMEN Nomor pm41 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern. 2. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yangdi dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang- undanganyang diduduki oleh aparatur sipil negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 3. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP. 4. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan. 5. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau Auditi, atau masalah yang bersifat khas. 6. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 7. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. 8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 10. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 11. Komite Audit adalah komite pengawasan independen yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan BPKP. 12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 13. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Perhubungan terhadap artipentingnya fungsi Pengawasan Intern Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja pada tiap eselon I dan/atau satuan kerja yang ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 16. Inspektorat Jenderal adalah inspektorat jenderal Kementerian. 17. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal Kementerian. 18. Inspektur adalah inspektur di lingkungan Inspektorat jenderal Kementerian.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Inspektorat Jenderal sebagai APIP mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memiliki kewenangan: a. merumuskan kebijakan Pengawasan Intern; b. melaksanakan Pengawasan Intern erhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, konsultasi, evaluasi, pemantauan, tindak lanjut, pengawalan, dan supervisi serta kegiatan pengawasan lainnya; c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri atau Inspektur Jenderal; d. menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; dan e. mendokumentasikan setiap pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan penugasan tertulis dari Inspektur Jenderal. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Auditor; b. aparatur sipil negara; dan/atau c. tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang teknis, operasional, dan spesifik.

Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Menteri MENETAPKAN kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis Pengawasan Intern. (2) Kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun oleh Inspektur Jenderal dengan mengacu pada: a. kebijakan pengawasan nasional APIP; dan b. rencana strategis Kementerian.

Pasal 7

(1) Berdasarkan kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur Jenderal MENETAPKAN program kerja pengawasan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Intern. (2) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat: a. arah kebijakan pengawasan; b. program pengawasan; c. anggaran; dan d. alokasi waktu. (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk: a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi; b. akuratisasiperencanaan dan tingkat pencapaian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; c. terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. meningkatnya pengamanan terhadap aset negara; e. meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan; f. meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan; g. optimalisasi penerimaan negara; h. efisiensi dan efektivitaspenggunaan anggaran negara; dan i. optimalisasi hasil pembangunan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern diarahkan untuk menjadi penjamin mutu bagi unit kerja di lingkungan Kementerian; (2) Sebagai penjamin mutu, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Pengawasan Intern memiliki peran sebagai: a. konsultan; dan b. katalis. (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menempatkan Inspektorat Jenderal untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, memberikan saran penyelesaian masalah, serta upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. (4) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.

Pasal 10

(1) Unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Pengawasan Intern dilakukan terhadap aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pegawai non aparatur sipil negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap kasus tertentu berdasarkan: a. laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; b. indikasi yang diketahui oleh Auditor berdasarkan hasil audit; atau c. perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian. (2) Pengawasan kepada unit kerja di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal meliputi: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. (2) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. konsultasi; b. pengawalan dan supervisi; c. sosialisasi; d. bimbingan teknis; dan/atau e. koordinasi dalam pembinaan pengawasan. (3) Tata cara, mekanisme, dan standar operasional prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 13

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Audit Kinerja; dan b. Audit dengan Tujuan Tertentu.

Pasal 14

(1) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja dari Unit Kerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan, dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu : a. kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan; b. efektivitas sistem pengendalian intern; dan c. prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien. (2) Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. Audit Investigasi; b. audit perencanaan dan manfaat; c. audit pelayanan publik; d. audit Pengelolaan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; e. audit penelurusan aset; dan f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian. (3) Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar: a. perintah atau Instruksi Menteri; b. perintah Inspektur Jenderal.

Pasal 15

(1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap dugaan adanya: a. pelanggaran administrasi; b. kecurangan; c. indikasi kerugian negara; dan d. penyalahgunaan wewenang. (2) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektorat yang membidangi investigasi. (3) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. audit khusus; b. audit tindak pidana korupsi; dan c. audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan.

Pasal 16

Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh seluruh inspektorat.

