PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm40 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKATAN JALAN

PERMEN Nomor pm40 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata - mata untuk kegiatan pelayanan publik. 3. Pelaksana pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 6. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 7. Simpul terminal penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yaitu wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi terminal penumpang dengan fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antar provinsi dan dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan dan/atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. 8. Lokasi terminal penumpang adalah letak bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang dinotasikan dengan titik koordinat. 9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 10. Penyelenggara terminal adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan TidakBermotor. 12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orangdengan dipungut bayaran. 13. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 15. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan jalan dan terminal angkutan jalan. 16. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Koreksi

(1) Standar Pelayanan Terminal Penumpang merupakan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal. (2) Standar Pelayanan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal. (3) Standar pelayanan terminal penumpang diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah beberapa aspek untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan terminal yang optimal.

Pasal 3

(1) Standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dalam pasal 2, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan yang mencakup: a. pelayanan keselamatan; b. pelayanan keamanan; c. pelayanan kehandalan/keteraturan; d. pelayanan kenyamanan; e. pelayanan kemudahan/keterjangkauan; f. pelayanan kesetaraan; (2) Keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. lajur pejalan kaki; b. fasilitas keselamatan jalan; c. jalur evakuasi; d. alat pemadam kebakaran; e. pos, fasilitas dan petugas kesehatan; f. pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum; g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; h. informasi fasilitas keselamatan; i. informasi fasilitas kesehatan; j. informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. (3) Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , meliputi: a. fasilitas keamanan; b. media pengaduan gangguan keamanan; c. petugas keamanan. (4) Kehandalan/keteraturan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis; b. jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis; c. loket penjualan tiket; d. kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal; e. petugas operasional terminal; (5) Kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. ruang tunggu; b. toilet; c. fasilitas peribadatan/mushola; d. ruang terbuka hijau; e. rumah makan; f. fasilitas dan petugas kebersihan; g. tempat istirahat awak kendaraan; h. area merokok (smoking area); i. drainase; j. area yang tersedia jaringan internet (hotspot area); k. ruang baca (reading corner); l. lampu penerangan ruangan. (6) Kemudahan/keterjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. letak jalur pemberangkatan; b. letak jalur kedatangan; c. informasi pelayanan; d. informasi angkutan lanjutan; e. informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum; f. tempat penitipan barang; g. fasilitas pengisian baterai (charger corner); h. tempat naik dan turun penumpang; i. tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribad (7) Kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. fasilitas penyandang cacat (difable); b. ruang ibu menyusui. (8) Standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm40 Tahun 2015 tentang STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKATAN JALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8