Peraturan Menteri Nomor pm38 Tahun 2018 tentang Perubahan…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 474), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap pelaksanaan Kegiatan Salvage, wajib memperoleh Izin Kegiatan Salvage dari Direktur Jenderal. (2) Kecelakaan yang mengkibatkan kapal dan/atau muatannya tenggelam, pelaksanaan Kegiatan Salvage dilakukan oleh perusahaan salvage dan/atau pekerjaan bawah air yang telah memiliki izin usaha dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapatkan Izin Kegiatan Salvage dari Direktur Jenderal. (3) Untuk memperoleh Izin Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dengan persyaratan sebagai berikut: a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; b. memiliki kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja; c. foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air; dan d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list dan foto copy sertifikat atau dokumen kapal yang masih berlaku. (4) Dalam hal untuk memperoleh Izin Kegiatan Salvage dengan menggunakan metode pemotongan atau penutuhan (scrapping), maka selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. surat penghapusan kapal (deletion certificate); dan b. kerja sama/kontrak dengan badan usaha yang menampung hasil pemotongan atau penutuhan (scrapping). (5) Berdasarkan permohonan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan menerbitkan Izin Kegiatan Salvage. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. (7) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah persyaratan dilengkapi. (8) Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terpenuhi, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Izin Kegiatan Salvage dengan menggunakan format Contoh 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Izin Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (10) Izin Kegiatan Salvage yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pelaksanaan kegiatannya tidak dapat dialihkan ke Badan Usaha lain tanpa seizin Direktur Jenderal. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaksanaan Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera INDONESIA yang kapalnya mengalami musibah kandas yang tidak memerlukan perusahaan salvage untuk menanganinya. (2) Untuk memperoleh Izin Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis; b. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list dan foto copy sertifikat atau dokumen kapal yang masih berlaku; dan c. foto copy grosse akta kapal. (3) Dalam hal pengajuan permohonan Izin Kegiatan Salvage tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik kapal, wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik kapal. (4) Dalam hal kegiatan salvage membutuhkan kecepatan bertindak yang disebabkan kecelakaan kapal yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dapat segera melakukan Kegiatan Salvage dan wajib melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Kegiatan Salvage, pemilik kapal berbendera INDONESIA atau Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air mengajukan permohonan Izin Kegiatan Salvage. 4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Koreksi

(1) Pemilik kapal wajib berkoordinasi dengan UPT terdekat untuk melakukan pengawasan terhadap kerangka kapal dan/atau muatan yang belum diangkat. (2) Terhadap segala bentuk kerusakan atau kehilangan pada kerangka kapal dan/atau muatannya merupakan tanggung jawab pemilik kerangka kapal dan/atau muatannya. (3) Segala biaya yang timbul dari kegiatan pengawasan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya menjadi tanggung jawab pemilik kerangka kapal dan/atau muatannya. 5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam hal ditemukan kerangka kapal dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, Direktur Jenderal melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya. (2) Pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender melalui media cetak dan/atau elektronik nasional. (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada instansi terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik, kerangka kapal dan/atau muatannya wajib disingkirkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan rapat koordinasi. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah jangka waktu pengumuman selesai. (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat koordinasi. (7) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah MEMUTUSKAN status dari kerangka kapal dan/atau muatannya. (8) Dalam hal status dari kerangka kapal dan/atau muatannya tidak dapat diputuskan melalui rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan pelimpahan kepada Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. 6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya oleh Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (8), dilaksanakan setelah memperoleh pelimpahan dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini disertai dokumen persyaratan administrasi dan teknis. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. persyaratan administrasi, meliputi: 1. surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air; 2. akta pendirian perusahaan; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. surat keterangan domisili perusahaan; 5. rekomendasi Pemerintah Daerah sesuai dengan batas kewenangannya, untuk kerangka kapal hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya; dan 6. berita acara hasil rapat koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. b. persyaratan teknis meliputi: 1. daftar peralatan; 2. kualifikasi tenaga kerja; 3. jadwal dan metode kerja; dan 4. lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (5) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal mengeluarkan Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format Contoh 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 7. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Koreksi

