PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm34 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH

PERMEN Nomor pm34 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1449) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh diselenggarakan oleh perusahaan angkutan penyeberangan. (2) Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan; b. memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dari Direktur Jenderal; c. menggunakan kapal Ro-Ro penumpang, kapal Ro-Ro barang, atau kapal Ro-Ro Pengangkut Kendaraan; d. memiliki atau menguasai kapal dengan kapasitas angkut paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit kendaraan campuran; dan e. kecepatan dinas kapal minimal 10 (sepuluh) knot. (3) Pelayanan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penugasan. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PT ASDP INDONESIA Ferry (Persero), apabila tidak terdapat penyedia jasa angkutan penyeberangan jarak jauh. (5) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lintas penyeberangan jarak jauh, Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, dan Surabaya-Lembar.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA