PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm25 Tahun 2016 tentang DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

PERMEN Nomor pm25 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MEKANISME PEMBUATAN DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN

Pasal 2

(1) Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar. (2) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan.

Pasal 3

Koreksi

Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : a. penumpang pejalan kaki; b. penumpang pada kendaraan; dan/atau c. kendaraan golongan I s/d IX.

Pasal 4

(1) Penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebelum masuk terminal penumpang wajib membeli tiket. (2) Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang. (3) Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. nama; b. jenis kelamin; c. usia; d. alamat (domisili); dan e. nomor paspor penumpang asing.

Pasal 5

(1) Sebelum masuk ke dalam kapal, penumpang yang telah memiliki tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyerahkan tiketnya kepada petugas operator kapal. (2) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyobek tiket dari penumpang. (3) Petugas operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyerahkan potongan tiket kepada penumpang.

Pasal 6

Pengemudi kendaraan wajib menyampaikan informasi kepada penumpang mengenai larangan penumpang berada dalam kendaraan selama pelayaran, sebelum memasuki pelabuhan.

Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas: a. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang; b. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang; c. pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang; d. pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi; dan/atau e. pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d.

Pasal 8

(1) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar Penumpang pada Kendaraan dan data Kendaraan pada formulir yang telah disediakan oleh operator pelabuhan. (2) Daftar penumpang pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan; b. jenis kelamin; c. usia; d. alamat (kota domisili); e. nomor kendaraan bermotor; dan f. jenis/golongan. (3) Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket.

Pasal 9

(1) Petugas loket menyerahkan kembali daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pengemudi. (2) Daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pengemudi kepada operator kapal sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan. (3) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Perusahaan angkutan umum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifes. (2) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada pengemudi.

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.

Pasal 12

(1) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket. (2) Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat (1) tidak akan dilayani pembelian tiket. (3) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan; b. jenis kelamin; c. usia; d. alamat (kota domisili); e. nomor kendaraan bermotor; dan f. jenis/golongan.

Pasal 13

(1) Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada pengemudi. (2) Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.

Pasal 14

Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang di kapal.

BAB Ketiga

Penumpang Pada Kendaraan Dan Kendaraan

Pasal 6

Koreksi

Pengemudi kendaraan wajib menyampaikan informasi kepada penumpang mengenai larangan penumpang berada dalam kendaraan selama pelayaran, sebelum memasuki pelabuhan.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan/atau penyempurnaan manifes.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang di kapal.

BAB III

OPERATOR KAPAL

Pasal 15

Koreksi

Operator kapal wajib membuat: a. daftar penumpang pejalan kaki; dan b. daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibuat berdasarkan sobekan tiket. (2) Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama; b. jenis kelamin; c. usia; dan d. alamat (kota domisili). (3) Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam contoh 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran 1 Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuat berdasarkan: a. daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan yang diserahkan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. manifes penumpang dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Berdasarkan pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator kapal mengesahkan daftar manifes penumpang pada kendaraan dan data kendaraan serta manifes penumpang dan data kendaraan.

Pasal 18

(1) Sebelum kapal berangkat, operator kapal wajib menghitung penumpang dan kendaraan yang akan diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. (2) Rekapitulasi daftar penumpang dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pelaksanaan daftar penumpang dan data kendaraan (manifes kapal) di atas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda.

Pasal 20

Rekapitulasi daftar penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Pasal 21

Daftar penumpang pejalan kaki, daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 serta rekapitulasi data penumpang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib didokumentasikan oleh operator kapal.

Peraturan Menteri Nomor pm25 Tahun 2016 tentang DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28