PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm35 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

PERMEN Nomor pm35 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. (2) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. meningkatkan penyelenggaraan transportasi di kawasan perkotaan yang handal dan berkelanjutan; b. menjamin kesamaan hak pengguna jalan; dan c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3

BAB II

OBJEK PENILAIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 4

Koreksi

Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian meliputi: a. bidang lalu lintas, terdiri atas: 1. ruas jalan; 2. perlengkapan jalan; 3. fasilitas Pejalan Kaki; dan 4. penataan Fasilitas Parkir; b. bidang angkutan, terdiri atas: 1. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan 2. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; c. bidang sarana transportasi darat, terdiri atas: 1. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan 2. Kendaraan Bermotor Umum; d. bidang prasarana transportasi darat, terdiri atas: 1. Terminal angkutan jalan; 2. Halte; dan 3. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; serta e. bidang umum, terdiri atas: 1. inovasi dan program unggulan daerah di bidang transportasi perkotaan yang berkelanjutan; 2. alokasi anggaran untuk transportasi; 3. kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang transportasi; 4. penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan 5. tertib masyarakat dalam berlalu lintas.

Pasal 5

Objek penilaian berupa ruas jalan dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada jaringan jalan yang berada di kawasan perdagangan dan pusat pemerintahan yang meliputi: a. ruas jalan nasional yang berada di kawasan perkotaan; b. ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalan nasional di kawasan perkotaan; dan c. ruas jalan daerah kabupaten/kota yang menghubungkan jalan nasional atau jalan provinsi yang berada di kawasan perkotaan.

Pasal 6

Objek penilaian bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dilaksanakan pada: a. kawasan Pusat Perkotaan/Central Bussiness District (CBD); dan b. kawasan Pusat Perkotaan/Central Bussiness District (CBD) dan kawasan pusat pemerintahan.

Pasal 7

Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha terhadap Kabupaten/Kota dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut: a. jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa, untuk Kota Kecil; b. jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, untuk Kota Sedang; c. jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, untuk Kota Besar; dan d. jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa, untuk Kota Raya.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 8

Koreksi

Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahun pertama, merupakan tahap pengusulan calon peserta, seleksi administrasi, dan survei lokasi penilaian; dan b. tahun kedua, merupakan tahap penilaian hasil survei, penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Pasal 9

(1) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan: a. pengusulan calon peserta; b. seleksi administrasi; c. survei lokasi penilaian; d. penilaian hasil survei; e. penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha; dan f. penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. (2) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Gubernur kepada Direktur Jenderal. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk memastikan kelayakan Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. (4) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Kepala Balai sesuai wilayah kerja. (5) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kabupaten/Kota yang dinilai. (6) Penilaian hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur yang berasal dari: a. Kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; b. Kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan; c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang urusan dalam negeri; d. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. Akademisi Perguruan Tinggi; dan f. Pengamat Transportasi.

Pasal 10

Pelaksanaan penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi kode etik sebagai berikut: a. penilaian dilakukan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lokasi; b. dilarang meminta pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sedang dinilai; c. dilarang memberi, meminta, dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Penghargaan Wahana Tata Nugraha; d. Tim Survei dilarang menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan survei yang akan dikunjungi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait; e. dilarang menginformasikan hasil survei lokasi kepada pihak manapun; dan f. Tim Survei diharuskan berperilaku santun dalam melaksanakan survei.

Peraturan Menteri Nomor pm35 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16