JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Pasal 3
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:
a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
Pasal 23
(1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
(2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. mengangkut wisatawan;
b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata;
c. tidak masuk terminal;
d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
f. tidak terjadwal; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
b. kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata menggunakan warna dasar ungu;
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
d. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
f. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus.
(4) Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu
Pasal 24
(1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
(3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
b. tidak terjadwal; dan
c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
1. mobil penumpang umum beroda empat;
dan/atau
2. mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
d. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
(5) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf d, tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu Perizinan Angkutan Orang
Pasal 25
(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dapat dikenakan Retribusi Daerah.
Pasal 26
(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus berbentuk Badan Hukum INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
a. Badan usaha milik negara;
b. Badan usaha milik daerah;
c. Perseroan terbatas; atau
d. Koperasi.
Pasal 27 Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
Pasal 28
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
c. kartu pengawasan.
(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang
melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
Pasal 29
(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin.
b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. masa berlaku izin;
6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. nomor Kartu Pengawasan;
4. tanda nomor kendaraan bermotor;
5. merek Kendaraan;
6. tahun pembuatan;
7. daya angkut orang;
8. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. nomor surat keputusan;
b. nomor induk kendaraan;
c. nama perusahaan;
d. masa berlaku kartu pengawasan;
e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
g. tanda nomor kendaraan bermotor;
h. nomor rangka kendaraan bermotor;
i. nomor uji kendaraan bermotor;
j. daya angkut orang; dan
k. daya angkut bagasi.
(4) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, surat pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 30 Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut;
c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
Pasal 31 Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diwajibkan:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;
f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak – anak, wanita hamil, dan orang sakit;
h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
Pasal 32 Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Angkutan pariwisata; dan
2. Angkutan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi
Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi, Angkutan Sewa Umum, Angkutan Carter, kecuali Angkutan Kawasan Tertentu, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sewa Khusus.
b. Kepala Badan, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Permukiman, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
d. Bupati/walikota, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 33 Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Angkutan dan Multimoda atas nama Direktur Jenderal.
Pasal 34
(1) Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat berupa:
a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek; dan/atau
2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
1. penambahan kendaraan;
2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
d. pembukaan cabang perusahaan.
(2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan format surat, tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan
ditandatangani pimpinan perusahaan;
i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
k. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
(6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Setelah mendapatkan rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
(8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
(9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 36
(1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbarui.
(2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
b. surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
Pasal 37
(1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
(3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
b. surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 38
(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang dilayani;
b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
c. Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
(2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
(3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(5) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
(6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
(8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan
3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 39
(1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau dokumen perizinan yang rusak.
(2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 40
(1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
(2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. perubahan nama perusahaan;
b. perubahan alamat perusahaan; atau
c. perubahan direksi perusahaan.
(1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
(2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
d. kartu pengawasan kendaraan; dan
e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
(3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
Pasal 43
(1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf c angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
a. kendaraan bermotor baru;
b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
c. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
(3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan melampirkan:
1) surat permohonan;
2) salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan 3) kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1) kendaraan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
2) kendaraan bukan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan b) salinan kartu lulus uji berkala.
(4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum;
b) salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti; dan c) kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
(5) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dari pemohon berupa:
a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
b. kartu pengawasan kendaraan.
(6) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
(1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah
kendaraan yang dimiliki;
k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(4) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
(7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
(9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan 3) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Bagian Kedua Lelang atau Seleksi
Pasal 45 Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui:
a. pelelangan; atau
b. seleksi.
Pasal 46
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Taksi.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan persyaratan lelang.
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan terhadap perpanjangan:
a. izin penyelenggaraan Angkutan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
b. izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
c. izin penyelenggaraan Angkutan Dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
dan
d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
Pasal 48
(1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
(2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
(4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. lokasi kota yang akan dilayani;
b. jumlah kebutuhan kendaraan;
c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
d. standar pelayanan minimal.
(5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
(6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
(7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.
Pasal 49 Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 50
(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum INDONESIA dengan kriteria paling sedikit:
a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di INDONESIA;
c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di INDONESIA;
d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
(4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
Pasal 51
(1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
(2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
(3) Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
a. MENETAPKAN tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;
b. merekrut pengemudi;
c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan
d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi, melalui badan hukum penyelenggara angkutan, wajib memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi;
b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerjasama;
c. data seluruh kendaraan dan pengemudi
d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
BAB V PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Pasal 53
(1) Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
b. Petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
Pasal 54
(1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan di:
a. tempat wisata;
b. ruas jalan;
c. tempat keberangkatan;
d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
(2) Dalam hal Perusahaaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan.
Pasal 55
(1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan terhadap pemenuhan:
a. persyaratan perizinan Angkutan umum; dan
b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. dokumen Angkutan orang;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
d. jenis pelayanan;
e. tarif untuk Angkutan Taksi;
f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
c. Standar Pelayanan Minimal.
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 56
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;
d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
(1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
a. persyaratan administrasi; dan
b. persyaratan pengoperasian.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan kartu pengawasan kendaraan;
b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
(3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
e. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
f. ketentuan tentang tarif; dan
g. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus.
(1) Pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diklasifikasikan menjadi :
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; dan
c. pelanggaran berat.
(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang;
e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;
c. tidak memasang tanda khusus kendaraan angkutan sewa umum dan sewa khusus;
d. memalsukan dokumen kendaraan dan tanda khusus;
e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
g. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
h. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
Pasal 59
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diperoleh melalui:
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas;
b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. laporan dari masyarakat;
d. informasi dari media massa; dan/atau
e. laporan dari perusahaan angkutan umum.
(2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut :
f. waktu dan tempat kejadian;
g. jenis pelanggaran;
h. identitas kendaraan;
i. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
j. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
dan
k. identitas pelapor.
(3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 60
(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 61
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda.
(3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
(4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.
(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
(3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan paling lama 12 (enam) bulan dan apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan kartu pengawasan kendaraan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kartu pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek.
Pasal 64 Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat
(1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 65
(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat
(3), Pasal 51, dan Pasal 52, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri merekomendasikan hasil evaluasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
(3) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika memberikan sanksi kepada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
(1) Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Umum.
(2) Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Umum baru atau penambahan kendaraan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib atas nama badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(4) Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.
(5) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, khusus ketentuan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, digital dashboard dan stiker diberlakukan terhitung 1 Juni 2017.
(6) Sedangkan khusus ketentuan yang meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum serta alokasi kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan hasil riset dan diberlakukan terhitung 1 Juli 2017.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan warna dasar pada kendaraan untuk pelayanan Angkutan Permukiman, Angkutan Karyawan, Angkutan Carter, dan Angkutan Pariwisata harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN LAIN–LAIN
Pasal 68 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika, Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing - masing.
Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70 Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pasal 71 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:
a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif;
(2) Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3) Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas
standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.
Pasal 5
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak berjadwal;
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
h. pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan
i. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
b. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
d. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
h. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
j. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian dalam kendaraan; dan
l. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan/atau di bagian luar kendaraan.
(3) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
b. dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) milimeter dan ke belakang paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan bagian belakang dengan ketebalan 200 (dua ratus) milimeter.
(2) Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2 Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi
Pasal 7
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
(2) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi;
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau Gubernur sesuai
kewenangannya, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kabupaten/kota; dan
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Taksi.
Pasal 9
(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
dan
e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
kepada masyarakat.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
Pasal 10
Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
a. reguler; dan
b. eksekutif;
(2) Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3) Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas
standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.
Pasal 5
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak berjadwal;
c. pelayanan dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
h. pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan
i. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
b. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
d. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
h. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
j. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian dalam kendaraan; dan
l. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan/atau di bagian luar kendaraan.
(3) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
b. dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) milimeter dan ke belakang paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan bagian belakang dengan ketebalan 200 (dua ratus) milimeter.
(2) Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2 Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi
Pasal 7
(1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
(2) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi;
c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 8
(1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau Gubernur sesuai
kewenangannya, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kabupaten/kota; dan
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Taksi.
Pasal 9
(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
dan
e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
kepada masyarakat.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
Pasal 10
Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.
Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
a. angkutan antar jemput;
b. angkutan permukiman;
c. angkutan karyawan;
d. angkutan carter; dan
e. angkutan sewa.
Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
a. angkutan antar jemput;
b. angkutan permukiman;
c. angkutan karyawan;
d. angkutan carter; dan
e. angkutan sewa.
(1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh
perusahaan angkutan;
b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
c. tidak singgah di terminal;
d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput meliputi:
1. mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) centimeter cubic; dan/atau
2. mobil bus kecil.
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
c. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 13
Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan papan nama perusahaan;
b. tersedia tempat parkir kendaraan;
c. tersedia ruang tunggu penumpang;
d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
f. tersedia fasilitas toilet.