(1) Badan Usaha yang telah mendapat pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib segera melakukan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya dengan mengajukan permohonan Izin Kegiatan Salvage. (2) Untuk memperoleh Izin Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (3) Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaksanakan kegiatan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya. (4) Dalam hal penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya telah selesai dilaksanakan, Badan Usaha melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT pelabuhan terdekat dan dilengkapi Berita Acara Peninjauan Lapangan yang diketahui oleh Kepala UPT pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat dengan menggunakan format Contoh 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal mengumumkan bebasnya lokasi dari keberadaan kerangka kapal dalam bentuk maklumat pelayaran melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dan berita pelaut INDONESIA serta dilaporkan kepada International Maritime Organization (IMO) oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Hasil kegiatan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui anggaran negara, maka hasil dari kegiatan tersebut menjadi milik negara dan dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Hasil kegiatan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatan yang pelaksanaannya melalui anggaran Badan Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, maka biaya operasional penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatan diperhitungkan dari hasil penyingkiran setelah dikurangi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (8) Dalam hal ditemukan kerangka kapal dan/atau muatan pada alur pelayaran yang telah diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan maka biaya operasional pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatan diperhitungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Contoh 5, Contoh 6, Contoh 7, Contoh 12, Contoh 13, dan Contoh 14 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 474), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 38 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR Contoh 5 Nomor : .................., .............. 20....... Lampiran : Perihal : Permohonan Izin Kepada Kegiatan Salvage Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA 1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM … Tahun ... tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. … mengajukan permohonan izin kegiatan salvage. 2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari: a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan posisi koordinat geografis serta dilengkapi peta lokasi kerja; b. copy kontrak kerja dan/atau Letter of Intent (LOI) dari pemberi kerja; c. copy izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air; d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan crew list dan copy sertifikat atau dokumen operasional kapal yang masih berlaku. 3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih. Pemohon (.......................................) Contoh 6 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE KEPADA PT. … DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa …; b. bahwa …; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Kegiatan Salvage Kepada PT. ...; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4849); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5093); 3. Peraturan PRESIDEN Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 474); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1891); Memperhatikan : surat permohonan …; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE KEPADA PT. … . PERTAMA : Memberikan izin kegiatan salvage kepada: Nama Perusahaan : Alamat : Izin Badan Usaha : KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan salvage berupa … . KETIGA : Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut: No. Nama Kapal Bendera GT/NT Call Sign Capt./ Crew KEEMPAT : Kewajiban pemegang izin kegiatan salvage: a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing; b. menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing; c. mendapatkan Clearance In dan Clearance Out atas kapal kerja yang digunakan kepada Syahbandar setempat; d. menjaga kelestarian lingkungan laut; e. memasang rambu-rambu navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran; f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Persetujuan Kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan; g. menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ...; h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh Surat Izin Kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya. KELIMA : Surat izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya. KEENAM : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan salvage, dilakukan oleh ... (UPT terdekat). KETUJUH : Izin kegiatan salvage berlaku selama ... . KEDELAPAN : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (.......................................) Tembusan Yth.: 1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; 2. Kepala UPT Setempat. Contoh 7 Nomor : .................., .............. 20....... Lampiran : Perihal : Laporan Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA 1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dalam Pasal ... ayat ..., bersama ini kami PT. … menyampaikan laporan tindakan yang telah dilakukan sebagai berikut: a. ...; b. ...; c. ...; d. dst. 2. Demikian laporan kami sampaikan, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih. PT. … (.......................................) Penanggung Jawab Contoh 12 Nomor : .............., .............. 