PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis

PERMEN Nomor pm39 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Formula Tarif adalah rumusan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis. 2. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 3. Pelaksana Angkutan Udara Perintis adalah Badan Usaha Angkutan Udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara yang melayani angkutan udara perintis. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 5. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Penerbangan.

BAB II

BAB III

FORMULASI TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 4

Koreksi

(1) Formula tarif Angkutan Udara Perintis dihitung berdasarkan pada biaya angkutan udara per satuan unit produksi ditambah keuntungan dan daya beli masyarakat. (2) Biaya angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen: a. biaya langsung; dan b. biaya tidak langsung.

Pasal 5

Koreksi

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. biaya operasi langsung tetap; dan b. biaya operasi langsung variable. (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi: a. biaya penyusutan atau sewa pesawat; b. biaya asuransi; c. biaya gaji tetap crew; d. biaya gaji tetap teknisi; dan e. biaya crew training. (3) Biaya operasi langsung variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi biaya: a. pelumas; b. bahan bakar minyak; c. tunjangan crew; d. overhaul atau pemeliharaan; e. jasa kebandarudaraan; f. jasa navigasi penerbangan; g. jasa ground handling penerbangan; dan h. katering penerbangan.

Pasal 6

(1) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas: a. biaya organisasi; dan b. biaya pemasaran atau penjualan. (2) Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi langsung.

Pasal 7

Rincian cara perhitungan biaya jasa Angkutan Udara Perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang mengenakan pungutan dan/atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang di luar ketentuan Peraturan Menteri ini, wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor pm39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12