Peraturan Menteri Nomor pm4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN …

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 433) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari untuk menduduki Jabatan eselon I.a/Jabatan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari untuk menduduki Jabatan eselon II.a/Jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, Jabatan eselon III.a/Jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator, Jabatan eselon IV.a/Jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas, atau Jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; d. memiliki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk Jabatan tersebut; e. memenuhi tingkat dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan yang akan diduduki, yaitu: 1. minimal Strata 1/Diploma IV untuk menduduki Jabatan eselon II.a/Jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan eselon III.a/Jabatan eselon III.b setara dengan jabatan administrator; 2. minimal Diploma III untuk menduduki Jabatan eselon IV.a/Jabatan eselon IV.b setara dengan jabatan pengawas; dan 3. minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat untuk menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; f. unsur penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dengan angka paling rendah 85 (delapan puluh lima) dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan; h. paling singkat telah memiliki masa kerja: 1. 3 (tiga) tahun sebagai pengawas untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator; 2. 2 (dua) tahun sebagai administrator untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan 3. 2 (dua) tahun sebagai pimpinan tinggi pratama untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya; i. sehat jasmani dan rohani; j. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin; k. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara; l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; m. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin. n. memenuhi kode etik PNS; o. bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang; p. telah memenuhi kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara periode tahun sebelumnya; dan q. telah lulus Assessment dan/atau Seleksi Terbuka, dikecualikan bagi PNS yang akan menduduki Jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana. (2) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. unsur penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memenuhi Kompetensi Jabatan yang diperlukan; d. paling singkat telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam Jabatan yang pernah dan/atau masih didudukinya; e. tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin; f. tidak sedang dalam proses dan/atau diberhentikan dari Jabatan baik bersifat tetap atau sementara; g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukum disiplin; dan i. memenuhi kode etik PNS. (3) Persyaratan administrasi Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. salinan surat keputusan pangkat terakhir; b. salinan surat keputusan jabatan terakhir; c. salinan ijazah terakhir; d. salinan penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; e. salinan sertifikat kompetensi; f. bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; g. salinan bukti pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak; h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; i. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang dari rumah sakit pemerintah; dan j. surat keterangan bermeterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses Hukuman Disiplin atau sedang menjalani Hukuman Disiplin, tidak sedang dalam proses diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan Hukuman Disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai salinan rekomendasi hasil Assessment. 3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Koreksi

Untuk mengikuti Assessment dan/atau Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf q, PNS yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah lulus Diklatpim sebagai berikut: 1. Diklatpim tingkat III bagi PNS yang akan mengikuti Seleksi Terbuka pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; dan 2. Diklatpim tingkat IV bagi PNS yang akan mengikuti Assessment pengangkatan ke dalam jabatan administrator; dan b. telah atau pernah menduduki Jabatan 1 (satu) tingkat di bawah jabatan yang akan diikuti Assessment dan/atau Seleksi Terbuka. 4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Unit kerja eselon I melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar nama calon pemangku Jabatan beserta kelengkapan dokumen persyaratan daftar panjang calon pemangku Jabatan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyiapkan daftar pendek calon pemangku Jabatan dengan melakukan seleksi melalui penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan Assessment dan mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan oleh Menteri. (4) Penentuan pengangkatan Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja. 5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri. (2) Susunan keanggotaan, masa keanggotaan, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Koreksi

(1) Hasil Assessment berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan/pengumuman (2) Dalam hal PNS memperoleh rekomendasi hasil Assessment kategori kurang, disarankan atau tidak disarankan untuk diikutkan dalam Assessment selanjutnya paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan/pengumuman. 7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Koreksi

(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengikuti dan lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah diambil sumpah/janji Jabatan pada tingkat Jabatan dimaksud. (2) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum lulus Diklatpim diberi kesempatan untuk mengikuti dan lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya paling lambat 1 (satu) tahun pada periode tahun anggaran berjalan/berikutnya. (3) Kesesuaian antara Diklatpim dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Diklatpim tingkat I bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi madya; b. Diklatpim tingkat II bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama; c. Diklatpim tingkat III bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan administrator; dan d. Diklatpim tingkat IV bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan pengawas. (4) Dalam hal PNS yang diangkat ke dalam Jabatan dan belum lulus Diklatpim dengan tingkat yang sesuai dengan tingkat jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PNS yang bersangkutan: a. tidak dapat mengikuti Assessment dan/atau Seleksi Terbuka ke Jabatan yang lebih tinggi; dan b. dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sejumlah 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Dalam hal PNS yang telah diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklatpim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengulang pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali. (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dinyatakan tidak lulus, dilakukan evaluasi terhadap penempatan yang bersangkutan pada tingkat Jabatan tersebut.

Pasal 25B

Koreksi

(1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengizinkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang ditugaskan sebagai peserta Diklatpim sesuai dengan agenda Diklatpim di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari tugas kedinasan yang wajib diikuti PNS dimaksud. (2) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penundaan keikutsertaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. pimpinan eselon I menyampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan disertai justifikasi dan usulan jadwal rencana keikutsertaaan Diklatpim selanjutnya; atau b. pimpinan eselon I mengirimkan PNS yang bersangkutan untuk mengikuti Diklatpim secara mandiri yang diselenggarakan oleh instansi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara yang tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25C

Koreksi

(1) PNS dan pimpinan unit kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dan Pasal 25B ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengenaan sanksi didasarkan pada pertimbangan: a. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dimaksud dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 22

Pasal 25A

Pasal 25B

Pasal 25C

Pasal II