Pasal 17

(1) Inspektur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit. (2) Tim audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas: a. pengendali mutu; b. pengendali teknis; c. ketua tim audit; dan d. anggota. (3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penugasan tertulis dari Inspektur Jenderal dan dilengkapi dengan identitas dalam melaksanakan tugasnya. (4) Dalam hal dibutuhkan, tim audit dapat mengikutsertakan tenaga ahli dari dalam maupun luar Kementerian.

Pasal 18

Tim Audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; b. kode etik Auditor Intern Pemerintah INDONESIA; dan c. standar audit Auditor Intern Pemerintah INDONESIA.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan Audit Kinerja, tim audit harus: a. membuat program kerja audit; b. membuat kertas kerja audit; c. menyusun naskah hasil audit; dan d. menyusun laporan hasil audit. (2) Pelaksanaan Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kendali mutu audit.

Pasal 20

(1) Program kerja audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a paling sedikit memuat: a. identitas dan/atau data Auditi; b. maksud, tujuan, dan sasaran audit; c. ruang lingkup dan aspek yang di audit; d. prosedur dan langkah kerja audit; e. pembagian tugas pelaksanaan audit dalam tim audit; dan f. alokasi waktu pelaksanaan audit. (2) Ketua tim audit bertanggungjawab terhadap penyusunan program kerja audit. (3) Pengendali teknis bertanggungjawab terhadap kelengkapan program kerja audit. (4) Pengendali mutu bertanggungjawab terhadap: a. kualitas yang memadai terhadap program kerja auditdan pemahaman oleh seluruh tim audit sebelum pelaksanaan audit; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan audit.

Pasal 21

(1) Tim Audit dalam melaksanakan Audit Kinerja harus membuat kertas kerja audit sesuai standar format kertas kerja audit. (2) Kertas kerja audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kumpulan catatan, dokumen, berita acara, hasil wawancara, hasil evaluasi, dan/atau analisis sebagai hasil audit yang disusun secara sistematis untuk penyusunan naskah hasil audit. (3) Ketua tim audit bertanggungjawab mengawasi anggota tim audit dan mereviu kertas kerja audit yang dibuat oleh anggota tim audit. (4) Pengendali teknis bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit dan mereviu kertas kerja audit yang telah direviu oleh ketua tim audit. (5) Pengendali mutu bertanggungjawab: a. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan audit; b. memastikan bahwa pelaksanaan audit telah memenuhi standar audit; c. menjamin kualitas yang memadai terhadap kertas kerja audit yang telah direviu oleh pengendali teknis; dan d. mengoordinir seluruh tim audit dalam finalisasi kertas kerja audit.

Pasal 22

Hasil Audit Kinerja dituangkan dalam naskah hasil audit yang memuat: a. dasar melaksanakan audit; b. identifikasi objek audit; c. tujuan/sasaran, lingkup, dan metodologi audit; d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit; e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis; f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi; g. tanggapan dari pejabat Auditi yang bertanggungjawab; h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak yang menerima laporan; dan i. pelaporan informasi rahasia, jika ada.

Pasal 23

(1) Naskah hasil audit harus dikomunikasikan kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan. (2) Naskah hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditandatangani oleh pejabat Auditi yang bertanggungjawab paling lambat 5 (lima) hari setelah naskah hasil audit diterima auditi. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Auditi tidak memberikan tanggapan, tim audit dapat melanjutkan ketahap penyusunan laporan hasil audit dengan memberikan catatan bahwa Auditi tidak memberikan tanggapan. (4) Auditi berhak memberi sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam naskah hasil audit dengan didukung dokumen yang relevan, cukup, dan material. (5) Dalam hal Auditi memberikan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam naskah hasil audit sebagaimana dimaksud padaayat (4), tim audit harus melakukan evaluasi dan memberikan tanggapan atas sanggahan Auditi. (6) Dalam hal tim audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, tim audit dapat melanjutkan ketahap penyusunan laporan hasil audit dengan memberikan catatan mengenai tanggapan Auditi. (7) Dalam hal terdapat rekomendasi tuntutan ganti rugi, Auditi harus melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak.

Pasal 24

Pasal 25

(1) Sebelum melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, tim audit harus membuat program kerja audit paling sedikit memuat: a. identitas dan/atau data auditi; b. maksud, tujuan, dan sasaran audit; c. ruang lingkup dan aspek yang diaudit; d. prosedur dan langkah kerja audit; e. pembagian tugas pelaksanaan audit dalam tim audit; dan f. alokasi waktu pelaksanaan audit. (2) Ketua tim audit bertanggungjawab terhadap penyusunan program kerja audit. (3) Pengendali teknis bertanggungjawab terhadap kelengkapan program kerja audit. (4) Pengendali mutu bertanggungjawab terhadap kualitas yang memadai terhadap program kerja audit dan pemahaman oleh seluruh tim audit sebelum pelaksanaan audit.

Pasal 26

(1) Tim audit dalam melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu harus membuat kertas kerja audit sesuai standar format kertas kerja audit. (2) Kertas kerja audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kumpulan catatan, dokumen, berita acara, hasil wawancara, hasil evaluasi, dan/atau analisis masalah, sebagai hasil audit yang disusun secara sistematis untuk penyusunan naskah hasil audit. (3) Ketua tim audit bertanggungjawab mengawasi anggota tim audit dan mereviu kertas kerja audit yang dibuat oleh anggota tim audit. (4) Pengendali teknis bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit dan mereviu kertas kerja audit yang telah direviu oleh ketua tim audit. (5) Pengendali mutu bertanggungjawab: a. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan audit; b. memastikan bahwa pelaksanaan audit telah memenuhi standard audit; c. menjamin kualitas yang memadai terhadap kertas kerja audit yang telah direviu oleh pengendali teknis; dan d. mengoordinir seluruh tim audit dalam finalisasi kertas kerja audit.

Pasal 27

Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu dituangkan dalam naskah hasil audit yang memuat: a. dasar melaksanakan audit; b. identifikasi objek audit; c. tujuan, sasaran, lingkup, dan metodologi audit; d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit; e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis; f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi; g. tanggapan dari Auditi; h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit, jika ada; dan i. pelaporan informasi rahasia, jika ada.

Pasal 28

(1) Naskah hasil audit harus dikomunikasikan kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan. (2) Naskah hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditanggapi dan ditandatangani oleh pejabat Auditi yang bertanggungjawab paling lambat 5 (lima) hari setelah naskah hasil audit diterima Auditi. (3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) auditi tidak memberikan tanggapan, tim audit dapat melanjutkan ke tahap penyusunan laporan hasil audit dengan memberikan catatan bahwa Auditi tidak memberikan tanggapan. (4) Auditi berhak memberi sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam naskah hasil audit dengan didukung dokumen yang relevan, cukup, dan material. (5) Dalam hal Auditi memberikan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam naskah hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tim audit harus melakukan evaluasi dan memberikan tanggapan atas sanggahan Auditi. (6) Dalam hal tim audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, tim audit dapat melanjutkan ke tahap penyusunan laporan hasil audit dengan memberikan catatan tentang tanggapan Auditi. (7) Dalam hal terdapat rekomendasi tuntutan ganti rugi, auditi harus melampirkan surat keterangan tanggung jawab mutlak.

Pasal 29

(1) Naskah hasil audit digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. dasar melaksanakan audit; b. ruang lingkup audit; c. tujuan, sasaran, dan metodologi audit; d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit; e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi; f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi; g. tanggapan dari pejabat Auditi yang bertanggungjawab; h. pernyataan adanya pembatasan ruang lingkup audit; dan i. pelaporan informasi rahasia, jika ada. (3) Laporan hasil audit direviu secara berjenjang oleh Tim Audit dan jika telah dinyatakan final disampaikan kepada Inspektur sebagai penanggungjawab pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu. (4) Inspektur menyampaikan laporan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu kepada Inspektur Jenderal untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. (5) Dalam hal Audit dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan atas perintah atau Instruksi Menteri, Inspektur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. (6) Laporan hasil audit bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab Inspektur.

Pasal 30

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan atau permintaan dari unit kerja. (2) Inspektur melakukan persiapan sebelum melaksanakan reviu paling sedikit meliputi kegiatan: a. mengusulkan pembentukan tim reviu kepada Inspektur Jenderal; b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan reviu; dan c. menyusun program kerja reviu yang berisi langkah dan metode atau teknik reviu yang akan dilakukan. (3) Tim reviu melaksanakan tugas reviu berdasarkan penugasan tertulis oleh Inspektur Jenderal atas usulan Inspektur. (4) Tim reviu menyusun kertas kerja audit sebagai dasar untuk pembuatan laporan hasil reviu dan pernyataan telah direviu setelah mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tim reviu melaksanakan reviu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas dalam pelaksanan tugasnya. (6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Inspektur kepada unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan Inspektur Jenderal. (7) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pernyataan telah direviu dan/atau rekomendasi.

Pasal 31

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap : a. implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal. (2) Inspektur mengusulkan Auditor untuk melaksanakan tugas evaluasi kepada Inspektur Jenderal. (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Inspektur Jenderal menerbitkan surat tugas. (4) Auditor melaksanakan tugas evaluasi dengan mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas. (5) Hasil evaluasi dilaporkan oleh Auditor kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang untuk: a. dilakukan penilaian atas laporan; b. mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan evaluasi; c. bahan pengambilan keputusan; dan/atau d. mendapatkan perintah lebih lanjut. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi materi yang dievaluasi, saran, dan rekomendasi yang diusulkan.

Pasal 32

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Inspektur Jenderal kepada Inspektur sesuai dengan wilayah kewenangannya dengan tahapan: a. Inspektur mengusulkan Auditor untuk melaksanakan tugas pemantauan; b. dalam hal usulan disetujui, diterbitkan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. (2) Auditor melaksanakan tugas pemantauan dengan mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas. (3) Hasil pemantauan dilaporkan oleh aparat Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kegiatan atau objek yang dipantau beserta kesimpulan, saran, dan/atau rekomendasi sebagai hasil pemantauan.

Pasal 33

(1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai penugasan oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Inspektur. (2) Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Inspektur dalam melaksanakan tugas kegiatan pengawasan Lainnya mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. (3) Hasil pengawasan Lainnya dilaporkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Inspektur kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hasil kegiatan yang dilaksanakan dan rekomendasi untuk pelaksanan selanjutnya.

Pasal 34

(1) Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari unit kerja. (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur memberikan penugasan secara tertulis kepada Auditor untuk melaksanakan tugas pemberian konsultansi dengan mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas. (3) Hasil pemberian pelayanan konsultansi dilaporkan oleh Auditor yang ditugaskan kepada Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi yang dikonsultasikan dan saran atau rekomendasi yang diberikan kepada pemohon konsultasi. (4) Saran atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jawaban secara tertulis berisi materi yang dikonsultasikan dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan kegiatan pengawalan dan supervisi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bersamaan. (2) Pelaksanaan pengawalan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Inspektur Jenderal kepada Inspektur sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pasal 36

(1) Penugasan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) sesuai usulan dari Inspektur yang meliputi: a. nama; dan b. jenis kegiatan. (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas utama untuk melaksanakan tugas pengawalan dan supervisi dengan mengedepankan profesionalitas serta akuntabilitas (3) Hasil pengawalan dan supervisid ilaporkan oleh APIP kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang untuk dilakukan: a. pendalaman dalam hal hasil laporan terdapat indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau b. proses lanjut dalam hal hasil laporan terdapat pelanggaran pidana harus mendapatkan persetujuan Menteri dan Inspektur Jenderal. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil pengawalan dan supervisi atas kegiatan atau objek yang dikawal dan disupervisi; dan b. saran dan/atau rekomendasi sebagai hasil pengawalan dan supervisi.

BAB Kedua

Audit

Pasal 13

Koreksi

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Audit Kinerja; dan b. Audit dengan Tujuan Tertentu.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh seluruh inspektorat.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

PERAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 38

Koreksi

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, APIP berperan: a. pemberian keyakinan (assurance activities) dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja serta penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang baik; b. pemberian konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja serta penerapan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang baik; c. pendampingan atau pemantauan terhadap unit kerja yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI atau pengawasan oleh BPKP; dan d. pengawasan terhadap seluruh unit kerja dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 39

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, APIP memiliki kewenangan untuk: a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi Auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern; c. meneruskan atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH dengan persetujuan Menteri; d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan e. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, APIP memiliki tanggung jawab untuk: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pemantauan, penilaian, dan memastikan hasilPengawasan Intern ditindaklanjuti oleh Auditi; c. memastikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP; d. melakukan pemantauan terhadap temuan hasil pengawasan yang telah dilimpahkan kepada APH; e. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit; f. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit; dan g. melakukan pendampingan pejabat atau pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari unit kerja.

Pasal 41

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal, pimpinan unit kerja dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal untuk: a. melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau b. melakukan pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK-RI dan pengawasan oleh BPKP.

Pasal 42

Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus: a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen berupa: 1. profil risiko dan rencana penanganan risiko; 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern; dan 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern; b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat atau pegawai pada unit kerja yang bersangkutan; c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB VI

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Pasal 43

Koreksi

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. komunikasi; dan d. pemantauan terhadap tindak lanjut.

Pasal 44

Koreksi

(1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh APIP. (2) Pengawasan Intern selain dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh APIP gabungan. (3) Pengawasan Intern oleh APIP gabungan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari Inspektur Jenderal.

Pasal 45

(1) Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan Pengawasan Intern dengan berdasarkan pada rencana strategis Kementerian dan memperhatikan rencana strategis unit kerja. (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan program kerja Pengawasan Intern. (3) Penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. arahan Menteri; b. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko unit kerja; c. permasalahan yang berkembang di masyarakat; d. hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP; dan e. hal lain yang berkaitan dengan resiko unit kerja. (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun oleh Inspektur Jenderal dilaporkan kepada Menteri. (5) Perencanaan tahunan yang telah dilaporkan kepada Menteri, dikomunikasikan kepada unit kerja.

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam penugasan tertulis. (2) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam penugasan tertulis, Inspektur harus menyampaikan penjelasan kepada Inspektur Jenderal dan menuangkannya dalam laporan hasil pengawasan. (3) Berdasarkan penjelasan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal dapat memperpanjang penugasan Pengawasan Intern sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern merupakan tahapan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kedudukan Auditi. (2) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern mencakup kegiatan: a. pertemuan awal (entry meeting); b. identifikasi atau pengumpulan data dan informasi; c. evaluasi dan analisis data dan informasi; d. pendokumentasian data dan informasi; e. konsultasi dan supervisi; dan f. pertemuan akhir (exit meeting). (3) Pada pertemuan awal, tim Pengawasan Intern harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi mengenai: a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan; dan c. melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak. (4) Dalam melakukan Pengawasan Intern,tim audit harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Internsebelumnya. (5) Tim Audit harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern. (6) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, tim audit dapat menggunakan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. (7) Tim audit harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern. (8) Pada pertemuan akhir, tim audit harus: a. mengomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Auditi; b. melakukan pembahasan tanggapan Pengawasan Intern, termasuk komitmen rencana untuk menindaklanjuti rekomendasi Pengawasan Intern; dan c. membuat berita acara hasil Pengawasan Intern bersama Auditi. (9) Dalam hal pada pertemuan akhir terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan tim auditdan Auditi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, tim audit dilarang: a. mengambil alih tanggung jawab unit kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi; b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian atau rencana penanganan risiko unit kerja; c. melakukan Pengawasan Intern terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya; dan d. melakukan Pengawasan Intern di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Pasal 49

(1) Tim audit harus segera melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern. (2) Auditi harus berperan aktif untuk menyampaikan data dukung sebagai pemenuhan penyelesaian permasalan dalam Pengawasan Intern. (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara tim audit dan auditi pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, harus segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan tim audit dan Auditi.

Pasal 50

(1) Inspektorat Jenderal harus mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada auditi dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern. (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir, tim audit harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan. (3) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik. (4) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Pasal 51

(1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Jenderal. (2) Penyampaian penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengantar laporan. (3) Dalam hal penyampaian penyelesaian melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal dalam melaksanakan fungsi peringatan dini dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Auditi. (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan: a. Pemberitahuan tertulis pertama diberikan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pemenuhan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi; dan b. Dikeluarkan pemberitahuan tertulis kedua dalam hal pemenuhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terpenuhi.

Pasal 52

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi: a. force majure; b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan meliputi: 1. pejabat atau pegawai menjadi tersangka dan ditahan; 2. pejabat atau pegawai menjadi terpidana; atau 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan; atau c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis karena: 1. perubahan struktur organisasi; 2. perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3. pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau 4. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Inspektur Jenderal dengan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pemenuhan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2). (3) Dalam hal Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Auditi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkam hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 53

(1) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada auditi meliputi: a. pejabat atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern; b. pelaksana harian atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern; c. atasan dari pejabat atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan; d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi Auditi; e. atasan langsung dari pejabat atau pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) huruf d terhadap pejabat unit kerja dan/atau Auditi berupa: a. tindakan administratif dibidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain: 1. tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali; 2. tuntutan perbendaharaan; dan 3. tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.

Pasal 54

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang dalam hal dipenuhi kondisi: a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui proses peradilan; b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada tim penyelesaian kerugian negara dan panitia urusan piutang negara dalam hal tidak dapat menyelesaikan; dan c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, dan/atau perampingan sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil Pengawasan Intern, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 56

(1) Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Jenderal. (2) Pelaksanaan pemantauan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim audit. (3) Dalam hal keanggotaan tim audit tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan, Inspektur Jenderal membentuk tim penyelesaian. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern. (5) Dalam hal tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, pengawas internharus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, tim audit atau tim penyelesaian tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern. (7) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutahiran data tindak lanjut secara berkala berkoordinasi dengan Auditi.

Pasal 57

(1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan statustindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat Jenderal harus menginformasikan kepada Auditi. (3) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan status tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, Inspektorat Jenderal dapat melakukan pembahasan dengan Auditi.

Pasal 58

Inspektorat Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Menteri dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) semester.

Pasal 59

(1) Inspektur Jenderal melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. (2) Dalam hal diperlukan, Inspektur Jenderal dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Inspektur Jenderal memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern kepada Menteri dan pejabat pimpinan tinggi madya terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Terhadap pelaksanaan audit, Inspektorat Jenderal membuat ikhtisar audit untuk dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada BPK-RI dan Menteri.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB Kelima

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 51

Koreksi

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

BAB Keenam

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 56

Koreksi

Pasal 57

Pasal 58

Inspektorat Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Menteri dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam1 (satu) semester.

BAB VII

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Pasal 60

Koreksi

(1) Inspektorat Jenderal harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas untuk menjamin kualitas Pengawasan Intern. (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 61

Koreksi

(1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi: a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern. b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau c. penilaian secara berkala oleh unit lain dalam Inspektorat Jenderal. (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi atau mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern harian dengan kode etik dan standar audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah INDONESIA. (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar.

Pasal 62

(1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat Jenderal. (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern; b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau c. telaah sejawat oleh APIP lain.

Pasal 63

(1) Menteri membentuk dan MENETAPKAN Komite Audit untuk meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Keanggotaan Komite Audit berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi mayoritas dari pihak independen. (4) Susunan keanggotaan Komite Audit terdiri atas: a. 1 (satu) orang pejabat di lingkungan Kementerian yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan sektor transportasi berpangkat Pembina Utama (IV/e); b. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara atau akuntansi sektor publik; dan c. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum. (5) Komite Audit harus membuat surat kesediaan menjadi angota komite dan surat pernyataan pakta integritasuntuk menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi.

Pasal 64

(1) Komite Audit mempunyai tugas: a. membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal; dan b. memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal untuk: 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal; 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; dan 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP. (2) Dalam melaksanakan tugas Komite Audit dibantu oleh Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Komite Audit harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Menteri: a. secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester; dan/atau b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. c. Kinerja Komite Audit dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. d. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 65

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri.

Pasal 66

(1) Komite Audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. (2) Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit melakukan: a. komunikasi langsung dengan Menteri; dan/atau b. permintaan masukan kepada pimpinan unit organisasi eselon I. (2) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi dari Unit Kerjasetelah mendapatkan izin dari Menteri.

BAB Kedua

Komite Audit

Pasal 63

Koreksi

Pasal 64

Pasal 65

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri.

Pasal 66

Pasal 67

BAB VIII

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 68

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BPK-RI; b. BPKP; c. APH; d. APIP lain; e. UKI; f. Satuan Pengawasan Intern BLU; dan g. pihak terkait lainnya. (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 69

Koordinasi Pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan BPK-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, meliputi: a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja dalam pemeriksaan BPK-RI; b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI; c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis antara Inspektorat Jenderal dengan BPK-RI untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan pengawasan; d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK-RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan e. pertukaran data dan informasi, pendidikan, serta sosialisasi.

Pasal 70

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, meliputi: a. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara; b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja dalam pengawasan BPKP; c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP; d. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; e. Pengembangan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; f. Pemeriksaan bersama terhadap permasalahan strategis; dan g. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 71

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, meliputi: a. penanganan penyimpangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; c. upaya tindakan preventif dan koordinasi penanganan permasalahan hukum; dan d. pelimpahan penanganan perkara dari hasil audit investigasi yang berindikasi adanya tindak pidana dan tindak pidana korupsi.

Pasal 72

Koordinasi pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d, meliputi: a. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara; b. pelaksanaan pengawasan secara sinergi; c. pengembangan organisasi profesi APIP; d. pengembangan kapabilitas APIP; dan e. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, serta sosialisasi.

Pasal 73

Koordinasi pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan UKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e, meliputi: a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas UKI untuk menyusun perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal; b. penyampaian hasil pelaksanaan tugas UKI kepada Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk menyusun rencana pemantauan tahunan UKI; d. pendampingan UKI terhadap Auditi dalam pelaksanaan pengawasan; dan e. pertukaran data dan informasi, serta sosialisasi.

Pasal 74

Koordinasi Pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan satuan pengawasan intern BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f, meliputi: a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern BLU untuk menyusun perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal; b. pemberian masukan dari Inspektorat Jenderal untuk peningkatan kinerja pengawasan satuan pengawasan internBLU; c. pendampingan satuan pengawasan intern BLU terhadap Auditi dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal; dan d. pertukaran data dan informasi, serta sosialisasi.

Pasal 75

Koordinasi pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf g, meliputi: a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, serta sosialisasi; dan b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

(1) Naskah hasil audit digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit. (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar melaksanakan audit; b. ruang lingkup audit; c. tujuan, sasaran, dan metodologi audit; d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit; e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi; f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi; g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggungjawab; h. pernyataan adanya pembatasan ruang lingkup audit; dan i. pelaporan informasi rahasia, jika ada. (3) Laporan hasil audit di reviu secara berjenjang oleh Tim Audit dan apabila telah dinyatakan final disampaikan kepada Inspektur sebagai penanggungjawab pelaksanaan audit. (4) Inspektur atas nama Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil audit kepada Auditi dengan surat pengantar laporan terhadap rekomendasi hasil Audit yang tidak bersifat strategis atau bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Inspektur menyampaikan laporan hasil audit kepada Inspektur Jenderal dilengkapi dengan konsep surat pengantar laporan kepada Auditi untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Inspektur Jenderal terhadap rekomendasi hasil audit yang bersifat strategis atau bernilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (6) Laporan hasil audit bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab Inspektur. (7) Laporan hasil audit disampaikan kepada Auditi dengan surat pengantar laporan dan ditembuskan kepada: a. Ketua BPK-RI; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektur Jenderal, dalam hal surat pengantar laporan ditandatangani oleh Inspektur; d. eselon I terkait; dan e. Sekretaris Inspektorat Jenderal, untuk database aplikasi Sinkronisasi Data Aplikasi Sistem Informasi Audit. (8) Rekomendasi hasil Audit Kinerja harus ditindaklanjuti Auditi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (9) Pemantauan terhadap tindak lanjut oleh Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Inspektorat terkait.

Peraturan Menteri Nomor pm41 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB Kelima

Pasal 32

BAB Keenam

Pasal 33

BAB Ketujuh

Pasal 34

BAB Kedelapan

Pasal 35

Pasal 36

BAB IV

Pasal 37

BAB V

Pasal 38

Pasal 39