PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat

PERMEN Nomor pm40 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Balon Udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (gas buoyancy) atau melalui pemanasan udara (airborne heater). 2. Controlled Airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service). 3. Uncontrolled Airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service). 4. Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. 5. Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area) adalah Kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu dan pada waktu tidak digunakan (tidak aktif) kawasan ini dapat dipergunakan untuk penerbangan sipil. 6. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 7. Notam adalah pemberitahuan yang disebarluaskan melalui peralatan telekomunikasi yang berisi informasi mengenai penetapan, kondisi atau perubahan di setiap fasilitas aeronautika, pelayanan, prosedur atau kondisi berbahaya, berjangka waktu pendek dan bersifat penting untuk diketahui oleh personel operasi penerbangan. 8. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III

PENGGUNAAN BALON UDARA PADA KEGIATAN BUDAYA MASYARAKAT

Pasal 3

Koreksi

(1) Penggunaan Balon Udara pada kegiatan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib ditambatkan. (2) Penggunaan Balon Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a. pelaporan penggunaan Balon Udara; b. warna dan ukuran Balon Udara; c. batasan area penggunaan Balon Udara; d. peralatan pelengkap untuk penggunaan Balon Udara; e. lokasi penggunaan Balon Udara; dan f. waktu penggunaan Balon Udara.

Pasal 4

(1) Pelaporan penggunaan Balon Udara yang ditambatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus disampaikan dalam bentuk rencana kegiatan. (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Setiap Orang yang menggunakan Balon Udara kepada kepolisian, pemerintah daerah dan/atau Kantor Otoritas Bandar Udara setempat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. penanggungjawab kegiatan; b. lokasi atau kawasan penambatan Balon Udara; c. jumlah dan ukuran Balon Udara; dan d. waktu penggunaan Balon Udara.

Pasal 5

(1) Warna Balon Udara yang ditambatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memakai warna yang mencolok. (2) Ukuran Balon Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memiliki batasan: a. garis tengah maksimum 4 (empat) meter dan tinggi maksimum 7 (tujuh) meter pada saat terisi penuh udara (inflated); b. dimensi maksimum setara 4 x 4 x 7 m untuk balon dengan bentuk tidak bulat sempurna; atau c. balon dengan dimensi lebih kecil dan berjumlah lebih dari 1 (satu) yang apabila disatukan mempunyai dimensi setara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 6

(1) Batasan area penggunaan Balon Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dioperasikan pada ruang udara yang dilayani di wilayah Uncontrolled Airspace dengan memenuhi kondisi: a. ketinggian paling tinggi 150 (seratus lima puluh) meter dari permukaan tanah; b. jarak pandang di darat (ground visibility) lebih dari 5 (lima) km; dan c. di luar radius 15 (lima belas) km dari suatu bandar udara atau tempat pendaratan helikopter. (2) Balon Udara yang dioperasikan di wilayah tertentu setelah mendapat persetujuan dari para pihak terkait yaitu: a. Tentara Nasional Indonsia (TNI) untuk operasi Balon Udara pada Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area); b. Otoritas Bandar Udara untuk operasi Balon Udara pada KKOP; dan c. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk operasi Balon Udara pada Controlled Airspace yang dipublikasikan di dalam Aeronautical Information Publication (AIP) INDONESIA. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang menggunakan Balon Udara dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1) Apabila Balon Udara yang digunakan terlepas dari tambatan maka orang yang menggunakan Balon Udara tersebut harus segera melaporkan kepada pihak Kepolisian, Pemerintah Daerah, Kantor Otoritas Bandar Udara dan/atau unit pelayanan navigasi penerbangan (Perum LPPNPI) setempat. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. lokasi kejadian; b. waktu terlepasnya Balon Udara; dan c. ukuran Balon Udara.

Pasal 8

Peralatan pelengkap untuk pengoperasian Balon Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan: a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) tali tambatan yang dilengkapi dengan panji-panji agar dapat terlihat oleh pesawat udara yang beroperasi; dan b. tidak diperbolehkan dilengkapi dengan peralatan berupa bahan yang mengandung api, bahan yang mudah meledak dan/atau bahan sejenis yang dapat membahayakan lingkungan antara lain tabung gas dan/atau petasan.

Pasal 9

Lokasi penggunaan Balon Udara yang ditambatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan: a. pada kawasan yang tidak terdapat halangan antara lain berupa pepohonan, pemukiman, kabel listrik atau stasiun pengisian bahan bakar umum; dan b. tidak berpotensi merugikan dan membahayakan pihak lain.

Pasal 10

Waktu penggunaan Balon Udara yang ditambatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilaksanakan pada saat matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam.

Peraturan Menteri Nomor pm40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14