PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

PERMEN Nomor pm34 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Investasi adalah pengadaan barang dan/atau jasa oleh Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dalam rangka memenuhi standar pelayanan navigasi yang andal untuk keselamatan penerbangan dan penyesuaian biaya pelayanan navigasi penerbangan. 2. Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA, untuk selanjutnya disebut Perum LPPNPI adalah Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di INDONESIA. 3. Program kegiatan adalah satuan kegiatan yang tercantum dalam rencana investasi tahunan Perum LPPNPI. 4. Program investasi carry over adalah program investasi tahun sebelumnya yang belum selesai sebagian atau seluruhnya dan tetap akan dilanjutkan ditahun berikutnya. 5. Rencana investasi tahunan adalah dokumen rencana investasi Perum LPPNPI periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana investasi jangka panjang adalah dokumen rencana investasi Perum LPPNPI periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut RJPP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang untuk selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang perusahaan. 9. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III

RENCANA INVESTASI JANGKA PANJANG

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk mendapat persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Perum LPPNPI mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri. (2) Persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. penetapan visi dan misi, sasaran, strategi, dan program kerja rencana investasi jangka panjang; b. evaluasi pelaksanaan rencana investasi jangka panjang sebelumnya; c. posisi pelaksanaan investasi Perum LPPNPI pada saat penyusunan rencana investasi jangka panjang; d. acuan yang dipakai dalam penyusunan rencana investasi jangka panjang;dan e. kebijakan pengembangan investasi Perum LPPNPI. (3) Penyusunan rencana investasi jangka panjang harus mengacu pada Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional, Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Global Air Navigation Plan, ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan Pemerintah dan dokumen acuan internasional lainnya.

Pasal 5

Permohonan persetujuan rencana investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan oleh Perum LPPNPI setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rencana investasi jangka panjang yang diajukan oleh Perum LPPNPI. (2) Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI, dan apabila diperlukan pembahasan dapat melibatkan Pihak-Pihak terkait guna sinkronisasi rencana investasi jangka panjang. (3) Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap untuk rencana investasi jangka panjang yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan. (4) Dari hasil pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan/atau dengan Pihak-Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri. (5) Berdasarkan laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menyatakan rencana investasi jangka panjang diterima atau ditolak. (6) Dalam hal permohonan investasi jangka panjang ditolak oleh Menteri dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

(1) Untuk alasan dan kepentingan keselamatan penerbangan, Direktur Jenderal dapat merekomendasikan kepada Menteri tambahan visi dan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja dalam rancangan investasi jangka panjang Perum LPPNPI. (2) Rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perum LPPNPI.

Pasal 8

(1) Menteri MENETAPKAN persetujuan tertulis terhadap rencana investasi jangka panjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam penyusunan RJPP, RKAP dan Rencana Investasi Tahunan Perum LPPNPI.

Pasal 9

(1) Perum LPPNPI dapat mengajukan usulan perubahan persetujuan investasi jangka panjang kepada Menteri. (2) Usulan perubahan persetujuan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan alasan sebagai berikut: a. keselamatan penerbangan; b. perubahan kebijakan yang bersifat strategis; c. peningkatan kinerja pelayanan; dan d. force majeur/bencana alam. (3) Prosedur pengajuan perubahan persetujuan investasi jangka panjang mutatis mutandis dengan prosedur permohonan persetujuan jangka panjang.

Pasal 10

Alur permohonan persetujuan atau perubahan rencana investasi jangka panjang, tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

RENCANA INVESTASI TAHUNAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk mendapat persetujuan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Perum LPPNPI mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri. (2) Persyaratan permohonan persetujuan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : a. daftar dan rincian program kegiatan beserta nilai investasi;dan b. kerangka acuan kerja menggunakan format tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Permohonan persetujuan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterima oleh Menteri paling lambat : a. bulan Juli untuk program usulan baru rencana investasi tahun berikutnya; dan b. bulan Oktober untuk program carry over rencana investasi tahun berikutnya.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap rencana investasi tahunan dengan tahapan sebagai berikut: a. evaluasi kelengkapan dokumen administrasi; dan b. evaluasi teknis. (2) Evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Program kegiatan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Perum LPPNPI untuk dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (3) Perum LPPNPI tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, program kegiatan dinyatakan ditolak. (5) Program kegiatan yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan evaluasi teknis paling lama 30 (tiga puluh) hari. (6) Dari hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan apabila diperlukan mengikutsertakan pihak-pihak terkait. (7) Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap untuk program kegiatan yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan.

Pasal 14

(1) Untuk alasan dan kepentingan keselamatan penerbangan, Menteri dapat menginstruksikan perubahan program kegiatan dalam rancangan investasi tahunan Perum LPPNPI. (2) Perubahan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Perum LPPNPI.

Pasal 15

(1) Menteri MENETAPKAN persetujuan tertulis terhadap rencana investasi tahunan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perum LPPNPI paling lambat bulan Desember setiap tahunnya. (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan acuan dalam penyusunan RKAP.

Pasal 16

Pasal 17

Alur permohonan persetujuan atau perubahan rencana investasi tahunan, tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perum LPPNPI dapat mengajukan usulan perubahan persetujuan investasi tahunan di tahun berjalan beserta alasan dan justifikasinya kepada Menteri. (2) Pengajuan perubahan persetujuan investasi tahunan, diajukan paling lambat pada bulan Juni. (3) Prosedur pengajuan perubahan investasi tahunan sebagai berikut : a. Perum LPPNPI mengajukan surat permohonan usulan perubahan persetujuan investasi tahunan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal beserta alasan dan justifikasinya; b. terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal melakukan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis; c. evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja; d. program kegiatan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi disampaikan kembali kepada Perum LPPNPI untuk dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender; e. apabila dalam batas waktu sebagaimana diatur pada huruf c, Perum LPPNPI tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, pengajuan perubahan rencana investasi dinyatakan ditolak. f. program kegiatan yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, dilakukan evaluasi teknis paling lama 15 (lima belas) hari; g. dari hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perum LPPNPI dan apabila diperlukan mengikutsertakan pihak-pihak terkait; h. Direktur Jenderal dapat meminta kepada Perum LPPNPI untuk menyediakan data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap untuk program kegiatan yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan; i. berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi dan evaluasi teknis, Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri;dan j. berdasarkan dari laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Menteri MENETAPKAN persetujuan tertulis terhadap rencana perubahan investasi tahunan.

Peraturan Menteri Nomor pm34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19