Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Anta…

Pasal 1

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. 2. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan. 3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk usaha angkutan penyeberangan. 4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan. 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan penyeberangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas: a. tarif angkutan penumpang; dan b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

Koreksi

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. kelas ekonomi; dan b. kelas non-ekonomi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu: a. Golongan I : Sepeda; b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong; c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 (lima ratus) cc) dan kendaraan roda 3 (tiga); d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya; e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya; f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan; g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan/ tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya; h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan /tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya. (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 5

Koreksi

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

Koreksi

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Koreksi

(1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk: a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan b. jasa kepelabuhanan. (2) Besaran iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terlebih dahulu disosialisasikan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 497), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 145 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13