Peraturan Menteri Nomor pm26 Tahun 2018 tentang Perubahan…

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jaringan pelayanan angkutan perintis kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. adanya potensi bangkitan perjalanan penumpang umum dengan perkiraan load factor (faktor beban) kurang dari 70% (tujuh puluh persen); b. dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang telah ada pelayanan kereta api tetapi secara komersial belum menguntungkan; c. tersedianya jaringan jalur kereta api yang laik operasi; d. adanya potensi wilayah atau suatu daerah yang akan dikembangkan secara ekonomi, sosial atau budaya; dan/atau; e. adanya usulan dan/atau permintaan pelayanan angkutan dari Pemerintah Daerah. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal I

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor pm26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api

Pasal I

Pasal 7

Pasal I

Pasal 7