20 ......... Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Pelimpahan Penyingkiran Kepada Kerangka Kapal dan/atau Muatannya Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta 1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor … Tahun … tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. … mengajukan permohonan pelimpahan pengangkatan kerangka kapal. 2. Data kerangka kapal yang kami maksud, yaitu: a. nama kerangka kapal : ....................................... b. lokasi : ....................................... c. posisi koordinat : ....................................... d. wilayah : ....................................... 3. Terkait hal tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan sebagai berikut: a. copy surat izin usaha salvage; b. copy akta pendirian perusahaan; c. copy NPWP; d. surat keterangan domisili perusahaan; e. daftar peralatan; f. tenaga kerja; g. jadwal dan metode kerja; h. rekomendasi UPT terdekat; i. rekomendasi Pemerintah Daerah … . 4. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih. PT. .................... Direktur Utama Contoh 13 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : TENTANG PELIMPAHAN PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL … DI PERAIRAN … KEPADA PT. … DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. bahwa …; b. bahwa …; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelimpahan Pengangkatan Kerangka Kapal … di Perairan … kepada PT. …; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4849); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5093); 3. Peraturan PRESIDEN Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 474); 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1891); Memperhatikan : surat permohonan …; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PELIMPAHAN PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL … DI PERAIRAN ... KEPADA PT. … . PERTAMA : Memberikan pelimpahan kepada: Nama Perusahaan : Alamat Kantor Perusahaan : Pengesahan Badan Hukum : Pimpinan/Penanggung Jawab: Jabatan Penanggung Jawab : Nomor Pokok Wajib Pajak : Izin Usaha : KEDUA : Melaksanakan pengangkatan kerangka kapal dengan data sebagai berikut: nama kerangka kapal : … posisi koordinat : … lokasi perairan : ... KETIGA : Kewajiban pemegang pelimpahan: a. bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko akibat keberadaan kerangka kapal ... sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini; b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini, Perusahaan sudah secara nyata melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pembersihan terhadap kerangka kapal tersebut; c. mematuhi semua aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal; d. hasil kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal ini harus dilengkapi dengan Berita Acara hasil pengangkatan dan pembersihan oleh UPT terdekat … yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah bersih dan aman untuk aktifitas pelayaran; e. pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Perusahaan belum melaksanakan kegiatan ini. KEEMPAT : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ................................... Tembusan Yth.: 1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; 2. Kepala UPT Terdekat; 3. Gubernur/Walikota/Bupati Setempat. Contoh 14 BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN PENYELESAIAN PENGANGKATAN KERANGKA KAPAL … DAN PENGANGKATAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … (...-...-...) telah dilakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi bekas pengangkatan kerangka kapal … dan pengangkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelimpahan Pengangkatan Kerangka Kapal … di Perairan ... Kepada PT. ... Nomor ... tanggal ... . Untuk melaksanakan kegiatan pengangkatan kerangka kapal ... yang dilakukan oleh: Nama Perusahaan : ......................................... Alamat : ......................................... Izin Usaha : ......................................... Dari hasil peninjauan lapangan diperoleh hal-hal sebagai berikut: 1. lokasi bekas keberadaan kerangka kapal … telah bersih/masih tersisa *) dari kerangka kapal tersebut dan tidak terjadi pencemaran laut; 2. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) telah diangkat dari lokasi kerangka kapal; 3. kondisi teknis lokasi pada saat dilakukan pemeriksaan dengan data sebagai berikut: a. kedalaman perairan ...; b. draft kapal yang dapat dilalui adalah … meter pada saat surut terendah. 4. ... . Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan terhadap pengangkatan kerangka kapal ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., ..............., 20....... Petugas Kantor UPT terdekat ... Petugas Kantor Distrik Navigasi 1. ........................ 1. ................................... 2. ........................ 2. ................................... Mengetahui, Kepala Kantor UPT Terdekat ... Kepala Kantor Distrik Navigasi ............................................... ....................................... MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor pm38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

Pasal I

Pasal 5

Pasal I

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal II