PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm29 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor pm29 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1927) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hari Kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal. 2. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal. 3. Jam Kerja Normatif adalah sejumlah waktu yang dipergunakan untuk bekerja secara normal dalam satu hari. 4. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu jam kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja. 5. Daftar Hadir adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran Pegawai. 6. Daftar Hadir Biometrik adalah sistem pencatatan kehadiran pegawai yang dilakukan melalui perekaman, pemindaian, dan pengenalan sidik jari dan/atau geometri tangan. 7. Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat ASN Kementerian Perhubungan adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Perhubungan. 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 9. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dilaksanakan dengan tahapan: a. Pegawai wajib memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada atasan langsung perihal izin sakit; b. Pegawai mengajukan surat permohonan izin sakit kepada atasan langsung apabila tidak masuk selama 1 (satu) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter; c. pejabat yang berwenang memberikan izin sakit mengeluarkan surat izin sakit bagi Pegawai dimaksud; dan d. surat keterangan izin sakit serta surat keterangan dokter disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja; (2) Dalam hal Pegawai yang mengajukan izin sakit dan tidak melampirkan surat keterangan dokter, pegawai wajib mengajukan cuti tahunan. (3) Dalam hal cuti tahunan telah habis digunakan, ketidakhadiran pegawai dinyatakan alpa. (4) Penghitungan tunjangan kinerja dari unsur disiplin kerja bagi pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dipersamakan dengan penghitungan tunjangan kinerja bagi pegawai yang izin sakit dan tidak melampirkan surat keterangan dokter. (5) Pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit dilaksanakan dengan tahapan: a. Pegawai wajib memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada atasan langsungnya perihal cuti sakit; b. Pegawai mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit, apabila tidak masuk antara 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan melampirkan surat keterangan dokter; c. berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit kepada pegawai; dan d. formulir permintaan cuti sakit serta surat keterangan dokter disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja. (6) Format surat keterangan izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c tercantum pada contoh 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Contoh pelaporan ketidakhadiran bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dituangkan dalam contoh 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c dibuat dengan menggunakan formulir sesuai contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Koreksi

(1) Pelaporan ketidakhadiran bagi pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain dilaksanakan dengan ketentuan: a. pegawai mengajukan permohonan izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain secara tertulis kepada atasan langsung; b. atasan langsung mengeluarkan surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat bagi pegawai dalam hal permohonan disetujui; c. surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat dari atasan disampaikan kepada petugas pengelola daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja. (2) Izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain dapat diberikan dalam hal terdapat alasan penting atau terdapat keadaan yang mengakibatkan pegawai datang terlambat atau pulang cepat. (3) Dalam hal atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan berhalangan, surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian/pelaksana tugas/pejabat lain yang setingkat dengan atasan langsung dalam unit kerja tersebut. (4) Jumlah kumulatif izin datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain sebanyak 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan. (5) Penghitungan tunjangan kinerja dari unsur disiplin kerja bagi pegawai yang datang terlambat atau pulang cepat karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Surat keterangan izin datang terlambat dan pulang cepat digunakan sebagai bahan pembinaan pimpinan pada unsur disiplin kerja. (7) Format surat keterangan izin datang terlambat atau pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh 8 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Contoh pelaporan ketidakhadiran bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang cepat karena alasan lain dituangkan dalam contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 15. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor pm29 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 90 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25

Pasal II