(1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh
perusahaan angkutan;
b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
c. tidak singgah di terminal;
d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput meliputi:
1. mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) centimeter cubic; dan/atau
2. mobil bus kecil.
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
c. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 13
Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencantumkan papan nama perusahaan;
b. tersedia tempat parkir kendaraan;
c. tersedia ruang tunggu penumpang;
d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
f. tersedia fasilitas toilet.
Pasal 18
(1) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
(2) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa kendaraan;
f. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.300 (seribu tiga ratus) centimeter cubic;
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih;
c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
(4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c, tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
(2) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
b. tidak terjadwal;
c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa kendaraan;
f. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.300 (seribu tiga ratus) centimeter cubic;
b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih;
c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
(4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c, tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan MENETAPKAN rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.
(5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.
Pasal 22 Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; dan
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus.
BAB 8
Perencanaan Kebutuhan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu
(1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan MENETAPKAN rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
(4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.
(5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan
c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.
Pasal 22 Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit memuat:
a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; dan
b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus.
(1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
(2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. mengangkut wisatawan;
b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata;
c. tidak masuk terminal;
d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
f. tidak terjadwal; dan
g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
b. kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata menggunakan warna dasar ungu;
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
d. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
f. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus.
(4) Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu
Pasal 24
(1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
(3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
b. tidak terjadwal; dan
c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
1. mobil penumpang umum beroda empat;
dan/atau
2. mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
d. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
(5) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf d, tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu Perizinan Angkutan Orang
Pasal 25
(1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dapat dikenakan Retribusi Daerah.
Pasal 26
(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus berbentuk Badan Hukum INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan Hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
a. Badan usaha milik negara;
b. Badan usaha milik daerah;
c. Perseroan terbatas; atau
d. Koperasi.
Pasal 27 Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
Pasal 28
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
c. kartu pengawasan.
(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang
melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
Pasal 29
(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin.
b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. masa berlaku izin;
6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. nomor Kartu Pengawasan;
4. tanda nomor kendaraan bermotor;
5. merek Kendaraan;
6. tahun pembuatan;
7. daya angkut orang;
8. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
(3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
a. nomor surat keputusan;
b. nomor induk kendaraan;
c. nama perusahaan;
d. masa berlaku kartu pengawasan;
e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
g. tanda nomor kendaraan bermotor;
h. nomor rangka kendaraan bermotor;
i. nomor uji kendaraan bermotor;
j. daya angkut orang; dan
k. daya angkut bagasi.
(4) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, surat pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 30 Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut;
c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.
Pasal 31 Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diwajibkan:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;
f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak – anak, wanita hamil, dan orang sakit;
h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.
Pasal 32 Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Angkutan pariwisata; dan
2. Angkutan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi
Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi, Angkutan Sewa Umum, Angkutan Carter, kecuali Angkutan Kawasan Tertentu, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sewa Khusus.
b. Kepala Badan, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Permukiman, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
d. Bupati/walikota, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 33 Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Angkutan dan Multimoda atas nama Direktur Jenderal.
Pasal 34
(1) Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat berupa:
a. izin bagi pemohon baru;
b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek; dan/atau
2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
1. penambahan kendaraan;
2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
d. pembukaan cabang perusahaan.
(2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan format surat, tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 35
(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan
ditandatangani pimpinan perusahaan;
i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
k. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
(3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(5) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
(6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Setelah mendapatkan rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
(8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
(9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2)
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 36
(1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbarui.
(2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
b. surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
Pasal 37
(1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
(3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
b. surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 38
(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada
Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang dilayani;
b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
c. Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
(2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
(3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
(5) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
(6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
(8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1)
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan
3) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
b. kendaraan bukan baru, meliputi:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 39
(1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau dokumen perizinan yang rusak.
(2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
(3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Pasal 40
(1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
(2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. perubahan nama perusahaan;
b. perubahan alamat perusahaan; atau
c. perubahan direksi perusahaan.
Pasal 41
Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.
Pasal 42
Pasal 44
Pasal 47
Pasal 52
Pasal 58
Pasal 62
(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
(3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan paling lama 12 (enam) bulan dan apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan kartu pengawasan kendaraan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 63
Pasal 67
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan warna dasar pada kendaraan untuk pelayanan Angkutan Permukiman, Angkutan Karyawan, Angkutan Carter, dan Angkutan Pariwisata harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB IX KETENTUAN LAIN–LAIN
Pasal 68 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika, Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing - masing.
Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70 Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pasal 71 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 72
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak terjadwal;
c. dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa;
g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan
belakang;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa; dan
g. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus.
(4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan;
b. tidak terjadwal;
c. dari pintu ke pintu;
d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa;
g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan
belakang;
e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa; dan
g. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus.
(4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d, tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
(2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
d. kartu pengawasan kendaraan; dan
e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
(3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
Pasal 43
(1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf c angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
a. kendaraan bermotor baru;
b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
c. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
(3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan melampirkan:
1) surat permohonan;
2) salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan 3) kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1) kendaraan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
2) kendaraan bukan baru, meliputi:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan b) salinan kartu lulus uji berkala.
(4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum;
b) salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti; dan c) kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
(5) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dari pemohon berupa:
a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
b. kartu pengawasan kendaraan.
(6) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
(1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi:
a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah
kendaraan yang dimiliki;
k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(4) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(6) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
(7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
(9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dengan melampirkan dokumen untuk:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 2) salinan kartu lulus uji berkala.
(11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. kendaraan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan 3) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
1) surat rekomendasi;
2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
dan 3) salinan kartu lulus uji berkala.
(12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
Bagian Kedua Lelang atau Seleksi
Pasal 45 Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui:
a. pelelangan; atau
b. seleksi.
Pasal 46
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Taksi.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan persyaratan lelang.
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan terhadap perpanjangan:
a. izin penyelenggaraan Angkutan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
b. izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
c. izin penyelenggaraan Angkutan Dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
dan
d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
(2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
Pasal 48
(1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
(2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
(3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
(4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. lokasi kota yang akan dilayani;
b. jumlah kebutuhan kendaraan;
c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
d. standar pelayanan minimal.
(5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
(6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
(7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.
Pasal 49 Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 50
(1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum INDONESIA dengan kriteria paling sedikit:
a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di INDONESIA;
c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di INDONESIA;
d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
(4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
Pasal 51
(1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
(2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
(3) Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
a. MENETAPKAN tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan;
b. merekrut pengemudi;
c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan
d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
(3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi, melalui badan hukum penyelenggara angkutan, wajib memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi;
b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerjasama;
c. data seluruh kendaraan dan pengemudi
d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
BAB V PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
Pasal 53
(1) Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
b. Petugas Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
Pasal 54
(1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan di:
a. tempat wisata;
b. ruas jalan;
c. tempat keberangkatan;
d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
(2) Dalam hal Perusahaaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan.
Pasal 55
(1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan terhadap pemenuhan:
a. persyaratan perizinan Angkutan umum; dan
b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. dokumen perizinan;
b. dokumen Angkutan orang;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
d. jenis pelayanan;
e. tarif untuk Angkutan Taksi;
f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
(3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
c. Standar Pelayanan Minimal.
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 56
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memberikan masukan kepada instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;
d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 57
(1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
a. persyaratan administrasi; dan
b. persyaratan pengoperasian.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan kartu pengawasan kendaraan;
b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
(3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
e. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
f. ketentuan tentang tarif; dan
g. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus.
(1) Pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diklasifikasikan menjadi :
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; dan
c. pelanggaran berat.
(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:
a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang;
e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;
c. tidak memasang tanda khusus kendaraan angkutan sewa umum dan sewa khusus;
d. memalsukan dokumen kendaraan dan tanda khusus;
e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
g. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
h. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
Pasal 59
(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diperoleh melalui:
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas;
b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. laporan dari masyarakat;
d. informasi dari media massa; dan/atau
e. laporan dari perusahaan angkutan umum.
(2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut :
f. waktu dan tempat kejadian;
g. jenis pelanggaran;
h. identitas kendaraan;
i. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
j. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
dan
k. identitas pelapor.
(3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.
Pasal 60
(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 61
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda.
(3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
(4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.
(1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
(2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kartu pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek.
Pasal 64 Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat
(1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 65
(1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat
(3), Pasal 51, dan Pasal 52, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri merekomendasikan hasil evaluasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
(3) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika memberikan sanksi kepada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66
(1) Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Umum.
(2) Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Umum baru atau penambahan kendaraan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib atas nama badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(4) Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.
(5) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, khusus ketentuan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, digital dashboard dan stiker diberlakukan terhitung 1 Juni 2017.
(6) Sedangkan khusus ketentuan yang meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum serta alokasi kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan hasil riset dan diberlakukan terhitung 1 Juli 2017.