PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm33 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm33 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1170) diubah sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (1) huruf n dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terdiri atas: a. Kantor Kesyahbandaran Utama; b. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I; d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II; e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III; f. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV; g. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V; h. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I; i. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; j. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III; k. Kantor Distrik Navigasi Kelas I; l. Kantor Distrik Navigasi Kelas II; m. Kantor Distrik Navigasi Kelas III; n. dihapus; o. Balai Teknologi Kesehatan Pelayaran; p. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; q. Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I; dan r. Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II. (2) Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. 2. Lampiran XIV dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA